Ternyata Baru Setengah Aset KAI Punya Sertifikat

Sedang Trending 3 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI tengah menggenjot pembuatan sertifikat dari aset-aset nan dimiliki. Menyusul, baru sekitar 52,3 persen aset KAI nan mempunyai legalitas berupa sertifikat.

Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI Sandry Pasambuna menuturkan, aset tanah nan dimiliki KAI ada sebanyak 270,3 juta meter persegi (m2). Namun, hingga Oktober 2023 baru ada 141,4 juta m2 nan bersertifikat.

"Total 327 juta. Nah tanah milik pemerintah itu 57 juta. Jadi tanah KAI 270 juta. nan sudah sertifikat itu 53 persen sampai saat ini," ungkapnya dalam FGD Legalisasi Aset Tanah dan Rumah PT KAI, di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Dia menegaskan pihaknya terus mengejar upaya sertifikasi aset KAI ini. Setidaknya, dalam jangka waktu hingga akhir tahun 2024, dia membidik bisa melakukan sertifikasi terhadap 9 juta m2 tanah milik KAI.

"Akhir tahun depan itu kita targetkan penambahan 9 juta meter persegi penambahan untuk sertifikat," kata dia.

Masalah serupa juga terjadi untuk wilayah rumah alias perumahan nan disebut sebagai milik KAI. Di pun meminta pihak nan menempati aset KAI untuk segera pindah.

"Jadi, tolong segera untuk memberikan perumahan tersebut kepada KAI, termasuk tanah, termasuk lahan. Lahan KAI nan dianggap ini lahan tanah negara bebas dan itu mau diambil," tuturnya.

Kendala KAI Tertibkan Aset

Diberitakan sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) namalain KAI kerap menemui hambatan dalam pengamanan aset seperti tanah dan gedung milik perusahaan. Menyusul, banyak aset KAI nan ditempati oleh pihak-pihak nan dinilai tak berwenang.

Direktur Keselamatan dan Keamanan KAI Sandry Pasambuna mengatakan sejumlah halangan nan kerap ditemukan di lapangan. Menurutnya, pihak-pihak nan menguasai tanpa kewenangan selalu menyebut jika Aset Tanah PT KAI adalah Tanah Negara Bebas serta Aset Rumah Perusahaan PT KAI adalah Rumah Negara.

"Sehingga pada akhirnya PT KAI perlu melakukan langkah non litigasi berupa penertiban aset apalagi sampai upaya litigasi berperkara di Pengadilan," ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Legalitas Aset Tanah dan Rumah Milik PT KAI, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Menurutnya, merujuk pada info dan kebenaran nan ada serta Putusan Pengadilan nan sudah inkracht dalam perkara perdata, pidana umum & pidana unik (korupsi), aset Tanah nan tercatat dalam neraca PT KAI merupakan kekayaan negara nan dipisahkan sehingga bukan tanah negara bebas dan aset Rumah Perusahaan nan tercatat dalam neraca KAI bukanlah merupakan rumah negara.

Bakal Diproses Hukum

Sandry menegaskan, jika ada pihak-pihak nan mengakui, mengklaim, menduduki, dan/atau menguasai baik aset Tanah PT KAI maupun Rumah Perusahaan secara melawan norma bakal dilaporkan ke Kepolisian alias Kejaksaan. Baik pelaporan pidana umum maupun pidana korupsi.

“Untuk mengamankan aset tersebut, KAI terus melakukan penertiban aset dengan dibantu oleh abdi negara kewilayahan dan kepolisian sehingga prosesnya melangkah dengan lancar," kata dia.

"Di samping itu, KAI juga meminta Kementerian ATR/BPN agar dapat terus memberikan support terhadap program penyertipikatan aset KAI nan selama ini telah melangkah baik,” sambung Sandry.

Kumpulkan Dokumen

Selain penertiban dan penyertipikatan aset, KAI juga terus bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Arsip Nasional Belanda (Nationaal Archief Netherlands) untuk mendapatkan arsip original tentang aset-aset KAI.

Dokumen ini krusial untuk menunjukkan bukti bahwa aset tersebut adalah milik KAI sejak dulu.

“Dengan adanya FGD KAI dengan stakeholders mengenai beragam persoalan aset KAI ini, KAI bakal semakin optimistis dalam mengamankan serta mengoptimalkan seluruh aset perusahaan untuk memajukan perkeretaapian nasional,” kata Sandry.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6