Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta: Kami Tidak Wajib Bayar Konten Berita

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Presiden tentang Publisher Rights (Hak-Hak Penerbit) pada Selasa, 20 Februari 2024.

Adapun Perpres Publisher Rights ini mewajibkan penyedia jasa platform digital, seperti Google, Meta, X, dan lainnya memberikan kompensasi ke perusahaan media nan kontennya didistribusikan melalui medsos.

Menurut Jokowi, di dalam Perpres Publisher Rights tersebut juga ada rincian tanggung jawab platform digital dalam mendukung kewartawanan berkualitas.

Terkait hal tersebut, Meta, perusahaan induk Facebook, Threads, Instagram, dan WA buka suara.

Lewat keterangan via pesan singkat, perusahaan telah melakukan konsultas dengan pemangku kebijakan dan telah memahami Perpers Publisher Rights itu.

"Kami memahami Meta tidak bakal diwajibkan untuk bayar konten buletin nan diposting oleh para penerbit berita secara sukarela ke platform kami," kata Rafael Frankel, Direktur Kebijakan Publik, Asia Tenggara, Meta.

Dia menambahkan, "Kami menghargai kemajuan nan telah dicapai pemangku kebijakan dalam memastikan Perpres Publisher Rights dalam Mendukung Jurnalisme Berkualitas mengakui faedah didapatkan oleh penerbit buletin dalam jasa kami sediakan.”

Mengutip laporan penelitian NERA Economic Consulting, "banyak media alias penerbit buletin membagikan konten tulisan di platform media sosial milik Meta, bukan sebaliknya."

Dalam hasil riset ditulis oleh Dr. Jeffrey Eisenach, Ajun Profesor di Fakultas Hukum Universitas George Mason, "secara global, lebih dari 90 persen penayangan organik pada tautan tulisan dari penerbit buletin adalah tautan diposting oleh media itu sendiri."

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Tanggapan Google

 Tommy Kurnia/Liputan6.com

Selain Meta, pihak Google juga memberikan tanggapan mereka soal patokan bayar buletin ke media tersebut. Google Indonesia mengatakan bakal segera mempelajari patokan ini.

“Kami memahami pemerintah telah mengesahkan peraturan tentang penerbit berita, dan kami bakal segera mempelajari detailnya," kata perwakilan Google Indonesia melalui pesan singkat kepada Tekno Liputan6.com.

Google mengklaim, selama ini mereka telah bekerja sama dengan penerbit buletin dan pemerintah untuk mendukung dan membangun masa depan ekosistem buletin nan berkepanjangan di Indonesia.

"Sangatlah krusial untuk produk kami dapat menyajikan buletin dan perspektif nan beragam tanpa prasangka dan bias," ucapnya.

Dalam upaya berbareng ini, Google menyebut selalu menekankan perlunya memastikan masyarakat Indonesia mempunyai akses ke sumber buletin nan beragam, dan juga perlunya mengupayakan ekosistem buletin nan seimbang di Indonesia.

"Antara lain ekosistem nan dapat menghasilkan buletin berbobot untuk semua orang, sekaligus memungkinkan semua penerbit berita, baik besar maupun kecil, untuk berkembang,” Google Indonesia memungkaskan.

Pemaparan Jokowi soal Publisher Rights

Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat meninjau stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta Timur, Kamis (15/2/2024). (Foto: Liputan6.com/Lizsa Egeham).

Menurut Jokowi, di dalam Perpres Publisher Rights tersebut juga ada rincian tanggung jawab platform digital dalam mendukung kewartawanan berkualitas.

"Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau nan kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights," kata Jokowi, dikutip dari Antara.

Jokowi menambahkan, wacana adanya Perpres Publisher Rights sudah bergulir sejak HPN tahun lalu.

Perpres ini pun menjadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan kewartawanan berbobot sekaligus keberlanjutan industri media konvensional Indonesia, di tengah gempuran media sosial.

Jokowi menyebut, ada banyak perbedaan pendapat dan susah menyatukan titik jumpa dalam pengesahan Perpres Publisher Rights ini.

Oleh karenanya, dia juga mendengarkan beragam pandangan dari praktisi media konvensional serta platform digital.

Dengarkan Praktisi Media dan Platform Digital Sebelum Teken Perpres Publisher Rights

<p>Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan pidato secara virtual di Sidang Majelis Umum PBB, Rabu (22/9/2021). Jokowi menyebut potensi kekerasan dan marjinalisasi wanita di Afghanistan, kemerdekaan Palestina, dan krisis politik Myanmar kudu jadi konsentrasi bersama. (UN Web TV via AP)</p>

"Platform digital besar juga beda aspirasi dan kita kudu timbang timbang terus implikasinya, dan setelah mulai ada titik kesepahaman mulai ada titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers nan mendesak terus perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus, akhirnya kemarin saya meningkatkan Perpres tersebut," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan bahwa semangat awal penandatanganan patokan tersebut adalah untuk mendukung kewartawanan berbobot dan jauh dari konten negatif, serta untuk mengedukasi demi kemajuan Indonesia.

Selain itu, lewat Perpres itu, pemerintah juga mau memastikan keberlanjutan industri media nasional.

"Kita mau memastikan keberlanjutan industri media nasional, kita mau kerja sama lebih setara antara perusahaan pers dengan platform digital, kita mau memberikan kerangka umum nan jelas bagi kerja sama perusahaan pers dan platform digital," kata Jokowi.

Adapun Perpres Publisher Rights diteken Jokowi tertanggal 20 Februari 2024. Perpres tersebut mempunyai nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Teknologi LP6
Teknologi LP6