APJATEL Berharap Layanan Internet Satelit Starlink Cakup Wilayah Sub-Urban Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Layanan internet satelit Starlink diketahui tengah bersiap untuk menggelar layanannya di Indonesia. Saat ini, perusahaan itu disebut telah sukses lolos ULO (Uji Laik Operasi).

Menanggapi soal kehadiran Starlink di Indonesia, Ketua Dewan Pengurus APJATEL Jerry Mangasas Swandy menuturkan, tetap ada pembahasan nan dilakukan sebelum jasa tersebut digelar. Dalam perihal ini, dia menyorot cakupan wilayah jasa Starlink.

"Cakupannhya sampai seluas mana? Kami berambisi sih layanan Starlink itu dapat digunakan unik di wilayah dis-urban alias di wilayah luar kota, alias daerah-daerah 3T," tutur Jerry saat ditemui di sela-sela aktivitas Halal Bihalal APJATEL di Jakarta, Senin (29/4/2024).

Jerry beralasan, andaikan internet satelit milik Elon Musk masuk ke wilayah retail, seperti di kota itu bakal menggangu ekosistem, terutama dari sisi harga. Kemudian, dia juga menyorot soal penyerapan jasa oleh masyarakat alias pengguna.

Menurut Jerry, perihal seperti ini diperlukan agar masyarakat bisa dilayani dengan internet nan baik. Untuk itu, dia berambisi jasa internet satelit milik Elon Musk tersebut bisa mencakup di wilayah sub-urban.

Sebagai informasi, Starlink sendiri saat ini dilaporkan sudah sukses lolos ULO dengan menyelesaikan sejumlah uji kelaikan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Telekomunikasi Direktor Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Aju Widya Sari.

"Hasilnya, sudah lulus uji laik operasi. Jadi, mereka sudah mendapatkan izin," tutur Widya nan ditemui secara terpisah dalam kesempatan sama.

Dengan lolosnya Starlink, Widya menuturkan, Starlink Indonesia sebagai penyelenggara telekomunikasi mempunyai tanggungjawab dan kewenangan sama seperti penyelenggara lain di Tanah Air.

"Jadi, tidak ada perbedaan-perbedaan. Jadi, sama semua lantaran mereka sebagai penyelenggara telekomunikasi di Indonesia," tutur Widya melanjutkan.

Melalui kepastian ini pula, Widya menuturkan, Starlink sudah bisa menggelar jasa di Indonesia. Menyoal soal kemauan APJATEL agar Starlink menggelar layanannya di wilayah pelosok, Widya menuturkan perihal itu memang terbuka.

"Sebaiknya, kerjasama itu ada, dan jika memang didorong ke wilayah pelosok itu sebaiknya kudu ada. Namun, itu kembali ke lagi ke model upaya dari penyelenggara telekomunikasi, termasuk dengan ISP (Internet Service Provider)," tuturnya.

Oleh karena itu, dia mengatakan, corak kerjasama tersebut bakal dikembalikan ke masing-masing ISP, lantaran memang kejuaraan terbuka. Ia pun menyebut memang perlu ada penemuan nan saling timbal balik.

Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Budi Arie Setiadi mengungkapkan jasa internet satelit milik Elon Musk, Starlink, bakal melakukan uji coba di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Mei 2024.

Setelah melakukan uji coba, Starlink memiliki kesempatan untuk mendapatkan izin operasional dari pemerintah.

"Kalau uji cobanya berjalan baik, terus ULO alias uji laik operasinya kita keluarkan dan memenuhi semua peraturan undang-undang nan bertindak di Indonesia, kami bakal izinkan Starlink beroperasi," tutur Budi Arie.

Terkait perihal tersebut, Lilly S. Wasitova, seorang aerospace engineer dan praktisi teknologi kerdirgantaraan, mengatakan aspek keamanan dan kedaulatan kudu menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan izin operator satelit yang bakal beraksi di Indonesia.

“Itu nan membikin sampai saat ini India menolak operasional Starlink di negaranya. Masuknya Starlink bisa menjadi aspek kemanan dan kedaulatan India menjadi rentan. Saya tak percaya Indonesia mempunyai kajian nan mendalam mengenai kedua aspek tersebut ketika Starlink diberikan izin usaha,” kata Lilly malalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/4/2024).

Ia menilai teknologi ruang angkasa itu seolah-olah senyap dan terlihat kasat mata, namun punya potensi ancaman keamanan serta kedaulatan suatu negara.

India sebagai negara menolak kehadiran Starlink pasti mempunyai kajian nan mendalam mengenai potensi ancaman keamanan dan kedaulatan. Salah satu keamanan nan mau dijaga adalah info pribadi dan info demografi masyarakat.

"Enggak bisa disamakan kepentingan negara dengan entitas bisnis. Saya berambisi Indonesia sebagai negara berdaulat dapat mencontoh India dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan ketika Starlink datang langsung untuk melayani masyarakat,” ujar Lilly.

Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan kekuatan ekonomi besar dan jumlah masyarakat nan sangat banyak, harusnya diproteksi pemerintah dari potensi ancaman kedaulatan dan kemaslahatan rakyatnya dari upaya-upaya nan merugikan negara. 

Lilly prihatin mengenai rencana pemerintah untuk menggunakan Starlink pertama kali di IKN. Terlebih lagi IKN merupakan calon ibu kota Indonesia nan dinilai sangat strategis.

Menurutnya, sebelum Kominfo memberikan izin upaya bagi Starlink, semestinya kajian mendalam baik itu kebutuhan jasa telekomunikasi menggunakan satelit dan kajian keamanan nasional dapat dibuka terlebih dulu ke publik.

Tujuannya agar publik tahu seberapa besar kebutuhan telekomunikasi menggunakan satelit di Indonesia.

Dengan demikian, ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) dapat diminimalisir. 

Agar meminimalkan potensi ancaman terhadap ipoleksosbudhankam, harusnya Indonesia mempunyai info mengenai kapabilitas satelit nan dimiliki oleh perusahaan nasional.

Lilly menyebut hingga saat ini kebutuhan bakal telekomunikasi melalui satelit tetap bisa dipenuhi oleh satelit nasional nan ada.

Terlebih lagi BAKTI Kominfo melalui Pasifik Satelit Nusantara (PSN) baru-baru ini meluncurkan satelit SATRIA nan mempunyai kapabilitas terbesar di Asia.

“Apakah sumber daya nan dimiliki perusahaan satelit nasional sudah dimanfaatkan secara optimal? Hitung dulu kebutuhan dan akibat keamanannya. Jika sudah ada hitungan kebutuhannya, manfaatkan dulu sumber daya nan ada. Jika sudah tidak ada, boleh menggunakan sumber daya dari luar," Lily memungkaskan.