Soal Waktu Kerja 4 Hari Seminggu, Tak Efektif untuk PNS?

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Badan Kepegawaian Negara (BKN) tetap belum membahas adanya buahpikiran memangkas waktu kerja menjadi 4 hari dalam satu minggu. BKN menilai sistem kerja saat ini tetap relevan dengan kebutuhan dan beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Nanang Subandi mengatakan sistem kerja 4 hari dalam seminggu baru diterapkan di beberapa negara. Namun, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum melakukan pembahasan tersebut.

"Isu waktu kerja 4 hari tersebut belum memunculkan pembahasan konkret apapun di dalam negeri, lantaran rumor tersebut berasal dari penerapan nan dilakukan negara lain," kata Nanang kepada Liputan6.com, Senin (12/2/2024).

"Termasuk dalam lingkup manajemen ASN, sampai saat ini belum ada pembahasan perihal itu," sambungnya.

Kerja 5 Hari Seminggu

Dia menjelaskan, saat ini sistem kerja nan melangkah bagi ASN adalah 5 hari dalam seminggu. Artinya ada 2 hari sebagai waktu libur bagi aparatur negara. Meski, kata dia, ada sejumlah golongan ASN nan tetap bekerja di hari libur.

"Secara umum pengaturan 5 hari kerja ASN tetap dipandang relevan dengan kebutuhan jasa saat ini, apalagi di beberapa sektor jam kerja ASN tidak mengenal hari libur, contohnya sektor kesehatan dan pelayanan umum sejenis," tuturnya.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Aturan Kerja ASN

Nanang menegaskan, sistem manajemen keahlian ASN sudah diatur lebih lanjut melalui PP Manajemen PNS dan PPPK. Pada beleid itu diatur mengenai sasaran kerja organisasi dituangkan ke dalam sasaran kerja perseorangan secara terstuktur.

"Artinya, setiap perseorangan PNS mempunyai sasaran kerja nan merujuk pada sasaran organisasi sesuai tusinya (tugas dan fungsi)," tuturnya.

Dengan demikian, sistem nan melangkah saat ini dinilai tetap jadi ramuan nan efektif untuk kerja ASN di seluruh lembaga Tanah Air. Mekanisme saat ini juga berkedudukan dan memonitor keahlian pegawai untuk meningkatkan produktivitas.

"Di mana proses penilaian alias capaiannya sudah dilakukan by sistem, sehingga menjadi tolok ukur masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian alias PPK Instansi untuk meningkatkan keahlian organisasinya," pungkasnya.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6