UMP Banten 2024 Naik Rp 66.000, Berlaku untuk Pekerja Kurang dari Satu Tahun

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

Liputan6.com, Banten UMP Banten 2024 resmi naik. Besaran kenaikannya hanya 2,5 persen alias sekitar Rp 66 ribu. Ketetapan bayaran pekerja di 2024 berasas Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 561/Kep.287-Huk/2023 tentang penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) Banten.

Sekedar informasi, UMP Banten 2023 sebesar Rp 2.661.280, maka UMP Banten di 2024 menjadi Rp 2.727.812.

"Menetapkan bayaran minimum provinsi Banten tahun 2024 sebesar Rp2.727.812," begitu isi tulisan dalam SK tersebut, dikutip Rabu, (22/11/2023).

Dalam surat nan ditanda tangani oleh Al Muktabar, selaku Pj Gubernur Banten, kenaikan UMP 2024 mengikuti sejumlah aturan, ialah PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan.

Kemudian Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan Peraturan Pemerintah (PP) pengganti UU nomor 2 tahun 2022, tentang cipta kerja.

Kemudian PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 51 tahun 2023, tentang pengupahan.

"UMP sebagaimana dimaksud bertindak bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan nan bersangkutan," begitu dalam tulisan lainnya.

Berlaku Mulai 1 Januari 2024

Jika dikemudian hari terjadi kekisruhan penetapan UMP Banten, maka penyelesaiannya diserahkan kepada pekerja dan pengusaha. Pemprov Banten hanya menerima laporan dari penyelesaian tersebut.

Keputusan itu bertindak mulai 1 Januari 2024 dan ditanda tangani Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, pada hari ini, Selasa, 21 November 2023.

"Penyelesaian persoalan bayaran minimum di negosiasikan antara pengusaha dengan pekerja secara Bipartit dan dilaporkan kepada Gubernur Banten melalui Disnakertrans," quote lainnya.

Komponen Kenaikan UMP Banten

Berikut kalkulasi Pemprov Banten dalam menerapkan UMP 2023;

1) UMP tahun 2023: Rp2.661.280

2) Rata-rata konsumsi rumah tangga: Rp 1.743.687

3) Rata-rata personil rumah tangga: 3,95 orang

4) Rata-rata banyaknya ART bekerja: 1,64 orang

5) Pertumbuhan ekonomi Banten: 4,60 persen

6) Inflasi provinsi: 2,04 persen

7) Index tertentu: 0,10 (alpha)

8) UMP 2024: Rp2.727.812

9 Kenaikan: Rp66.532

10) Kenaikan: 2,50 persen

UMP 2024 Tak Sesuai Harapan, Kemnaker Ajak Buruh Tak Mogok Nasional

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti tindakan mogok nasional nan bakal dilakukan serikat buruh, gara-gara permintaan kenaikan bayaran minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 15 persen tidak dikabulkan.

Adapun kenaikan UMP 2024 sendiri merujuk pada formulasi nan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Jelang pemisah akhir penetapan UMP 2024 pada Selasa (21/11/2023) sore, kenaikan tertinggi pada suatu provinsi berada di kisaran 7,5 persen.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, pun menegaskan bahwa mogok kerja nasional tidak dibenarkan dalam patokan nan ada. Bahkan, dia cemas tindakan itu justru berakibat jelek bagi perputaran ekonomi.

"Mogok nasional tidak dikenal dalam izin kita. Apakah mogok nasional adalah solusi dari persoalan ini? Bukankah mogok itu timbulkan masalah baru?" ungkapnya dalam konvensi pers virtual, Selasa (21/11/2023).

Tidak Semua Bisa Diajak MogokIndah beranggapan, tidak semua pekerja bisa diajak mogok nasional. "Kalau diajak mogok, dia tidak bekerja. Berarti dia tidak dapat pendapatan, padahal punya kebutuhan pribadi," imbuh dia.

Selain itu, dia menilai tindakan tersebut juga bukan berfaedah jadi kemauan seluruh pekerja alias pekerja. "Kedua, itu kan usik kepentingan umum, keberlangsungan usaha," sambungnya.

Ajak Buruh Diskusi

Oleh karenanya, Indah membujuk pekerja untuk kembali berbincang soal kenaikan UMP 2024 nan dianggap belum memenuhi ekspektasi.

Sebab menurutnya, nan terpenting itu adakah kenaikan bayaran bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. Sementara bayaran minimum provinsi bertindak bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.

"Jadi nan kita sounding kan, kenapa kita tidak dialog, diskusikan. Mungkin ada nan belum paham, mungkin kami nan belum jelas. Kalau tiba-tiba mogok, apakah itu jadi solusi?" tanyanya.

"Jadi sekali lagi, segala dinamika hubungan industrial, mari kita diskusikan," pungkas Indah.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6