Top 3: Siapa Berhak Dapat Gaji di Atas UMP?

Sedang Trending 3 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Kebijakan bayaran minimum provinsi alias UMP maupun bayaran minimum di tingkat kabupaten/kota hanya bertindak untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.

Sehingga, kebijakan upah minimum untuk pekerja/buruh dengan masa kerja diatas 1 tahun alias lebih, wajib diberlakukan kebijakan Pengupahan Berbasis Produktivitas alias Kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Menurut Ida, penetapan bayaran minimum di seluruh wilayah di Indonesia, di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota adalah berasas masukan dari Dewan Pengupahan nan ada di setiap daerah.

Berita mengenai pekerja nan berkuasa mendapatkan penghasilan di atas UMP ini menjadi buletin nan banyak dibaca. Berikut daftar buletin nan paling banyak dibaca di kanal Bisnis Liputan6.com, Rabu (22/11/2023):

1. Pekerja nan Berhak Dapat Gaji di Atas UMP, Siapa Saja?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, kebijakan bayaran minimum provinsi (UMP) maupun bayaran minimum di tingkat kabupaten/kota hanya bertindak untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.

Sehingga, kebijakan upah minimum untuk pekerja/buruh dengan masa kerja diatas 1 tahun alias lebih, wajib diberlakukan kebijakan Pengupahan Berbasis Produktivitas alias Kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU).

"Artinya, pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 satu tahun berkuasa untuk dibayar alias digaji di atas upah minimum nan disesuaikan dengan output keahlian alias produktivitas pekerja dan keahlian perusahaan," tegasnya dalam pernyataan tertulis, Selasa (21/11/2023).

Baca tulisan selengkapnya di sini

2. Inilah 4 Provinsi Sudah Menetapkan UMP 2024

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta Gubernur di seluruh provinsi di Indonesia menetapkan dan mengumumkan kenaikan bayaran minimum provinsi atau UMP 2024 paling lambat pada 21 November 2023.

Kenaikan Upah Minimum ini sesuai petunjuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagai corak penghargaan terhadap pekerja/buruh nan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional selama ini.

"Gubernur kudu menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2023. Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat tanggal 30 November 2023 dan sudah ada penetapan UMP, " kata Fauziyah dalam aktivitas koordinasi teknis persiapan penetapan bayaran minimum tahun 2024 dan penerapan struktur dan skala bayaran di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Baca tulisan selengkapnya di sini

3. Terbongkar, Alasan UMP 2024 Tetap Naik Meski Tak Sesuai Tuntutan Buruh

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan argumen penghitungan bayaran minimum provinsi atau UMP 2024 yang tak bisa mengikuti kemauan pekerja untuk naik 15 persen.

Adapun formulasi kenaikan UMP 2024 merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Dalam izin ini, penghitungan kenaikan bayaran minimum diatur berasas nilai penyesuaian upah minimum provinsi, dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian pertumbuhan ekonomi plus indeks tertentu.

Indeks tertentu nan disimbolkan sebagai alpha ini berkisar antara 0,1-0,3. Indah mengatakan, indeks tersebut didapat sesuai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

"Indeks nan disimbolkan alpha untuk rumus UMP sesuai PP 51 memang sudah kami taro antara 0,1-0,3. Indeks itu kontribusi ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Kan (pertumbuhan ekonomi) tidak hanya ditopang ketenagakerjaan," terangnya, Selasa (21/11/2023).

Baca tulisan selengkapnya di sini

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6