UMP 2024 Naik, Pengusaha Ingatkan Tantangan Ekonomi Tahun Depan

Sedang Trending 3 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Sebagian besar provinsi telah menetapkan kenaikan bayaran minimum provinsi 2023 alias UMP 2024. Kalangan pengusaha menilai, kenaikan UMP 2024 ini sesuai dengan tantangan perekonomian Indonesia kedepannya.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memandang penentuan UMP 2024 sudah sesuai dengan izin dan sejalan dengan tantangan bumi usaha. Meski, secara persentase kenaikan bayaran berkisar 1,19-4,98 persen, tergantung dari masing-masing provinsi.

"Ini solusi terbaik untuk mencari penyesuaian bayaran minimum tahun 2024 nan sudah dibahas bersama," kata Wakil Ketua Umum bagian Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Agus Dermawan kepada Liputan6.com, Rabu (22/11/2023).

Besaran kenaikan UMP 2024 ini, kata Agus, memandang juga soal potensi pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan. Dia menilai, ada beberapa momen nan bisa menghambat, bisa disebut ini jadi tekanan terhadap bumi usaha.

"Karena pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2024 perlu kita antisipasi lebih mendalam dengan eskalasi politik Pilpres, pilkada dan Pemilu pasti mempunyai akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya inflasi. Pengusaha sangat hati-hati menghitung demi keberlangsungan upaya dan perusahaan," tuturnya.

Agus menegaskan, akibat kenaikan bayaran tadi bisa menyasar ke semua pihak. Baik itu pengusaha, pekerja, arus investasi, hingga arus keluar modal kerja. Namun, dia menyebut keputusan UMP 2024 naik perlu diapresiasi dan disyukuri semua pihak terkait.

"Ke depan nan lebih perlu kita susun berbareng adalah tentang struktur dan skala bayaran bagi pekerja nan bekerja diatas 1 tahun. Ini nan lebih krusial dan lebih banyak jumlahnya," beber Agus.

Apindo Sebut Kenaikan UMP 2024 Ideal

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang kenaikan bayaran minimum provinsi alias UMP 2024 tetap dalam pemisah ideal. Diketahui, bayaran naik berkisar 1,19-4,89 persen di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan, dengan kenaikan UMP 2024 tadi, tak begitu berakibat pada perusahaan. Hanya saja, lantaran besaran kenaikannya berbeda-beda, maka dampaknya pun berbeda.

"Tiap wilayah berbeda beda kenaikannya jadi akibat ke perusahaan tidak bisa disamaratakan," ujar Shinta kepada Liputan6.com, Rabu (22/11/2023).

Kendati begitu, Shinta mengatakan, perumusan kenaikan UMP 2024 ini cukup proporsional dengan landasan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. 

“Sesuai dengan kegunaan strategis bayaran minimum dalam stabilitas perekonomian nasional, aspek keputusan berinvestasi, reformasi struktural perekonomian jangka panjang dan corak peran negara dalam memberi perlindungan kepada pekerja, kami di APINDO menilai bahwa formula kalkulasi UMP 2024 dengan merujuk pada PP No. 51/2023 berkarakter lebih ideal dibandingkan dengan patokan sebelumnya alias PP No. 36/2021,” bebernya.

Setelah UMP naik di setiap provinsi, Shinta meminta setiap pihak menghormati keputusan nan diambil. Menurutnya, dengan adanya penetapan ini bisa memberikan kepastian norma dalam menjalani upaya dan berinvestasi di Indonesia.

“Kami juga berambisi tidak ada politisasi rumor penentuan bayaran minimum, khususnya dalam tahun politik nan berpotensi membawa implikasi negatif terhadap suasana investasi dan adanya law enforcement bagi Provinsi nan tidak menetapkan UMP 2024 berasas PP No. 51/2023,” tutur Shinta.

Catatan dari Apindo

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam menilai kenaikan bayaran nan merujuk PP 51/2023 ini telah mempertimbangkan keahlian bumi upaya dan tenaga kerja.

“Karena itu, harapannya adalah Pemerintah Daerah menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024 nan didasarkan pada PP No. 51/2023,” ungkap Bob.

Bob menguraikan, ada beberapa catatan dari pelaku upaya mengenai penghitungan kenaikan UMP 2024. Pertama, memberi kewenangan lebih luas bagi Dewan Pengupahan Daerah dalam memberikan masukan pembuatan kebijakan.

Perlu Diperkuat

Kedua, Dewan Pengupahan pusat dan wilayah perlu diperkuat, sesuai peran krusial mereka dalam komunikasi, pengawasan dan pembinaan dalam penerapan PP Pengupahan.

Ketiga, penentuan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi nan direkomendasikan Dewan Pengupahan kudu mempertimbangkan situasi perekonomian  serta kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. 

Keempat, menjadi dasar ketentuan setiap wilayah untuk mencegah kesenjangan bayaran minimum antar daerah. 

“Untuk kepentingan perekonomian nasional dan daerah, kenaikan bayaran tidak bisa dipukul rata untuk semua daerah. Hal ini diatur secara tegas dalam PP no. 51/2023 dengan merujuk pada formula baru, nan memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, info BPS, dan kondisi riil tingkat konsumsi maupun pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah,” imbuh Bob. 

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6