Rencana RUU EBET, PLN Bakal Berbagi Jaringan Listrik Hijau dengan Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berbareng Komisi VII DPR RI bakal kembali mengkaji skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Power wheeling merupakan skema nan membolehkan perusahaan swasta untuk membangun pembangkit listrik hijau. Kemudian, disalurkan ke pengguna dengan memanfaatkan prasarana milik PT PLN (Persero) dengan bayar tarif nan ditentukan Kementerian ESDM.

Meski kebijakan ini menimbulkan polemik, Menteri ESDM Arifin Tasrif bakal mengkaji rencana memasukan skema power wheeling ke dalam RUU EBET.

"Besok mau raker (dengan Komisi VII DPR RI). Kita mau mempercepat masuknya bauran (EBT), terus masa enggak boleh," kata Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Menurut dia, kebijakan ini juga bakal membantu sektor industri nan produknya diwajibkan memenuhi syarat ramah lingkungan. Jika tidak, produk ekspor berkepentingan bakal kena pajak tambahan.

Oleh karenanya, Arifin meminta PLN legowo berbagi jalur transmisi kepada sektor industri nan mau mengembangkan pembangkit EBT.

"Seharusnya dia (PLN) bisa bermusyawarah minta, bisa ada kesepakatan kelak jika masuk tapi lewat jalur transmisinya nan ada. Nah, itu charge-nya berapa itu kelak dari negosiasi masing-masing," ungkapnya.

"Nanti semuanya itu mekanismenya kudu saling menguntungkan," ujar Arifin.

Arifin pun berambisi Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN bisa menerima usulan skema tersebut. "Harusnya dibuka dong," pungkasnya.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan lima perusahaan daya terkemuka bumi untuk pengembangan ekosistem listrik hijau di tanah air. 

Dalam gelaran Enlit Asia 2023, PLN terus memperluas jalinan kerjasama di tingkat dunia demi mengakselerasi transisi energi 

 Kelima perusahaan tersebut adalah PT Hitachi Sakti Energy Indonesia, Electricite de France SA (EDF), GE Vernova, The Danish Energy Agency dan China Southern Power Grid International (HK) Co., Ltd.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dalam rangka menghadapi krisis perubahan iklim, organisasi daya dunia mesti bersatu.

Sehingga, tantangan transisi daya nan muncul di beragam bagian mulai dari penemuan teknologi, investasi dan kebijakan bisa segera diatasi.

"Dengan kerjasama ini, kita tidak hanya bakal bisa memetakan setiap tantangan nan ada, tetapi juga bisa mengatasi setiap tantangan tersebut. Sehingga, misi besar transisi daya bisa terwujud," ungkap Darmawan dalam Enlit Asia 2023 dengan tema"Strengthening ASEAN Readiness in Energy Transition” di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan.

Melalui kerjasama dengan kelima perusahaan ini, PLN bakal memperoleh support dalam menjalankan transisi daya untuk mencapai net zero emissions di tahun 2060.

Berbagai upaya mencapai misi besar ini terlihat dari MoU nan dijalin PLN dengan 5 perusahaan tersebut. Seperti MoU PLN dengan HK dalam menjajaki kesempatan kemitraan jangka panjang untuk pengembangan High Voltage Direct Current (HVDC), pumped storage, interkoneksi antarpulau, hingga smart grid.

Sedangkan MoU PLN dengan EDF, GE Vernova, dan The Danish Energy Agency bakal melingkupi joint study melalui pertukaran info dalam beragam perihal untuk mendukung transisi daya di Indonesia.

Berbagai kerjasama ini searah dengan identifikasi perseroan mengenai tantangan mismatch sumber daya baru terbarukan (EBT) nan terisolir dengan pusat demand listrik di perkotaan.

"Kami telah mengidentifikasi adanya mismatch antara potensi EBT nan besar dengan pusat demand (listrik). Kami sedang dalam proses merancang pembangunan green enabling transmission line untuk memfasilitasinya," tambah Darmawan.