Produktivitas Industri Rokok Tergerus, Ini Gara-garanya

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Industri Hasil Tembakau (IHT) tengah tertekan akibat kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar double digit nan telah berjalan selama beberapa tahun belakangan. Kondisi ini dinilai turut memberikan pengaruh berganda seperti tergerusnya penerimaan negara hingga ancaman pemutusan hubungan kerja bagi pekerja.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO), Benny Wachjudi, mengatakan kenaikan cukai rokok nan tinggi telah menekan produktivitas industri rokok nasional. Di tahun 2019, produksi rokok tercatat 357 miliar batang dan di tahun 2023 tercatat turun ke 318 miliar batang.

“Produksi rokok putih turun dari 15 miliar batang sekarang sudah tinggal kurang dari 10 miliar batang. Secara nasional, IHT mengalami penurunan jumlah produksi dari 350 miliar batang (sebelum pandemi COVID-19) menjadi di bawah 300 miliar batang setelah pandemi,” ujarnya dikutip Senin (10/6/2024).

Benny menambahkan kondisi penurunan produksi ini juga berakibat terhadap realisasi penerimaan negara dari CHT. Hal ini ditunjukkan oleh tren penerimaan APBN nan menyusut dari periode sebelumnya. Realisasi penerimaan negara dari CHT pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp213,48 triliun. Nilai tersebut hanya mencapai 97,78% dari sasaran APBN 2023. Padahal, penerimaan cukai dari rokok selalu berada di kisaran 100% dari target, apalagi melampaui pada tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi ini apalagi terus bersambung hingga periode melangkah tahun ini. Berdasarkan info Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), realisasi penerimaan negara dari segmen cukai nan sukses dihimpun hingga April 2024, mengalami koreksi sekitar 0,5% year-on-year menjadi Rp74,2 triliun year-on-year. Buruknya, pencapaian ini dipicu oleh merosotnya penerimaan CHT nan berkontribusi 96% dari keseluruhan penerimaan cukai.

Produksi Rokok

Selain itu, Benny melanjutkan bahwa melemahnya produksi rokok maupun penerimaan negara tidak diikuti oleh penurunan jumlah rokok di tanah air. Sebab, konsumen justru beranjak ke rokok dengan nilai nan lebih murah. “Parahnya lagi banyak konsumen nan beranjak ke rokok terlarangan nan semakin menjamur,” serunya.

Di kesempatan terpisah, Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono, menyampaikan cukai rokok nan tinggi mempunyai akibat berganda (multiplier effect) pada penghidupan masyarakat luas, seperti menggerus pemasukan UMKM nan berasosiasi dengan rokok.

“Misalnya Warteg, Warkop, dan sebagainya itu sangat berjuntai kepada penjualan rokok, Jadi, (kalau harga rokok mahal) mereka bakal tergerus (pendapatannya) lantaran menurunnya keahlian membeli rokok,” imbuhnya.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Tarif Cukai Rokok

Menurut Bambang, tingginya tarif CHT juga bakal menakut-nakuti kestabilan pabrik-pabrik rokok di Indonesia. Jika dibiarkan, dia mengkhawatirkan nasib tenaga kerja di IHT nan berjumlah hingga 5,8 juta jiwa. Ujungnya bakal berakibat pula bagi lingkungan nan lebih luas.

“Kalau IHT betul-betul tergerus, akibat multiplier lingkungannya itu lebih dari 5,8 juta tenaga kerja di IHT ini. Misalnya, ada nan tinggal di kos-kosan, kelak tempat makan mereka di samping kanan kirinya dan lain-lain itu bakal tergerus juga. Belum lagi para petani tembakau ini pasti kena dampak,” jelasnya.

Untuk itu, Bambang berambisi agar cukai rokok tidak lagi mengalami kenaikan nan signifikan pada tahun depan. Menurutnya, jumlah kenaikan double digit nan selama ini diterapkan tidak relevan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2025 nan tetap di bawah 10%. “Ini dampaknya banyak, apalagi pertumbuhan ekonomi saja tetap di 5 persenan, sementara cukai (rokok) naik di atas 10 persen terus. Itu akibat inflasinya juga besar. Kenaikan 10 persen cukai itu, inflasinya waduh,” terangnya.

Ke depannya, Bambang meminta pemerintah untuk menetapkan kebijakan cukai nan ideal dan berimbang pada IHT dengan melakukan obrolan terlebih dulu dengan beragam pihak nan terdampak sebelum menetapkan tarif cukai. “Pemerintah harusnya ada rembukan dengan perwakilan dari masyarakat, misalnya asosiasi pengguna rokok, asosiasi pengusaha rokok. Jadi ini kudu dirembuk sama masyarakat dong. Jadi bukan ditentukan kenaikannya begitu saja,” tutupnya.

Jika Cukai Rokok Naik Lagi di 2025, Ini nan Bakal Terjadi ke Keuangan Negara

Ekonom INDEF Ahmad Heri Firdaus meminta pemerintah mengkaji ulang wacana kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) di 2025. Pasalnya, kebijakan cukai rokok naik bakal membikin penerimaan negara jadi berkurang.

Bukti ini sudah terjadi pada 2023 ketika pemerintah menaikan CHT rata-rata 10 persen. Kala itu penerimaan negara dari cukai rokok sebesar Rp 213,48 triliun, turun 2,35 persen dari penerimaan di 2022.

"Secara total penerimaan cukai melandai. Jadi katakanlah kenaikan cukai di atas 10 persen, maka kenaikan penerimaannya melandai dari tahun sebelumnya," ujar Heri dalam sesi obrolan di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Menurut dia, negara memang dihadapkan pada dilema dalam kebijakan cukai rokok ini. Pemerintah kudu memilih mana nan kudu dikedepankan, penerimaan negara alias kesehatan warganya.

"Kalau kita perhatikan, ada pemisah titik tertentu dimana cukai itu kudu naik. Kalau dia naik terus-terusan, memang konsekuensinya (peredaran rokok) jadi lebih terkendali," ungkapnya.

"Tapi penerimaan secara total mengalami penurunan. Ini terjadi di tahun 2023 kemarin, dimana penurunan cukainya cukup tajam," kata Heri.

Kenaikan Cukai Rokok

Berdasarkan hasil kajiannya, dia memandang pemerintah semustinya bisa menahan dulu wacana kenaikan cukai rokok di tahun depan. Sebab, lonjakan pita cukai juga turut berakibat terhadap sebaran rokok terlarangan nan kian menjamur.

"Tahun depan gimana nih tarif cukai? Dari studi terdahulu kami, jika kenaikan cukai cukup tinggi, excessive, maka secara makro bakal melandaikan penerimaan cukainya," ucap Heri.

"Kemudian di sisi industrinya ada peluang-peluang upaya terlarangan nan menjamur, lantaran permintananya ada. Berbicara rokok terhadap anak, rokok ilegalnya dulu diselesaikan agar pengawasannya lebih mudah, lantaran penjualan rokok ilegal tidak bisa diawasi. Tapi jika jual rokok di ritel itu kan pengawasannya relatif lebih mudah. Sehingga pengaturan akses rokok terhadap anak bisa lebih dipantau," bebernya.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6