Starlink Dapat Izin Beroperasi di Indonesia, Berapa Biaya Langganannya?

Liputan6.com, Jakarta - Starlink disebut sudah mendapatkan izin untuk menggelar jasa di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Telekomunikasi Direktor Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Aju Widya Sari.

Aju menuturkan, Starlink sudah lolos ULO (Uji Laik Operasi). Perusahaan jasa internet satelit itu pun disebut sudah mendapatkan SKLO (Surat Keterangan Laik Operasi).

"Hasilnya, sudah lulus uji laik operasi. Jadi, mereka sudah mendapatkan izin," tutur Aju saat ditemui di sela-sela aktivitas Halal Bihalal APJATEL. Dengan demikian, menurut Aju, Starlink telah mendapatkan izin untuk beraksi di Indonesia. 

Di samping itu, dia juga menyatakan, dengan izin nan diberikan ini, Starlink Indonesia sebagai penyelenggara telekomunikasi mempunyai tanggungjawab dan kewenangan nan sama seperti penyelenggara lain di Tanah Air.

"Jadi, tidak ada perbedaan-perbedaan. Jadi, sama semua lantaran mereka sebagai penyelenggara telekomunikasi di Indonesia," tutur Widya menjelaskan.

Sebagai informasi, berasas pantauan Tekno Liputan6.com, jasa internet satelit dari PT Starlink Services Indonesia sudah bisa dipesan. Informasi ini bisa diakses melalui laman Starlink.com.

Berdasarkan informasi, biaya langganan nan ditawarkan adalah Rp 750.000 per bulan dengan biaya hardware Rp 7.800.000 untuk perangkat nan direkomendasikan.

Untuk bisa mendapatkan jasa internet satelit ini, konsumen perlu melakukan pendaftaran lebih dulu. Begitu jasa sudah siap, nantinya pendaftaran bakal mendapatkan notifikasi.

Selanjutnya, Starlink menyatakan bakal siap dikirimkan. Tidak hanya itu, perusahaan juga menjanjikan uji coba selama 30 hari.

Di sisi lain, Lilly S. Wasitova, seorang aerospace engineer dan praktisi teknologi kerdirgantaraan, mengatakan aspek keamanan dan kedaulatan kudu menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin operator satelit yang bakal beraksi di Indonesia.

“Itu nan membikin sampai saat ini India menolak operasional Starlink di negaranya. Masuknya Starlink bisa menjadi aspek kemanan dan kedaulatan India menjadi rentan. Saya tak percaya Indonesia mempunyai kajian nan mendalam mengenai kedua aspek tersebut ketika Starlink diberikan izin usaha,” kata Lilly malalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/4/2024).

Ia menilai teknologi ruang angkasa itu seolah-olah senyap dan terlihat kasat mata, namun punya potensi ancaman keamanan serta kedaulatan suatu negara.

India sebagai negara menolak kehadiran Starlink pasti mempunyai kajian nan mendalam mengenai potensi ancaman keamanan dan kedaulatan. Salah satu keamanan nan mau dijaga adalah info pribadi dan info demografi masyarakat.

"Enggak bisa disamakan kepentingan negara dengan entitas bisnis. Saya berambisi Indonesia sebagai negara berdaulat dapat mencontoh India dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan ketika Starlink datang langsung untuk melayani masyarakat,” ujar Lilly.

Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan kekuatan ekonomi besar dan jumlah masyarakat nan sangat banyak, harusnya diproteksi pemerintah dari potensi ancaman kedaulatan dan kemaslahatan rakyatnya dari upaya-upaya nan merugikan negara. 

Lilly prihatin mengenai rencana pemerintah untuk menggunakan Starlink pertama kali di IKN. Terlebih lagi IKN merupakan calon ibu kota Indonesia nan dinilai sangat strategis.

Menurutnya, sebelum Kominfo memberikan izin upaya bagi Starlink, semestinya kajian mendalam baik itu kebutuhan jasa telekomunikasi menggunakan satelit dan kajian keamanan nasional dapat dibuka terlebih dulu ke publik.

Tujuannya agar publik tahu seberapa besar kebutuhan telekomunikasi menggunakan satelit di Indonesia.

Dengan demikian, ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) dapat diminimalisir. 

Untuk meminimalkan potensi ancaman terhadap ipoleksosbudhankam, menurut Lilly, Indonesia harusnya mempunyai info mengenai kapabilitas satelit nan dimiliki oleh perusahaan nasional.

Lilly menyebut hingga saat ini kebutuhan bakal telekomunikasi melalui satelit tetap bisa dipenuhi oleh satelit nasional nan ada.

Terlebih lagi BAKTI Kominfo melalui Pasifik Satelit Nusantara (PSN) baru-baru ini meluncurkan satelit SATRIA nan mempunyai kapabilitas terbesar di Asia.

“Apakah sumber daya nan dimiliki perusahaan satelit nasional sudah dimanfaatkan secara optimal? Hitung dulu kebutuhan dan akibat keamanannya. Jika sudah ada hitungan kebutuhannya, manfaatkan dulu sumber daya nan ada. Jika sudah tidak ada, boleh menggunakan sumber daya dari luar," Lily memungkaskan.