Sederet Mega Skandal Korupsi di Indonesia, Teranyar Kasus Timah Seret Harvey Moeis dan Helena Lim

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi menjelaskan, peran Harvey Moeis sebagai tersangka ke-16 dalam perkara nan merugikan negara akibat kerusakan lingkungan nan ditimbulkan sebesar Rp 271,06 triliun.

Kerugian negara akibat kasus korupsi tata niaga timah ini dinilai menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia. Lantas apa saja kasus mega korupsi nan pernah terjadi di Indonesia?

  1. Kasus Tata Niaga Komoditas Timah Rp 271 triliun
  2. Kasus BLBI Rp 138,4 triliun
  3. Kasus Penyerobotan Lahan Negara untuk Kelapa Sawit Rp 104,1 triliun
  4. Kasus Pengolahan Ilegal Kilang Minyak Tuban Rp 35 triliun
  5. Kasus Dana Pensiun PT Asabri Rp 22,78 triliun

Perjalanan Kasus Korupsi Timah

Kasus korupsi timah geger usai Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (HM) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Dia pun langsung digiring ke tahanan.

"Tim interogator memandang telah cukup perangkat bukti sehingga nan berkepentingan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, ialah kerabat HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT," tutur Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2024).

Menurut Kuntadi, Harvey Moeis langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan terhitung hari ini.

Adapun posisi kasus korupsi tersebut secara ringkas ialah sekitar tahun 2018-2019, Harvey Moeis diketahui menghubungi Direktur Utama PT Timah Tbk ialah tersangka MRPP alias tersangka RS dalam rangka untuk mengakomodir aktivitas pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

"Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa aktivitas akomodir pertambangan liar tersebut adanya dicover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, nan selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, ialah PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam aktivitas dimaksud," ungkapnya.

Atas aktivitas tersebut, sambung Kuntadi, suami Sandra Dewi ini meminta kepada para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya, nan kemudian diserahkan kepadanya dengan cover pembayaran biaya CSR nan dikirim para pengusaha pengusaha smelter melalui QSE nan difasilitasi olehnya.

"Adapun, perbuatan nan disangkakan kepada HM ini diduga melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," Kuntadi menandaskan.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Helena Lim Juga Jadi Tersangka

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Helena Lim nan dijuluki crazy rich PIK sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

"HLN selaku Manajer PT QSE, berasas perangkat bukti nan telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, interogator menyimpulkan telah cukup perangkat bukti untuk menetapkan nan berkepentingan sebagai tersangka," tutur Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jakarta Selatan.

Menurut Kuntadi, untuk kepentingan investigasi maka pihaknya memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Helena Lim di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan.

"Adapun kasus posisi nan berkepentingan adalah bahwa nan berkepentingan selaku manajer PT QSE diduga kuat telah memberikan support mengelola hasil tindak pidana kerja sama penyewaan peralatan proses peleburan timah," kata Kuntadi.

"Di mana nan berkepentingan memberikan sarana dan prasarana melalui PT QSE untuk kepentingan dan untung nan berkepentingan dan para peserta nan lain, dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR. Selanjutnya nan berkepentingan diduga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 KUHP," sambungnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan lagi satu tersangka baru mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.

"Kamis 7 Maret 2024, Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kembali menetapkan satu orang tersangka baru," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Minggu (10/3/2024).

Menurut Ketut, tersangka adalah ialah ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019-2020 PT Timah Tbk. Dengan begitu, total tersangka dalam kasus korupsi komoditi timah ialah 14 orang, termasuk nan berangkaian dengan perkara menghalangi investigasi alias Obstruction of Justice.

"Hingga saat ini, tim interogator telah memeriksa total 139 orang saksi dalam perkara ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan perangkat bukti nan cukup, tim interogator telah meningkatkan status satu orang saksi menjadi tersangka," jelas dia.

Posisi Kasus

Adapun secara singkat posisi kasus nan menjerat ALW ialah pada tahun 2018, tersangka selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018 berbareng tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan bijih timah nan dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Hal itu diakibatkan oleh masifnya penambangan liar nan dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk.

"Atas kondisi tersebut, tersangka ALW berbareng dengan tersangka MRPT dan tersangka EE nan semestinya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan terlarangan melampaui nilai standar nan ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu," ungkap Ketut.

Guna melancarkan aksinya untuk mengakomodir penambangan terlarangan tersebut, lanjutnya, ALW berbareng dengan MRPT dan EE menyetujui untuk membikin perjanjian, seolah-olah terdapat kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter.

“Tersangka ALW tidak dilakukan penahanan lantaran nan berkepentingan sedang menjalani penahanan dalam investigasi perkara lain nan tengah diproses oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung,” Ketut menandaskan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.

Para tersangka adalah Suparta (SP) selaku Dirut PT Refined Bangka, dan Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Business Development, RL selaku General Manager PT TIN, dan BY selaku mantan Komisaris CV VIP.

Kemudian RI selaku Direktur Utama (Dirut) PT SBS, SG namalain AW selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, MBG selaku Pengusaha Tambang di Kota Pangkalpinang, dan HT namalain ASN selaku Direktur Utama CV VIP nan merupakan perusahaan milik tersangka TN namalain AN.

Selanjutnya, MRPT namalain RZ selaku Direktur Utama PT Timah tahun 2016-2021 dan EE namalain EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017-2018, Tamron (TN) namalain AN selaku Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM, dan Achmad Albani (AA) selaku Manager Operasional Tambang CV VIP dan PT MCM.

Sementara satu tersangka lagi masuk dalam perkara menghalangi investigasi alias obstruction of justice, ialah Toni Tamsil (TT) nan merupakan adik dari tersangka Tamron. Dari tangannya, interogator menyita satu unit mobil Porsche, satu unit mobil Suzuki Swift, dan duit tunai sebesar Rp1.074.346.700.

Ditemukan Uang Tunai

Kemudian di rumah milik Tamron dan menemukan duit tunai sebesar Rp6.070.850.000 dan 32 ribu dolar Singapura, serta beberapa mata duit asing nan dibungkus dalam kardus rokok di ruang gudang. Tidak ketinggalan menyita 55 perangkat berat nan terdiri dari 53 unit excavator dan dua unit bulldozer, nan diduga kuat miliknya.

Serta penyitaan terhadap emas logam mulia seberat 1.062 gram, duit tunai baik mata duit asing maupun mata duit rupiah dengan rincian Rp83.835.196.700; USD 1.547.400; SGD 443.400; dan AUS 1.840.

Adapun kasus posisi dalam perkara ini ialah sekitar tahun 2018, CV VIP telah melakukan perjanjian kerja sama sewa peralatan processing peleburan timah dengan PT Timah Tbk.

Kemudian tersangka TN namalain AN selaku pemilik CV VIP memerintahkan tersangka AA selaku Manager Operasional Tambang CV VIP untuk menyediakan bijih timah, dengan langkah membentuk beberapa perusahaan boneka seperti CV SEP, CV MJP, dan CV MB guna mengumpulkan bijih timah terlarangan dari IUP PT Timah Tbk.

Untuk melegalkan aktivitas perusahaan boneka tersebut, lanjut Kuntadi, PT Timah menerbitkan Surat Perintah Kerja seolah-olah terdapat aktivitas borongan pengangkutan sisa hasil mineral timah.

Tersangka Suparta (SP) dan tersangka Reza Andriansyah (RA) merupakan pihak nan menginisiasi pertemuan dengan pihak PT Timah, nan dihadiri oleh MRPT namalain RZ selaku Direktur Utama PT Timah dan tersangka EE namalain EML selaku Direktur Keuangan PT Timah dalam rangka mengakomodir penambang timah terlarangan di wilayah IUP PT Timah.

Sementara, tersangka tersangka SG namalain AW dan tersangka MBG mempunyai perusahaan nan melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh tersangka MRPT namalain RZ selaku Direktur Utama PT Timah, tersangka EE namalain EML selaku Direktur Keuangan PT Timah, dan tersangka RL selaku General Manager Operasional PT TIN.

Tersangka BY selaku Mantan Komisaris CV VIP dan tersangka RI selaku Dirut PT SBS juga nyatanya turut terlibat berbareng dengan tersangka MRPT namalain RZ dan tersangka EE dalam pengakomodiran penambang timah terlarangan di wilayah IUP PT Timah.

Bijih timah nan diproduksi oleh tersangka MBG tersebut perolehannya berasal dari IUP PT Timah atas persetujuan dari PT Timah. Kemudian, baik bijih maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk.

Untuk mengumpulkan bijih timah nan ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG namalain AW membentuk perusahaan boneka ialah CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP).

Untuk melegalkan aktivitas perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, di mana untung atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG namalain AW.

Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG namalain AW juga mengakomodir penambang-penambang timah terlarangan di wilayah IUP PT Timah. Nantinya, mineral biji timah nan diperoleh dikirimkan ke smelter milik tersangka SG namalain AW.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6