Pemerintah Dorong Kebijakan Satu Peta Jadi Masterplan Pembangunan Nasional

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Percepatan penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta alias One Map Policy (OMP) merupakan upaya perwujudan satu peta nan merujuk pada satu referensi geospasial, satu standar, satu pedoman data, dan satu geoportal.

Dengan adanya ini, sehingga dapat menjadi referensi nan jeli dan akuntabel dalam penyelenggaraan beragam aktivitas dan perumusan kebijakan berbasis spasial, serta dapat dijadikan sebagai referensi berbareng dalam penyusunan kebijakan mengenai penataan dan pemanfaatan ruang.

Kebijakan Satu Peta tersebut dilaksanakan berasas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

“Pemanfaatan Kebijakan Satu Peta adalah support untuk perbaikan kualitas rencana tata ruang, mendukung dalam percepatan penetapan pemisah daerah, serta mendukung dalam masterplan pengembangan beberapa area di Indonesia,” ungkap Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Susiwijono Moegiarso, pada Media Gathering terkait Kebijakan Satu Peta, di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melibatkan 24 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi serta mencakup 158 Peta Tematik nan mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman.

Progres

Hingga Maret 2024, seluruh IGT telah terkompilasi, kemudian sebanyak 141 IGT telah terintegrasi, sedangkan 16 IGT dalam proses verifikasi perbaikan, dan sebesar 86% Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT telah tersinkronisasi. Sebagai sasaran penurunan ketidaksesuaian perizinan dan Hak atas Tanah hingga akhir 2024 ialah sebesar 9.264.325 hektare alias 8,6%.

Produk peta tematik Percepatan Kebijakan Satu Peta juga telah dimanfaatkan dalam mendukung beragam program alias kebijakan berbasis spasial, seperti Reforma Agraria, Peta Tutupan Kelapa Sawit, Strategi Nasional – Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK) KPK, Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang, Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan, Masterplan Pengembangan Kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK), Perbaikan Kualitas Rencana Tata Ruang, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Percepatan Perizinan Berusaha, Delineasi Wilayah Area Of Interest (AOI) untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Program Ketahanan Pangan Nasional (Food Estate), serta sistem Online Single Submission (OSS).

Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta pada akhir 2018, dan peraturan portal tersebut saat ini sedang direvisi mengenai akses info produk Kebijakan Satu Peta dengan penambahan sistem akses masyarakat dan pengelompokkan akses untuk peta-peta tematik baru.

Jadi, berasas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, diamanatkan bahwa info dan info geospasial nan sebelumnya diperuntukan untuk pemegang akses nan terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial, Menteri alias Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota, untuk saat ini ditambahkan “Masyarakat” selaku pemegang akses nan terdiri dari orang-perseorangan, Badan Hukum dan Badan Usaha.

“Walaupun sekarang akses ke publik belum dibuka, kelak setelah peluncuran Geoportal 2.0 bakal dibuka, namun tetap bakal diatur tentang aksesnya lantaran ada juga hal-hal nan tidak bisa di-share. Nanti peta nan ditampilkan di Geoportal bakal jadi referensi tunggal untuk pembuatan program/kebijakan nan butuh info spasial,” ungkap Plt. Deputi Susiwijono.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6