Menteri BUMN Antisipasi Dampak Ekonomi dan Geopolitik Global

Liputan6.com, Jakarta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kudu mengantisipasi akibat dari gejolak ekonomi dan geopolitik dunia. Demikian ditegaskan Menteri BUMN Erick Thohir sembari mencontohkan bahwa inflasi AS sebesar 3,5% nan membikin langkah the Fed menurunkan suku kembang referensi (Fed Fund Rate) tidak bakal terjadi dalam waktu dekat.

"Situasi geopolitik juga semakin bergolak dengan memanasnya bentrok Israel dan Iran beberapa hari nan lalu," ujar Erick di Jakarta, Rabu (17/4).

Erick menyebut kondisi ini memicu menguatnya dolar AS terhadap rupiah dan tentunya kenaikan nilai minyak WTI dan Brent nan masing-masing telah menembus 85,7 dolar AS dan 90,5 dolar AS per barel.

"Harga minyak ini apalagi diprediksi beberapa ahli ekonomi bisa mencapai 100 dolar AS per barel andaikan bentrok meluas dan melibatkan Amerika Serikat,"katanya. 

Erick menyampaikan dua perihal tersebut telah melemahkan rupiah menjadi Rp16.000-16.300 per dolar AS dalam beberapa hari kebelakang. Nilai tukar ini apalagi bisa mencapai lebih dari Rp16.500 andaikan tensi geopolitik tidak menurun.

Erick menilai situasi ekonomi dan geopolitik tersebut sudah dan bakal berakibat kepada Indonesia melalui Foreign Outflow biaya investasi nan bakal memicu melemahnya rupiah dan naiknya imbal hasil obligasi. Kemudian juga semakin mahalnya biaya impor bahan baku dan pangan lantaran gangguan rantai pasok.

"Dan bakal menggerus neraca perdagangan Indonesia," ujar Erick.

Oleh lantaran itu, Erick meminta BUMN melakukan langkah sigap dalam meminimalisasi akibat dunia melalui peninjauan ulang ulang biaya operasional shopping modal, utang nan bakal jatuh tempo, rencana tindakan korporasi, serta melakukan uji stres dalam memandang kondisi BUMN dalam situasi terkini.

Erick meminta BUMN perbankan menjaga secara proporsional porsi angsuran nan terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan nilai minyak. Erick menyebut BUMN nan terdampak pada bahan baku impor dan BUMN dengan porsi utang luar negeri (dalam dolar AS) nan besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, agar mengoptimalkan pembelian dolar AS dalam jumlah besar dalam waktu singkat.

"Serta melakukan kajian sensitivitas terhadap pembayaran pokok dan alias kembang utang dalam dolar nan bakal jatuh tempo dalam waktu dekat," kata Erick.

Selain itu, sambung Erick, BUMN nan berorientasi pasar ekspor seperti Pertambangan MIND ID, perkebunan PTPN bisa memanfaatkan tren kenaikan nilai ini untuk memitigasi tergerusnya neraca perdagangan. Erick mengatakan BUMN nan mempunyai utang luar negeri alias berencana menerbitkan instrumen dalam dolar AS agar mengkaji opsi hedging untuk meminimalisasi akibat perubahan kurs.

"Seluruh BUMN diharapkan dapat waspada dan hati-hati dengan memantau situasi saat ini, mengingat kemungkinan terjadi kenaikan tingkat suku kembang dalam waktu dekat," kata Erick.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina secara intens terus memantau perkembangan terkini dan akibat memanasnya  geopolitik terhadap rantai pasok daya global. Nicke menyebut perubahan minyak bumi bakal kian bergerak pasca meningkatnya ketegangan nan terjadi di timur tengah.

"Kami bakal terus meningkatkan upaya mitigasi akibat untuk mengurangi potensi akibat dari dinamika situasi ekonomi dan geopolitik, termasuk pengendalian biaya, pemilihan komposisi crude nan optimal, pengelolaan inventory nan efektif, peningkatan produksi high-yield products dan efisiensi di semua lini operasional," ujar Nicke.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso memastikan BRI bakal menerapkan langkah ketat dalam rencana tindakan korporasi ke depan. BRI, lanjut Sunarso, juga secara prudent dan terukur bakal menjaga porsi angsuran nan terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan nilai minyak secara proporsional.

"Tentu seperti pengarahan Pak Menteri, kami bakal melaksanakan stress test dan juga mempersiapkan beragam skenario terhadap kemungkinan-kemungkinan nan dapat terjadi pada perekonomian tanah air lantaran dinamika kondisi ekonomi dan geopolitik global," kata Sunarso.

(*)