Pakai Joki, Peserta CPNS Terancam Blacklist Seumur Hidup

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) bakal memberikan hukuman tegas terhadap peserta tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk posisi CPNS 2023 maupun PPPK nan menggunakan jasa joki. Sanksi tegas tersebut berupa blacklist seumur hidup.

Suharmen mencatat, pada penyelenggaraan tes CPNS maupun PPPK tahun ini terdapat tiga kasus penggunaan jasa joki nan tengah ditangani pihak kepolisian. Kasus pemanfaatan jasa joki ini terjadi di Makassar, Surabaya, dan Lampung.

"Sehingga (peserta) nan berkepentingan tidak bakal bisa mengikuti seleksi sesuai dengan ketentuan Kementerian PANRB," tegas Suharmen.

Peserta CASN

Oleh lantaran itu, Suharmen meminta kepada seluruh peserta CASN untuk tidak tergiur iming-iming janji joki lolos menjadi PNS. Mengingat, terdapat sejumlah kerugian materi dan immateril nan bakal dialami oleh peserta itu sendiri.

"Jadi, nan berkepentingan bisa dipastikan bakal rugi berkali-kali. Pertama rugi lantaran dia kudu bayar joki. Kedua, dan alhamdulillah tertangkap maka nan kudu dibawa ke pihak kepolisian dilaporkan ke kepolisian, dan nan berkepentingan kemudian di blokir nomor induk dudukannya sehingga tidak bisa mengikuti penyelenggaraan seleksi tahap jadi ini nan kerugian nan diambil kudu dialami oleh orang-orang nan kemudian tidak percaya diri," urai Suharmen.

Apalagi, BKN telah mengangkat teknologi face recognation alias sistem penemuan wajah pada penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.

Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, secara otomatis dapat memerangi praktik joki. Mengingat, peserta diharuskan mengerjakan soal-soal seleksi CPNS secara mandiri.

Diketahui, identitas joki seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan nan tertangkap telah terungkap. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik menyatakan pelaku merupakan mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Identitasnya pelaku itu, Ratna Devinta Salsabila, dia mahasiswi ITB, penduduk Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung," kata Kombes Umi, saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

Umi mengatakan, modus nan digunakan pelaku adalah memodifikasi identitas peserta CPNS nan asli.

"Modusnya, pelaku ini tertangkap tangan saat mencoba masuk ke dalam ruangan seleksi CPNS menggunakan identitas palsu. Jadi dia menggunakan identitas tiruan milik peserta nan asli, nan sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh timnya," jelas dia.

Dia menjelaskan, pelaku tidak bekerja sendiri melainkan mempunyai tim.

"Pelaku ini punya tim, untuk membantu dia memodifikasi identitas palsu," kata dia.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menyebut penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk CPNS maupun PPPK 2023 telah dilengkapi sejumlah teknologi maju. Antara lain face recognation alias sistem penemuan wajah.

Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, secara otomatis dapat memerangi praktik joki. Mengingat, peserta diharuskan mengerjakan soal-soal seleksi CPNS 2023 dan PPPk secara mandiri.

"Pemanfaatan teknologi terbaru sistem penemuan wajah sebagai corak pengesahan nan datang pada saat ujian dan nan mengerjakan soal ujian merupakan peserta nan sudah terdaftar dalam sistem dan bukan joki nan bisa menolong orang lain untuk mengikuti seleksi CASN ini," ujarnya dalam aktivitas webinar Keterbukaan Informasi Publik Transparansi Seleksi CASN 2023 di Jakarta, Senin (20/11).

Selain teknologi penemuan wajah, tes CPNS maupun PPPK juga tetap menerapkan Computer Assisted Test (CAT) untuk memonitor langsung nilai nan mereka dapatkan peserta secara nasional. Sehingga, peserta dapat mengetahui apakah nilai nan diperoleh telah memenuhi kualifikasi nan dipersyaratkan.

"Seperti pendaftaran daring, CAT, dan skor nilai dapat dilihat langsung," ucap Haryomo.

Sejumlah terobosan tes CPNS tersebut, bagian dari upaya reformasi dan transparansi BKN untuk meningkatkan kualitas instansi. Keterbukaan info publik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, baik dari segi biaya ataupun waktu dalam penyelenggaraan semua tugas organisasi.

"Sehingga hasil dari penyelenggaraan keterbukaan tersebut bakal membawa lembaga untuk mendorong dan berkontribusi sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance," pungkas Haryomo.