UMP 2024 Resmi Naik, Ekonom: Belum Bisa Dongkrak Daya Beli

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Sebagian kepala wilayah telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sesuai dengan patokan nan telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Sejauh ini, sudah ada 33 provinsi nan menetapkan kenaikan UMP 2024.

Secara persentase, kenaikan tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8,73 persen. Sementara itu, kenaikan UMP 2024 paling rendah tercatat  di Provinsi Gorontalo hanya 1,19 persen.

Namun, perlu dicatat, persentase ini tidak berfaedah besaran nominal kenaikannya pun menjadi nan paling tinggi. Diketahui, UMP 2024 naik berkisar 1,19-4,89 persen di seluruh Indonesia.

Direktur Eksekutif dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai kenaikan UMP 2024 tetap terlalu kecil. Hal ini bisa berakibat pada pertumbuhan daya beli lantaran bayaran berkontribusi pada daya beli masyarakat.

“UMP 2024 dengan kenaikan nan terlalu rendah bisa menakut-nakuti pertumbuhan ekonomi tahun depan. Sulit ya bisa tumbuh 5 persen tahun depan dengan stimulus bayaran nan terlalu rendah,” kata Bhima dalam pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu (22/11/2023).

Menurut Bhima, kenaikan UMP rata-rata nasional tetap terlalu kecil, dengan nomor idealnya di atas 10 persen. 

“Melihat tekanan inflasi pangan nan cukup berisiko menggerus daya beli. Inflasi bahan pangan tetap tinggi dan diperkirakan tahun depan inflasi pangan nan tinggi berlanjut,” jelas Bhima.

“Kalau naiknya bayaran dibawah 5 persen, pekerja mana bisa hadapi inflasi, belum pentingnya soal kontribusi pekerja agar menikmati bagian pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya. 

Ia menekankan, menjaga daya beli pekerja merupakan perihal nan krusial agar di tahun depan perekonomi Indonesia bisa lebih tahan hadapi guncangan. 

“Karena konsumsi rumah tangga tetap jadi motor pertumbuhan ekonomi nan bakal diandalkan tahun 2024,” jelasnya.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6