UMP 2024 Gorontalo Naik 1,19% Jadi Rp 3.025.100

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi Gorontalo merilis Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024 senilai RPemerintah Provinsi Gorontalo merilis UMP 2024 senilai Rp3.025.100 alias naik 1,19 persen dibandingkan Tahun 2023.p3.025.100 alias naik 1,19 persen dibandingkan Tahun 2023.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Wardoyo Pongoliu di Gorontalo, Selasa mengatakan penetapan UMP 2024 tertuang dalam SK Gubernur Gorontalo Nomor 446/32/XI/2023 tanggal 21 November 2023.

Penetapan tersebut melalui proses panjang dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Gorontalo.

"Penetapan ini secara berjenjang telah melalui tahapan proses nan panjang dan telah mengakomodir pihak pekerja dan pengusaha sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan," kata Wardoyo dikutip dari Antara, Selasa (21/11/2023).

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol itu berambisi UMP bisa diterapkan oleh perusahaan khususnya perusahaan berskala menengah dan besar.

Perlindungan daya beli pekerja dan keberlangsungan suasana bumi upaya menjadi pertimbangan penetapan UMP.

UMP Provinsi Lain

Jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Pulau Sulawesi, UMP Gorontalo Tahun 2024 berada di urutan ketiga tertinggi di bawah Sulawesi Selatan Rp3.434.298 dan Sulawesi Utara Rp3.545.000.

Ada juga Sulawesi Barat Rp2.914.958 dan Sulawesi Tenggara Rp2.885.964.

"Rata-rata kenaikan UMP Sulawesi di nomor 1 hingga 2 persen. Provinsi Sulawesi Tenggara nan paling besar kenaikannya 5,09 persen namun nilainya "hanya" Rp2.899.472," kata Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Gorontalo itu.

Selanjutnya SK Gubernur Gorontalo tentang UMP Gorontalo ini bakal bertindak mulai 1 Januari 2024 bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja lebih dari satu tahun diharapkan bisa dibayarkan lebih dari UMP dengan menggunakan Struktur Skala Upah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 menjadi Rp5.067.381. UMP ini naik 165.583 dari UMP 2023 sebesar Rp4.901.798.

"Jadi rupiahnya dari Rp4,9 juta jadi Rp5.067.381," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Selasa (21/11/2023).

Heru mengatakan, pihaknya menggunakan alfa sebesar 0,3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. "Dewan pengupahan mewakili pengusaha keahlian mereka alfanya 0,2. Permohonan serikat pekerja tentunya lebih dari itu," ujar Heru.

"Maka Pemda DKI menetapkan alfa tertinggi 0,3 sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2023. Pemda DKI tidak bisa melewati peraturan pemerintah nan sudah ditetapkan, ialah alfanya maksimum 0,3," sambungnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan pihaknya bakal menetapkan UMP 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Dalam sidang Dewan Pengupahan, Pemprov DKI merekomendasikan UMP 2024 sebesar Rp5.067.381. Nominal ini bertambah Rp165.583 alias 3,378 persen dari UMP 2023 sebesar Rp4.901.798.

"Angkanya sesuai (rekomendasi unsur pemerintah, dengan alfa) 0,3. Nanti, keputusan gubernur," kata Heru, Minggu 19 November 2023.

Adapun Sidang Dewan Pengupahan nan diselenggarakan pada Jumat 17 November 2023 di Balai Kota DKI Jakarta sempat melangkah alot. Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha tak sependapat dengan unsur pekerja dalam merumuskan besaran UMP.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan, hingga Selasa, 21 November 2023 pukul 16.44 WIB sudah ada 25 provinsi nan menetapkan bayaran minimum provinsi atau UMP 2024.

"Sampai sore ini pukul 16.44 WIB 21 November, sudah kami terima dari 25 copy SK Gubernur nan sudah tetapkan UMP 2024, dari total 38 provinsi," terang Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, Selasa (21/11/2023).Indah menjelaskan, dari 25 provinsi nan telah menetapkan UMP 2024, nilai kenaikan bayaran minimum terkecil hanya Rp 35.750. Angka itu didapat dengan nilai indeks tertentu 0,11 dari referensi terkecil 0,10.

Sedangkan kenaikan bayaran minimum tertinggi sekitar 7,5 persen. Namun, dia belum mau menyebut secara detil nama provinsi bersangkutan.

"Terendah Rp 35.750, tertinggi Rp 223.280. Kita lihat perkembangan sampai kelak malam. Mudah-mudahan sebelum malam kita bisa lihat 38 provinsi tetapkan UMP," imbuh Indah.

Dipaparkan Indah, pemerintah menetapkan UMP 2024 sesuai formulasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga agar para pekerja yg baru ini tidak terjebak dalam kemiskinan lantaran bayaran murah.

"Pemerintah datang miliki kebijakan, nan sekarang dasar regulasinya PP, datang beri perlindungan untuk pekerja di bawah 1 tahun ke bawah agar tidak jatuh dalam kemiskinan," ungkapnya.

Oleh karenanya, dia menghimbau masing-masing gubernur untuk mengumumkan pemisah akhir penetapan UMP 2024 pada 21 November 2023, paling lambat pukul 23.59 WIB.

"Kan belum berhujung toh, berakhirnya jam 23.59, jadi kita tunggu sampai tengah malam (penetapan upah minimum 2024). Mudah-mudahan sebelum tengah malem, 23.59 WIB, sebelum jam itu ada lagi nan sudah laporkan penetapan," tuturnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 memberikan pemisah waktu hingga 21 November 2023 bagi penetapan bayaran minimum provinsi, atau UMP 2024. Namun, kenaikan bayaran minimum tersebut semustinya hanya bertindak bagi sekitar 1,9 juta pekerja saja.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan, kenaikan upah minimum provinsi 2024 bertindak untuk pekerja umum dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Sementara untuk bayaran bagi pekerja informal nan berstatus Bukan Penerima Upah (BPU) tidak diatur dalam PP 51/2023.

Menurut perhitungannya, ada sekitar 50 juta pegawai nan berstatus sebagai pekerja formal. Namun, hanya sekitar 3,8 persen alias 1,9 juta pekerja nan punya masa kerja tak lebih dari setahun.

"Pekerja umum kita asumsikan 50 juta orang. Ini dugaan kasar ya. Kalau 1 tahun ke bawah sekitar 3,8 persen," ujar Indah dalam sesi konvensi pers, Selasa (21/11/2023).

Indah mengatakan, pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun semestinya tidak lagi diberi penghasilan sesuai bayaran minimum provinsi. Sehingga 48 juta pekerja umum semustinya menerima penghasilan sesuai dengan tingkat produktivitasnya.

"Jadi ada sekitar 96 persen lebih nan di atas 1 tahun. Harusnya bayaran berbasis produktivitas, dengan instrumen struktur skala bayaran (SUSU)," terang dia.

Penetapan UMP 2024

Atas dasar itu, pemerintah menetapkan UMP 2024 dengan penghitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu berskala 0,1-0,3. Hitungan tersebut juga hanya bertindak bagi pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 tahunm

"Maka kenaikannya (UMP 2024) enggak bakal mungkin Rp 1-2 juta. Harusnya konsentrasinya konsentrasi kepada golongan pekerja nan masa kerjanya di atas 1 tahun ke atas. Mungkin di sektor-sektor besar ketika sudah 1-2 tahun bisa naik Rp 1-2 juta. Tapi jika di bawah 1 tahun, kita pahami naiknya hanya Rp 100-200 ribu," tuturnya.