PNS Kementerian ESDM Dilarang Pasang Spanduk dan Posting Dukungan Capres

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.  Hal nan sama juga diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengenai pentingnya netralitas ASN namalain PNS menjelang pemilihan umum.

Menindaklanjuti peringatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana juga meminta para PNS di lingkungannya bersikap netral jelang Pilpres 2024. Dadan mengaku tidak bakal menolerir anak buahnya nan aktif berpolitik mendukung salah satu calon presiden 2024.

"Tidak ada toleransi untuk netralitas ASN ini. Tidak ada koridor nan kiri kanan, nan ada hanya lurus," kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat (17/11).

ASN adalah unsur aparatur negara nan bekerja memberi jasa kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Sehingga, para PNS tersebut diminta bersikap netral untuk netral menjamin birokrasi nan kuat dan menciptakan pemilu nan berkualitas.

"ASN sejak dari awal pengangkatannya telah disumpah dan dituntut untuk netral. Artinya tidak berpihak, tidak ikut dan tidak membantu salah satu pihak, dalam perihal ini kontestan," tegas Dadan.

Jenis Pelanggaran

Beberapa jenis-jenis pelanggaran mengenai netralitas ASN nan ditetapkan dalam keputusan berbareng antara lain, memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya mengenai bakal capres.

Selain itu, PNS ESDM juga dilarang membikin postingan support terhadap para capres maupun comment, share, like, hingga berasosiasi dalam grup media sosial akun pemenangan bakal capres.

Dadan mengungkapkan untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Kementerian ESDM. Sekretaris Jenderal berbareng para kepala unit-unit eselon II bakal melakukan pemantauan hingga pemberian hukuman berkenaan dengan netralitas dalam Pemilu.

"Saya berbareng para Kepala Biro dan tim para Ses di unit masing-masing pasti bakal memantau. Ini tidak ada pengecualian dan tidak ada ulangan lantaran hanya sekali. Jadi ketika ada nan terjatuh pada bagian itu, tidak ada ampun, penolongnya tidak ada," pungkas Dadan.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Menpan RB: Ikatan Keluarga Bikin PNS Tak Netral di Pemilu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas kembali mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), alias PNS menjelang pemilihan umum.

Netralitas PNS telah diatur ke dalam dasar norma berupa Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017, Peraturan Pemerintah Nomor 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Berdasarkan survei, pihak nan paling mempengaruhi PNS dalam melanggar netralitas adalah tim sukses, pemimpin ASN, dan pasangan calon pilkada. Penyebab keberpihakan PNS dalam Pilkada adalah ikatan persaudaraan dan kepentingan karir ASN," jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/11/2023).

Anas mengatakan, corak intervensi politik terhadap ASN mulai dari intimidasi, support biaya pemenangan, penitipan proyek, permintaan support pengerahan massa, dan mobilisasi suara.

"Oleh karena itu, saya menghimbau para kepala wilayah dalam perihal ini gubernur juga dapat menjaga netralitas ASN," pinta Anas.

Adapun pemerintah sejak jauh-jauh hari telah mewajibkan PNS untuk tetap netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden.

Aturan Netralitas PNS

Dalam patokan netralitas PNS ini, terdapat beragam ketentuan, mulai dari larangan PNS like hingga comment di media sosial (medsos) Capres dan Cawapres, hingga larangan foto bareng Timses.

Sebagai contoh, dalam poin 2 patokan tersebut mengatur soal sosialisasi alias kampanye di media sosial alias online.

"Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)," bunyi patokan poin 2.

Dalam poin 3 mengatur tentang ASN menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberi tindakan alias support secara aktif. Selanjutnya, dalam poin 4 mengatur soal penggunaan akun medsos mengenai posting, comment, share, like maupun follow terhadap media sosial Capres dan Cawapres hingga peserta pemilu.

"Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam grup/akun pemenangan bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)," tulis poin 4.

Selanjutnya

Sementara dalam poin 5 diatur unggahan foto bareng peserta pemilu di medsos seperti capres/cawapres, caleg, cagub/cawagub, cabup/cawabup, serta calon wali kota dan wakilnya.

Selain itu, ASN juga dilarang berpotret dengan tim sukses nan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) capres cawapres, caleg, cagub cawagub, cabup cawabup, serta calon wali kota dan wakilnya.

Jika melanggar, maka ASN diberi hukuman moral pernyataan secara tertutup alias pernyataan secara terbuka sesuai pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004. 

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6