Tolak Nilai Kenaikan UMP 2024, 5 Juta Buruh Pabrik Siap Mogok Kerja

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah mengaku kecewa dengan ketok palu kenaikan UMP 2024 nan tak sesuai angan buruh. Serikat pekerja berencana menggelar tindakan mogok kerja nasional nan bakal diikuti oleh para pekerja pabrik di area industri pada akhir November sampai Desember 2023.

Ilhamsyah mengatakan, pekerja menuntut upah minimum naik 15 persen berasas hasil survei dan pertimbangan-pertimbangan situasi ekonomi hari ini. Ia pun menyatakan kekecewaan besarnya lantaran beragam permintaan pekerja tidak pernah diterima pemerintah.

"Sebagai bentuk kekecewaan, tentu kami tidak bakal tinggal diam. Tentu bakal menimbulkan reaksi besar dari kawan-kawan aktivitas buruh. Kami sedang mempersiapkan sebuah pemogokan untuk menolak kebijakan nan dikeluarkan pemerintah," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (22/11/2023).

Menurut dia, putusan kenaikan UMP 2024 ini merupakan upaya politik dalam mempertahankan bayaran murah. Pasalnya, Ilhamsyah mengeluh tak ada satupun elit politik, perwakilan parpol di parlemen, hingga calon presiden nan mendukung kesejahteraan buruh.

"Ini tentu membikin kekecewaan besar bagi jutaan rakyat pekerja, dan kami bakal mempersiapkan tindakan pemogokan dalam waktu dekat nan rencana bakal langsungkan 30 November sampai 13 Desember," ungkapnya.

"Kami akan menggerakkan semua daya upaya untuk mendesak pemerintah untuk mencabut itu, dan untuk bermusyawarah kembali dengan serikat pekerja untuk kenaikan bayaran tahun 2024 nanti," kata Ilhamsyah. 

Kata Ilhamsyah, tindakan mogok kerja ini akan melibatkan semua pekerja nan ada di pabrik di seluruh area industri. Mulai dari DKI Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepri, Sumatera Utara, Makassar, Semarang, dan wilayah-wilayah industri lainnya.

"Kami memperkirakan bakal ada 4-5 juta pekerja nan bakal bisa bergerak nanti, lantaran persoalan bayaran ini persoalan nan sangat krusial bagi kaum buruh," ucap Ilhamsyah. 

Harapannya, pihak pemerintah mulai dari jajaran menteri, gubernur, hingga presiden mau bermusyawarah kembali untuk menetapkan nilai kenaikan bayaran 2024 sesuai tuntutan kaum buruh.

"Kalaupun ada negosiasi penurunan dari nan kita tuntut, kita tetap bisa toleransi. Tapi tidak seperti keputusan nan sekarang ini, nan tingkat kenaikannya sangat-sangat rendah dan jauh dari apa nan diharapkan kaum buruh," imbuh dia.

"Tentu akibat beban ekonomi kenaikan nilai ini harusnya diobati dengan kenaikan bayaran nan lebih signifikan, sehingga pekerja bisa bernafas. Tetapi kekecewaan demi kekecewaan nan dialami oleh kaum pekerja mengenai kebijakan nan dikeluarkan pemerintah, tentu ini bakal jadi satu corak kemarahan pekerja terhadap kebijakan negara," tuturnya.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6