Sri Mulyani Bakal Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MK Jumat 5 April 2024

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal menghadiri  panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberi keterangan dalam sidang sengketa Pilpres atau  pemilihan presiden 2024 pada Jumat (5/3/2024).

Hal ini disampaikan langsung oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo.

"Bu Menteri dijadwalkan menghadiri panggilan MK di  sidang sengketa Pemilu Jumat 5 April 2024 pukul 08.00 WIB," kata Yustinus dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Rabu (3/4).

Yustinus mengonfirmasikan bahwa Sri Mulyani telah menerima undangan dari pihak MK pada  Selasa (2/4) malam.

"Surat Panggilan Sidang sudah diterima kemarin malam," ujar Yustinus.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) berencana memanggil empat menteri di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024.

Selain sejumlah menteri tersebut, MK juga bakal memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Adapun empat menteri nan dimaksud antara lain Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Ketua MK Suhartoyo menyebut, keempat menteri tersebut dipanggil lantaran dinilai krusial oleh pengadil MK untuk dimintai keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak tapi kami mengambil sikap tersendiri lantaran kedudukan hakim," kata dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

4 Menteri Dipanggil MK Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Sudirman Said: Wajib Hadir

Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Sudirman Said angkat bunyi soal pemanggilan empat menteri untuk menjadi saksi dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengatakan, siapapun nan diundang menjadi saksi di sidang MK wajib hukumnya untuk hadir dan memberikan keterangan.

“Saya kira siapapun nan diundang menjadi pemberi keterangan menjadi saksi wajib untuk hadir,” Ungkap Sudirman saat ditemui di Bakoel Koffie, Jakarta Pusat pada Selasa (2/4/2024). 

Menurutnya, siapapun nan dipanggil kelak sudah melalui proses dialektika antara semua pihak nan terlibat. 

“Kan proses di persidangan pasti berkembang ya, jadi kita hormati sepenuhnya proses di MK pasti ada dialektika antara para penasihat hukum, baik pemohon maupun termohon dan juga para saksi,” jelasnya. 

Sebelumnya, empat menteri kabinet Jokowi telah dipanggil oleh MK mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024.

Empat orang menteri tersebut, ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Mereka bakal memberikan kesaksian di MK pada Jumat 5 April 2024.   

Ma'ruf Amin: Siapapun Harus Hadir

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai majelis pengadil Mahkamah Konstitusi (MK) pasti mempunyai pertimbangan sebelum memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk datang pada sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

Ma’ruf menyebut, para menteri kudu datang andaikan diminta keterangan oleh MK.

"Saya kira MK memerlukan penjelasan (empat menteri), siapa pun tentu kudu hadir, harus, saya kira itu tanggungjawab konstitusional," ujar Ma’ruf di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten, Selasa (2/4/2024).

Menurut Ma’ruf, tidak bakal ada pengarahan unik nan diberikan kepada para menteri sebelum memenuhi panggilan MK.

"Mereka sudah menguasai tahu masalah, jadi tidak perlu ada arahan-arahan ya, lantaran mereka kan sudah tahu apa nan mereka jalankan, saya kira enggak ada masalah," kata Ma'ruf.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6