UMP 2024 Naik Tak Lebih dari 5 Persen, Pengusaha: Angka Ideal

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang kenaikan bayaran minimum provinsi 2024 alias UMP 2024 tetap dalam pemisah ideal. Diketahui, UMP 2024 naik berkisar 1,19-4,89 persen di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan, dengan kenaikan UMP 2024, tak begitu berakibat pada perusahaan. Hanya saja, lantaran besaran kenaikannya berbeda-beda, maka dampaknya pun berbeda.

"Tiap wilayah berbeda beda kenaikannya jadi akibat ke perusahaan tidak bisa disamaratakan," ujar Shinta kepada Liputan6.com, Rabu (22/11/2023).

Kendati begitu, Shinta mengatakan, perumusan kenaikan UMP 2024 ini cukup proporsional dengan landasan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. 

“Sesuai dengan kegunaan strategis bayaran minimum dalam stabilitas perekonomian nasional, aspek keputusan berinvestasi, reformasi struktural perekonomian jangka panjang dan corak peran negara dalam memberi perlindungan kepada pekerja, kami di APINDO menilai bahwa formula kalkulasi UMP 2024 dengan merujuk pada PP No. 51/2023 berkarakter lebih ideal dibandingkan dengan patokan sebelumnya alias PP No. 36/2021,” bebernya.

Setelah UMP naik di setiap provinsi, Shinta meminta setiap pihak menghormati keputusan nan diambil. Menurutnya, dengan adanya penetapan ini bisa memberikan kepastian norma dalam menjalani upaya dan berinvestasi di Indonesia.

“Kami juga berambisi tidak ada politisasi rumor penentuan upah minimum, khususnya dalam tahun politik nan berpotensi membawa implikasi negatif terhadap suasana investasi dan adanya law enforcement bagi Provinsi nan tidak menetapkan UMP 2024 berasas PP No. 51/2023,” tutur Shinta.

Catatan dari Apindo

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menilai kenaikan bayaran nan merujuk PP 51/2023 ini telah mempertimbangkan keahlian bumi upaya dan tenaga kerja.

“Karena itu, harapannya adalah Pemerintah Daerah menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024 nan didasarkan pada PP No. 51/2023,” ungkap Bob.

Bob menguraikan, ada beberapa catatan dari pelaku upaya mengenai penghitungan kenaikan UMP 2024. Pertama, memberi kewenangan lebih luas bagi Dewan Pengupahan Daerah dalam memberikan masukan pembuatan kebijakan.

Kedua, Dewan Pengupahan pusat dan wilayah perlu diperkuat, sesuai peran krusial mereka dalam komunikasi, pengawasan dan pembinaan dalam penerapan PP Pengupahan. Ketiga, penentuan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi nan direkomendasikan Dewan Pengupahan kudu mempertimbangkan situasi perekonomian  serta kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut.

Keempat, menjadi dasar ketentuan setiap wilayah untuk mencegah kesenjangan bayaran minimum antar daerah. 

“Untuk kepentingan perekonomian nasional dan daerah, kenaikan bayaran tidak bisa dipukul rata untuk semua daerah. Hal ini diatur secara tegas dalam PP no. 51/2023 dengan merujuk pada formula baru, nan memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, info BPS, dan kondisi riil tingkat konsumsi maupun pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah,” imbuh Bob. 

Perusahaan Wajib Tetapkan Skala Upah

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 5.067.381 (Rp 5,06 juta). Nilai ini naik 3,38 persen alias Rp165.586 dari UMP tahun 2023 sebesar Rp 4.901.798.

Adapun penetapan UMP DKI Jakarta ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024.

Dalam Kepgub tersebut, Heru mewajibkan perusahaan untuk menerapkan struktur dan skala upah. Struktur dan skala bayaran merupakan tingkatan bayaran dari terendah sampai tertinggi sesuai dengan golongan jabatan.

"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala bayaran di perusahaan dengan memperhatikan keahlian perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman bayaran bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun alias lebih," tulis Kepgub, dikutip Selasa (21/11/2023).

Dengan adanya petunjuk ini, penghasilan sesuai UMP hanya bertindak bagi pegawai nan bekerja kurang dari setahun.

"Upah minimum provinsi tahun 2024 mulai bertindak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan bertindak bagi pekerja nan mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun," jelas Heru.

Evaluasi

Sebagai informasi, penetapan UMP nan didasarkan pada pertimbangan sidang Dewan Pengupahan nan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sidang Dewan Pengupahan nan diselenggarakan pada Jumat (17/11) di Balai Kota DKI Jakarta sempat melangkah alot. Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha tak sependapat dengan unsur pekerja dalam merumuskan besaran UMP.

Dalam keterangan tertulis, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho menyebut bahwa rekomendasi UMP Jakarta tahun 2024 dari unsur pengusaha sekitar Rp 5 juta.

"Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur Organisasi Pengusaha mengusulkan besaran nilai UMP DKI Jakarta Tahun 2024 menggunakan formula nan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,20 dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta, sehingga UMP DKI Jakarta Tahun 2024 menjadi sebesar Rp 5.043.068," kata Hari.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6