Kemenperin Bersiap, Konflik Israel-Iran Pengaruhi Langsung 3 Hal Ini

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memantau situasi geopolitik bumi nan tengah bergejolak. Saat ini situasi Timur Tengah semakin memanas dengan ada bentrok Iran dan Israel baru-baru ini. Eskalasi geopolitik di wilayah tersebut diwaspadai dapat berpengaruh terhadap Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

Konflik nan terjadi bakal berakibat pada setidaknya tiga hal, ialah peningkatan nilai energi, peningkatan biaya logistik, dan penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD). Hal tersebut merupakan akibat menjadi bagian dari perekonomian dan supply chain global.

Dengan demikian, pemerintah perlu kajian dan menyiapkan smart policy untuk memitigasi pengaruh terhadap sektor manufaktur di dalam negeri. Kemenperin juga bakal segera melakukan koordinasi dengan para pelaku industri.

"Saat ini, Kemenperin telah memetakan persoalan dan berupaya melakukan mitigasi solusi-solusi dalam rangka mengamankan sektor industri dari akibat bentrok nan tengah terjadi," Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan di Jakarta, Kamis (18/4/2024), seperti dikutip dari keterangan resmi.

Solusi nan dirumuskan Kemenperin meliputi penyiapan insentif impor bahan baku industri nan berasal dari Timur Tengah lantaran adanya kemungkinan terganggu suplai bahan baku bagi industri dalam negeri, terutama pada sektor industri kimia hulu nan mengimpor sebagian besar bahan baku dari area tersebut.

Relaksasi impor bahan baku tertentu juga dibutuhkan untuk kemudahan memperoleh bahan baku, mengingat negara-negara lain juga berkompetisi mendapatkan supplier pengganti untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya.

Selanjutnya, mempercepat langkah-langkah pendalaman, penguatan, maupun penyebaran struktur industri, nan bermaksud untuk segera meningkatkan program substitusi impor.

Hal ini perlu didukung dengan memperketat ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mengantisipasi excess trade diversion dari negara lain ke Indonesia. Artinya, Kementerian/Lembaga kudu lebih disiplin dalam pengadaan shopping peralatan dan jasa dengan menggunakan Produk Dalam Negeri.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu

Agus menambahkan, saat ini juga merupakan momen nan tepat bagi sektor industri untuk mendapatkan kepastian keberlanjutan penerapan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Adanya akibat peningkatan nilai daya dapat berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas dan daya saing subsektor industri. Karenanya, kebijakan HGBT sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produksi.

Kemenperin mengimbau peningkatan penggunaan mata duit lokal (Local Currency Transaction) untuk transaksi bilateral nan dilakukan oleh pelaku upaya di Indonesia dan negara mitra. Dengan kata lain, pengguna Indonesia dan pengguna mitra dapat bayar alias menerima pembayaran dalam mata duit lokal tanpa melalui mata duit USD.

"Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap hard currencies, terutama USD, mengingat skala ekonomi dan volume perdagangan antar negara Asia terus meningkat, juga untuk meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah,” ujar Menperin.

Selain itu, upaya memperbaiki performa sektor logistik untuk mendukung pertumbuhan sektor industri juga perlu ditempuh. Sepanjang kuartal I – 2024, terjadi peningkatan pada indeks biaya logistik bumi nan merupakan akibat dari bentrok Israel-Palestina.

Biaya Logistik

Kenaikan biaya logistik nan semakin tinggi bakal tergantung pada ekskalasi bentrok nan mungkin terjadi selanjutnya. Sementara itu, saat ini Indonesia berada pada ranking ke-63 bumi dan ke-6 di ASEAN untuk Logistics Performance Index (LPI), jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Artinya, biaya dan waktu penanganan logistik di Indonesia jauh lebih mahal dan lama jika dibandingkan dengan negara-negara lain di bumi maupun di area ASEAN.

Catatan lain adalah rasio pinjaman produktif di Indonesia nan tetap lebih rendah dibandingkan pinjaman konsumtif juga menunjukkan perlunya mempermudah sektor industri untuk memperoleh kredit. Bila memandang kondisi di Tiongkok, angsuran lebih banyak mengalir ke sektor produksi dibandingkan ke konsumsi.

Menperin berharap, rasio angsuran di Indonesia juga dapat bergeser dan didominasi oleh angsuran produksi, sehingga sektor industri bisa semakin berkembang.Namun demikian, Agus meyakinkan, kondisi saat ini tetap tenang dan terkontrol.

“Pelaku upaya tidak perlu mengkhawatirkan kondisi tersebut. Indonesia mempunyai esensial ekonomi nan kuat dan Pemerintah berupaya menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menjaga sektor industri,” kata dia.

Menteri ESDM Was-Was Harga Minyak Dunia Tembus USD 100 per Barel Imbas Konflik Iran-Israel

Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif was-was nilai minyak bumi melambung hingga USD 100 per barel. Harga minyak ini terjadi ketika pasokan terganggu di masa pandemi Covid-19. 

Dia mengaku tetap menunggu perkembangan ke depan mengenai akibat bentrok Iran-Israel pada rantai pasok dunia. Dia menilai, akibat pasokan itu nan paling terasa.

“Mungkin kelak ya kargo-kargo nan berada di terusan Suez, selat Hormuz itu bisa terganggu. Kalau itu terganggu pasti suplai terganggu ini nan bisa menyebabkan kekurangan produksi," ucap Arifin usai rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

"Biaya logistik naik, minyak dinaikin, logistik naik, aduh kita berambisi jangan sampai seperti kaya Covid dulu itu di atas USD 100 (per barel)," dia menambahkan.

Arifin berharap, tidak ada eskalasi bentrok antara Iran dan Israel. Dia cemas jika bentrok memanas, bakal mengganggu arus rantai pasok nan akhirnya mengerek nilai minyak dunia.

"Jangan sampai eskalasi berkepanjangan makanya semua negara-negara berupaya agar jangan terjadi eskalasi berkelanjutan," ungkapnya.

Arifin mencatat, kenaikan harga minyak dunia bisa membebani kas negara dari tanggungjawab subsidi dan kompensasi energi. Maka, diperlukan upaya penghematan melalui sejumlah program.

Misalnya mengurangi konsumsi daya fossil seperti BBM. Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menyoroti upaya tersebut.

"Kita kudu antisipasi ini memandang skenario nan mungkin terjadi, mengambil pengganti untuk bisa meredam (dampak kenaikan nilai minyak)," dia menambahkan.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6