Tunjangan Pegawai Bawaslu Naik Jelang Pemilu 14 Februari 2024, Tembus Rp 29 Juta

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Tunjangan pegawai Bawaslu alias Badan Pengawas Pemilu resmi naik jelang Pemilu 2024. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden alias Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Aturan mengenai kenaikan tunjangan bagi pegawai Bawaslu ini ditandatangani Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Senin 12 Februari 2024.

"Tunjangan keahlian bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku," demikian bunyi Pasal 4 nan dikutip pada Selasa (13/2/2024). 

Dengan diterbitkannya Perpres ini, maka Perpres Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nan sebelumnya bertindak per 15 Desember 2017, dicabut.

"Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum nan menerima tunjangan keahlian wajib mempertahankan dan terus meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 9 patokan tersebut.

Pemberian tunjangan bagi pegawai Bawaslu diberikan setiap bulan. Nilai tunjangan, tergantung kelas jabatannya. Dalam Perpres terbaru, ada 17 kelas kedudukan Bawaslu.

Daftar Tunjangan Baru Pegawai Bawaslu

  • Kelas 1, Rp1.968.000
  • Kelas 2, Rp2.089.000
  • Kelas 3, Rp2.216.000
  • Kelas 4, Rp2.350.000
  • Kelas 5, Rp2.493.000
  • Kelas 6, Rp2.702.000
  • Kelas 7, Rp2.928.000
  • Kelas 8, Rp3.319.000
  • Kelas 9, Rp3.781.000 
  • Kelas 10, Rp4.551.000
  • Kelas 11, Rp5.183.000
  • Kelas 12, Rp7.271.000
  • Kelas 13, Rp8.562.000
  • Kelas 14, Rp11.670.000
  • Kelas 15, Rp14.721.000
  • Kelas 16, Rp20.695.000
  • Kelas 17, Rp29.085.000

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Perdana! IKN Nusantara Gelar Pencoblosan Pemilu 14 Februari 2024

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan bahwa pihaknya turut membantu memberikan sosialisasi tata langkah dan letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 kepada para pekerja nan sedang membangun IKN.

Sekretaris OIKN Jaka Santos mengatakan bahwa sebenarnya pengaturan teknis Pemilu 2024 di kawasan IKN tetap menjadi ranah kerja KPU Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Pemerintah Kabupaten PPU. Namun peran OIKN tetap dibutuhkan sebagai penyedia para pekerja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) andaikan mau berperan-serta saat pencoblosan.

“Kita (OIKN) mendorong untuk menyiapkan andaikan orang-orang berasal dari luar Kalimantan mau menjalankan kewenangan pilihnya,” kata Jaka dikutip dari Antara, Senin (12/2/2024).Jaka menjelaskan, pihaknya dengan KPU Kabupaten PPU, dan Pemkab PPU telah menyiapkan dua TPS letak unik di area IKN. Dua letak tersebut didirikan tidak jauh dari KIPP untuk memfasilitasi para pekerja nan berstatus sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DTPb).

Di TPS letak unik IKN terdapat 304 pemilih nan telah terdaftar. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua, ialah 187 DPTb nan terdaftar di TPS 901 dan 117 DPTb nan terdaftar di TPS 902.

Lebih lanjut, Jaka menjelaskan, OIKN sendiri tergabung dalam satuan tugas (satgas) berbareng KPU Kabupaten PPU, Bawaslu dan Pemkab PPU untuk mengkomunikasikan kepada perusahaan di area IKN agar mendorong kepada pekerja nan mau menggunakan kewenangan suaranya.

Pencoblosan 14 Februari 2024

Hingga saat ini, kata Jaka, tidak ada halangan proses penyiapan pekerja untuk melakukan pencoblosan 14 Februari melangkah dengan baik. Ia menilai perusahaan-perusahaan di area IKN telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik.

“Yang melakukan sosialisasi mengenai kepemiluan ini memang penyelenggara pemilu, sedangkan OIKN itu sebenarnya bukan penyelenggara pemilu. Tapi kita tetap membantu memfasilitasi apa nan diperlukan oleh penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi tersebut,” jelasnya.

Adapun hingga 9 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara (PPU) mencatat sebanyak 3.266 pekerja Ibu Kota Nusantara (IKN) telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiga kecamatan nan mencakup Kecamatan Penajam, Sepaku, dan Waru. Sementara jumlah DPTb di luar pekerja IKN Nusantara tercatat sebanyak 4.614 DPTb.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6