UMP 2024 Bali Ditetapkan Naik 3,68% Jadi Rp 2,81 Juta

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akhirnya memutuskan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 100 ribu menjadi Rp 2.813.672. Pada 2023, UMP bali tercatat Rp 2.713.672.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menjelaskan, penetapan UMP 2024 ini berasas kalkulasi berbareng majelis pengupahan menggunakan formula baru Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) nan tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.

“Kami sepakat menetapkan UMP, hasil buletin aktivitas sudah kami laporkan ke Pj Gubernur Bali dan terbit keputusan gubernur nomor 979/03-M/HK/2023 tentang UMP Bali 2024, besarannya adalah Rp 2.813.672 alias jika dibandingkan dengan 2023 naik sebesar 3,68 persen,” kata dia dikutip dari Antara, Senin (20/11/2023).

Dengan keputusan ini maka mulai 1 Januari 2024 kelak seluruh perusahaan kudu menerapkan izin pengupahan ini. Penerapan UMP bertindak pada tahun pertama, sementara tahun berikutnya mengikuti skala upah.

Adapun parameter nan digunakan dalam menentukan UMP Bali 2024 beberapa diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan alpa nan ditetapkan.

“Nah memang ada ditentukan antara 0,1-0,3 untuk teman-teman di perwakilan tenaga kerja maupun pengusaha, tugas pemerintah ini sebetulnya sebagai penyedia kesepakatannya di mana agar pembangunan tetap berjalan, sehingga saat rapat tersebut dihasilkan kenaikan 0,21 persen jika disetarakan naik Rp100 ribu,” ujar Setiawan.

Jika dibandingkan dengan kenaikan UMP 2022 ke 2023, kenaikan di tahun ini condong lebih sedikit, di mana saat itu UMP Bali melangkah 2022 Rp2.516.971 dan naik sebesar Rp196.701 alias 7,81 persen.

Perbedaan Perhitungan

Kepala Disnaker Bali menjelaskan bahwa perbedaan ini berasas formula penghitungan baru, lantaran tahun sebelumnya tetap merujuk pada PP Nomor 36 Tahun 2021.

“Pemerintah tidak mau UMP turun, pasti meningkat. Hanya sekarang PR kita di Bali salah satunya pertumbuhan ekonomi (PE). PE itu masing-masing kabupaten/kota jadi kita di Bali ya kudu masing-masing wilayah meningkat. Tidak mungkin hanya Badung nan lari terbang sementara wilayah lain tidak,” ujarnya.

Diketahui untuk referensi inflasi, Pemprov Bali menggunakan info badan pusat statistik 2,40 persen, sementara untuk PE nilainya sebesar 5,9 persen dengan di dalamnya terjadi disparitas tinggi antar kabupaten.

Setiawan menyebut Kabupaten Badung pertumbuhan ekonominya 9,97 persen, sementara Karangasem 2,58 persen dan ada lima kabupaten di bawah 4 persen, sehingga berkaca dari formula terbaru maka pertumbuhan ekonomi kudu didorong agar bayaran dapat meningkat.

Keputusan UMP Bali 2024 sendiri sudah disepakati oleh majelis pengupahan nan terdiri dari perwakilan asosiasi pengusaha, serikat pekerja, akademisi, pakar, dan lembaga pemerintah, sehingga diharapkan agar dapat diterapkan sesuai regulasi.

Tok, UMP 2024 Sulawesi Barat Ditetapkan Rp 2,9 Juta

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Dewan Pengupahan Provinsi Sulbar menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 sebesar Rp2.914.958,00.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri mengatakan bahwa Dewan Pengupahan Sulbar terdiri atas unsur Pemerintah Sulbar, Apindo, akademikus, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat pekerja telah menetapkan UMK Sulbar.

 Andi mengatakan melansir Antara, Jumat (17/11/2023), penetapan UMP Sulbar berasas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Penetapan UMP itu, kata dia, juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang Tata Cara Penetapan UMP, berasas info pertumbuhan ekonomi, nilai rata-rata konsumsi rumah tangga, dan serapan tenaga kerja.

UMP Sulbar nan ditetapkan tersebut naik 1,5 persen alias Rp43.163,00 dari Rp2.871.795,00 pada tahun 2023 menjadi Rp2.914.958,00 pada tahun 2024.

"Pemerintah meningkatkan UMP Sulbar lantaran nilai kebutuhan rumah tangga nan juga meningkat. Hal itu telah menjadi bahan pertimbangan kenaikan di Sulbar," katanya.

Andi berterima kasih kepada beragam pihak, baik dari pihak pelaku usaha, akademikus, maupun serikat buruh/pekerja, nan bersama-sama merumuskan UMP demi kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan pembangunan di Sulbar.

Ia berambisi agar UMP Sulawesi Barat tersebut dijalankan perusahaan untuk kesejahteraan tenaga kerjanya lantaran mereka juga adalah aset perusahaan nan butuh hidup dengan layak.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6