PLTA Hydropower Sungai Kayan Bakal Jadi Sumber Listrik IKN

Sedang Trending 3 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hydropower dari Sungai Kayan, Kalimantan Utara, dapat menjadi salah satu sumber pasokan listrik untuk Ibu Kota Negara alias IKN Nusantara di Kalimantan Utara.

"Energi listrik nan dihasilkan hydropower dari Sungai Kayan, Kalimantan Utara tidak hanya untuk menerangi area industri daya hijau di Kalimantan Utara, namun juga bisa menjadi salah satu sumber pasokan listrik untuk IKN Nusantara di Kalimantan Timur," ujar Basuki melansir Antara di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Hydropower dari Sungai Kayan di Kalimantan Utara tersebut bisa memasok listrik ke area industri daya hijau Kalimantan Utara. "Pemerintah membangun area industri daya hijau dengan menggunakan sumber daya hydropower dari Sungai Kayan di Kalimantan Utara," katanya.

Dia menambahkan, potensi listrik nan dihasilkan dari hydropower tersebut sekitar 1.375 Gigawatt (GW).

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia.

Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi nan lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan penemuan teknologi.

Selain itu, IKN juga bakal menjadi percontohan bagi pengembangan kota nan hijau dan berkepanjangan nan didorong oleh penerapan teknologi terkini.

Visi "Kota Dunia untuk Semua" tidak hanya menggambarkan masyarakat nan bakal tinggal di IKN pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan nan bakal dipulihkan dan dipertahankan.

Visi "Kota Dunia untuk Semua" diturunkan ke dalam tiga tujuan utama ialah IKN sebagai simbol identitas nasional, IKN sebagai kota berkepanjangan di dunia, dan IKN sebagai penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan.

IKN Kantongi Investasi Rp 35 Triliun, 6 Perusahaan Nasional Kolaborasi dengan Asing

Hingga November 2023 ini, investasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara) membuahkan 305 surat pernyataan minat (Letter of Intent/LoI), baik dalam dan luar negeri. Terhitung sudah ada 21 penanammodal nan melakukan groundbreaking dengan nilai investasi sebesar Rp 35 triliun.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono membahas mengenai progres investasi nan ada di Nusantara. Dari 305 LoI nan masuk ke Otorita IKN, terdapat 172 perusahaan nasional/lokal nan berkeinginan dengan proyek IKN. Meski demikian, sedikitnya ada 133 perusahaan luar negeri juga menyampaikan ketertarikannya.

"Dari 305 LoI nan telah diterima oleh Otorita IKN, telah kami lakukan proses uji kepantasan dengan peninjauan dan prioritasi, dimana tidak hanya perusahaan lokal tetapi juga beragam perusahaan asing nan juga berkolaborasi dengan perusahaan domestik," kata Agung, Selasa (21/11/2023).

Agung berpendapat, ini menunjukkan bahwa bukan berarti IKN Nusantara tak diminati perusahaan luar negeri, namun memang saat ini lebih diprioritaskan perusahaan dalam negeri dikarenakan lebih sigap dalam menyelesaikan pentahapan untuk berinvestasi di proyek ibu kota baru.

"Banyaknya perusahaan nasional/lokal nan menjadi penanammodal kami juga dikarenakan cepatnya mereka dalam menyelesaikan proses uji kelayakan, penanammodal domestik lebih sigap mengisi kebutuhan sektor-sektor prioritas di Nusantara," imbuhnya.

6 Perusahaan Pelopor

Setidaknya, terdapat enam perusahaan nasional sebagai pelopor pembangunan IKN Nusantara nan telah berkolaborasi dengan perusahaan internasional.

Antara lain, Hotel Nusantara dan Swiss Hotel, PSSI dengan FIFA, Rumah Sakit Mayapada dengan Apollo Hospital Group, Nusantara Intercultural School dengan JIS, PLN dengan Sembcorp Singapura, dan Pakuwon dengan Marriot International.

Perusahaan Asing

Selain beberapa mitra tersebut, tiga perusahaan internasional juga menjadi pemrakarsa pembangunan area perumahan di Nusantara di antaranya, Citic Construction, Maxim, dan IJM.

“Perlu ditekankan, kami tidak menutup pintu investasi untuk pihak asing, memang kita sempat melakukan pengereman terhadap beberapa corak investasi. Salah satunya argumen kajian kepantasan nan perusahaan tersebut lakukan dinilai kurang pas," tegas Agung.

Tak lupa, Ia juga menyebut insentif dan kemudahan berinvestasi di Nusantara, seperti nan tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2023, salah satunya mengenai Hak Guna Usaha (HGU).

"Meskipun demikian, jenis paket penawaran investasi nan kami berikan juga cukup menarik di mana pemberian HGU nan mencapai 95 tahun, serta beberapa insentif, baik bentuk maupun non-fisik lainnya," terangnya.

Ia menyebutkan, kemungkinan Desember 2023, bakal ada groundbreaking tahap tiga, nan rencananya diisi oleh perusahaan-perusahaan nan dibagi ke dalam tiga sektor, ialah sektor hijau, sektor pelengkap ekosistem sumbu kebangsaan, dan sektor lembaga negara dengan sumber pendanaan non-APBN. "Namun agenda tersebut tetap belum final," tandasnya.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6
↑