OJK Buka-bukaan soal Cabut Izin Usaha Paytren Aset Manajemen Milik Yusuf Mansur

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin upaya PT Paytren Aset Manajemen lantaran melanggar di bagian pasar modal. Paytren merupakam upaya milik ustadz kondang, Yusuf Mansur.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan itu menjadi langkah penindakan norma di sektor pasar modal. Ini jadi salah satu tindakan nan dilakukan OJK sepanjang 2024 ini.

"Dalam rangka penegakan norma di pasar modal, OJK telah mengenakan hukuman administratif berupa pencabutan izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi Syariah atas nama PT Paytren Aset Manajemen," kata Inarno dalam Konferensi Pers, Senin (10/6/2024).

Selain Paytren, OJK juga telah mengenakan Sanksi Administratif atas dua pelanggaran di bagian Pasar Modal. Yakni, hukuman administratif berupa denda sebesar Rp 26.500.000.000 kepada 15 pihak mengenai pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-undang Pasar Modal (UU PM) atas kasus Perdagangan Saham PT Danasupra Erapacific Tbk Periode Mei sampai dengan Oktober 2016.

"Dan hukuman administratif Berupa Peringatan Tertulis kepada tiga pihak mengenai pelanggaran Pasal 107 UU PM atas kasus pemalsuan meterai dalam Permohonan Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, izin upaya Paytren Aset Manajemen dicsbut OJK sejak 8 Mei 2024 lalu. Pencabutan izin upaya tersebut dilakukan seiring PT Paytren Aset Manajemen terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Temuan OJK

Hal itu sesuai ketentuan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-479/BL/2009 pada 31 Desember 2009 tentang perizinan perusahaan pengaruh nan melakukan aktivitas upaya sebagai manajer investasi antara lain:

• Kantor tidak ditemukan

• Tidak mempunyai pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi

• Tidak dapat memenuhi perintah tindakan tertentu

• Tidak memenuhi komposisi minimum dewan dan majelis komisaris

• Tidak mempunyai komisaris independen

• Tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi

• Tidak memenuhi kecukupan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) nan dipersyaratkan

• Tidak memenuhi tanggungjawab penyampaikan laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022

"Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan info nan diperoleh dalam proses pemeriksaan dan pengawasan lanjutan, pada 8 Mei 2024, OJK menetapkan hukuman administratif berupa pencabutan izin upaya perusahaan pengaruh sebagai manajer investasi syariah kepada Paytren Aset Manajemen,” tulis Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Yunita Linda Sari demikian dikutip dari laman OJK.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Ketentuan

Seiring dicabutnya izin upaya Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi Syariah tersebut di atas, PT Paytren Aset Manajemen:

1.Dilarang melakukan aktivitas upaya sebagai Manajer Investasi dan/atau Manajer Investasi Syariah;

2.Diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh tanggungjawab kepada pengguna dalamkegiatan upaya sebagai Manajer Investasi (jika ada);

3.Diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh tanggungjawab kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Informasi Penerimaan Otoritas Jasa Keuangan (jika ada);

4.Diwajibkan untuk melakukan pembubaran Perusahaan Efek paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah surat keputusan ini ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal; dan

5.Dilarang menggunakan nama dan logo Perseroan untuk tujuan dan aktivitas apapun, selain untuk aktivitas nan berangkaian dengan pembubaran Perseroan Terbatas.​

Izin Usaha PayTren Dicabut, Bagaimana Dana Nasabah? Ini Jawaban Yusuf Mansur

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin upaya perusahaan pengaruh sebagai manajer investasi syariah kepada PT PayTren Aset Manajemen lantaran melanggar aturan. Lalu gimana biaya pengguna nan dihimpun oleh Perseroan manajer investasi syariah milik Yusuf Mansur ini?

Yusuf Mansur memastikan saat ini semua biaya pengguna nan dihimpun oleh PayTren Aset Manajemen telah dikembalikan.

"Enggak ada duit orang (nasabah) juga nan tetap terhutang sebagai duit investasi masyarakat. Enggak ada. Bisa ditanyakan ke OJK,” ujar Yusuf Mansur, seperti dikutip dari Antara, ditulis Kamis (16/5/2024).

Yusuf Mansur menuturkan telah berupaya menjual kepemilikan sahamnya di PayTren selama tiga tahun lebih tetapi tidak berhasil. Ia menuturkan, perjalanan PayTren Aset Manajemen hingga sekarang merupakan pencapaian tersendiri. Hal ini terutama saat bisa membawa perusahaan melewati masa-masa pandemi COVID-19.

"Perjalanan PAM (PayTren) itu, prestasi bener. Bisa bikin bahagia. Sempat bertahan. Enggak kena masalah. Enggak jadi tempat pencucian uang. Enggak kegoda duit-duit enggak bener. Enggak ada duit pengguna tertahan, pulang dan kembali semua," kata dia.

Yusuf Mansur juga mengapresiasi OJK yang telah membantu serta memberikan kesempatan baginya selama ini untuk menjalankan inovasi bisnis.

"Dan terima kasih kepada OJK, nan selama ini sudah membantu, memberi kesempatan, ngajarin saya dan lain-lain kebaikan. Semoga enggak jera juga dengan ide-ide dan gerakan-gerakan lain. Siap belajar juga terus untuk eksekusi-eksekusi nan lebih baik di ke depan harinya," tutur Yusuf Mansur.

OJK Tetapkan Sanksi Administratif

OJK menetapkan hukuman administratif berupa pencabutan izin upaya perusahaan pengaruh sebagai manajer investasi syariah kepada PT PayTren Aset Manajemen (PAM), lantaran melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

"Dengan dicabutnya izin upaya perusahaan pengaruh sebagai manajer investasi syariah, maka PT PayTren Aset Manajemen dilarang melakukan aktivitas upaya sebagai manajer investasi dan/atau manajer investasi syariah," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan nan dilakukan terhadap PT PayTren Aset Manajemen, OJK menemukan kebenaran instansi perusahaan tidak ditemukan. PayTren tidak mempunyai pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi serta tidak dapat memenuhi perintah tindakan tertentu.

PayTren juga tidak memenuhi komposisi minimum dewan dan majelis komisaris, tidak mempunyai komisaris independen, tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi, tidak memenuhi kecukupan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) nan dipersyaratkan, serta tidak memenuhi tanggungjawab penyampaian laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6