Menteri Bahlil Jamin Ormas Keagamaan Tak Rugi Garap Tambang Batu Bara

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya bakal mendampingi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam menggarap lahan tambang. Bahkan, pemerintah bakal mendampingi ormas keagamaan mencari kontraktor nantinya.

Hal ini menjawab kekhawatiran jika ormas keagamaan, maupun badan usahanya dinilai tidak kompeten dalam mengelola tambang. Tambang nan diserahkan pun merupakan jejak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). 

"Enggak ada nan rugi-rugi di sini kok, ini eks PKP2B, kita cari kontraktornya baik-baik, kita partner-kan dengan mereka, enggak boleh ada conflict of interest," tegas Bahlil dalam Konferensi Pers, dikutip Senin (10/6/2024).

Dia menegaskan, nantinya jika ada kerugian dari pengelolaan tambang itu, bakal ditanggung oleh kontraktor. Sementara, jika mencatatkan untung, bakal dibagi dua dengan pemegang izin upaya pertambangan (IUP), ialah ormas keagamaan.

Bahlil lebih lanjut menerangkan, proses pencarian mitra ini tidak seluruhnya dilakukan pemerintah. Namun, posisinya pemerintah bakal melakukan pendampingan. Bahlil Lahadaliaberharap, langkah ini membikin ormas keagamaan, sebagai pemain baru pertambangan, tidak dibohongi.

"Jadi begitu mereka mencari mitra untuk siapa nan bekerja sama, kami mendampingi mereka dalam melakukan negosiasi, agar tidak dikibulin,” ujar dia.

Nahdlatul Ulama (NU) bakal menjadi ormas keagamaan nan pertama mendapat konsesi tambang dari pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, ada areal jumbo nan diberikan jejak PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Aturan pemberian IUPK ke ormas keagamaan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 nan diteken Jokowi pada 30 Mei 2024 lalu.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Pemerintah Bisa Kasih Langsung

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bisa memberikan langsung Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada organisasi kemasyarakatan alias ormas keagamaan. Sehingga, ormas keagamaan tak perlu melalui tahapan lelang.

Diketahui, ormas keagamaan bisa mendapatkan IUPK dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 nan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2024 lalu.

"Iya, ditunjuk langsung. Prioritas pertama adalah ekspPKP2B, jika eks PKP2B itu kan adalah hasil relinquish daripada perjanjian karya itu," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Dinilai Tak Mampu Ikut Tender

Dia menjelaskan, proses tersebut untuk mempersingkat tahapan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang batu bara. Bahkan, dia berseloroh jika ormas keagamaan ikut proses lelang, sampai kapanpun tak bakal selesai.

"Jadi kita persingkat, lantaran jika organisasi keagamaan ini kita suruh mereka tender, sampai ayam tumbuh gigi pun gak selesai-selesai itu. Karena pasti biayanya gede prosesnya kudu ini. Ini afirmatif negara," jelasnya.

Bahlil menyebut, penawaran dilakukan pemerintah menyasar kepada ormas keagamaan dengan skala besar. Diketahui, ada Nahdlatul Ulama (NU) nan sudah memproses izin lebih dahulu.

"Jadi kita menawarkan pertama kepada induk-induk organisasi besar keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, kemudian gereja, induk daripada Protestan, induk daripada Katolik, kemudian Buddha dan Hindu. Ini dulu prioritas utama," tuturnya.

"Kami lenyap ini bakal berkoordinasi dengan mereka untuk memberikan penjelasan. Mekanismenya kelak tim kami bakal melakukan komunikasi, tahap pertama saya sosialisasi dulu," Menteri Bahlil menambahkan.

Kasih Konsesi Tambang ke NU Disebut lantaran Janji Politik, Ini Penjelasan Menteri Bahlil

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah pemberian konsesi tambang ke Nahdlatul Ulama (NU) sebagai janji politik. Menurut dia, kontestasi politik dalam pemilihan presiden (pilpres) sudah selesai.

"Jadi kita ini jangan sedikit-sedikit itu kita punya niat baik dikaitkan lagi dengan politik," tegas Bahlil di kantornya, Jumat (7/6/2024).

Dia mengatakan, awalnya diprotes banyak pihak lantaran memberikan izin upaya pertambangan (IUP) kepada para orang-orang kaya saja. Namun, dia heran tetap dipandang kurang baik ketika mau memberikan konsesi tambang ke ormas keagamaan.

"Kamu ingat dulu ya, saya waktu masuk jadi Kepala BKPM saya diprotes habis-habisan, kenapa IUP hanya di kasih kepada konglo-konglo, IUP hanya dikasih asing. Sekaeang kita mau kasih ke ormas keagamaan ribut pula maunya apa sebenarnya? Politik sudah selesai kok, pak Prabowo udah menang 58 persen, enggak ada itu urusannya sama politik," bebernya.

Dia menegaskan, patokan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tidak hanya memberikan IUPK kepada NU. Tapi, mengatur pemberian kepada ormas keagamaan lain.

"Saya juga kudu bijak ke saudara-saudara kita, semua kepercayaan di republik ini mempunyai kewenangan nan sama nan telah diakui jadi enggak boleh ada diskriminasi kudu sama secara proporsional," katanya.

Dia kembali menegaskan pemberian IUPK ke NU tidak ada kaitannya dengan hutang politik dalam pilpres 2024. Menurut dia, kontestasi politik sudah selesai dan sudah mendekati pelantikan pemerintahan selanjutnya.

"Enggak ada itu urusannya sama politik, pilpres udah selesai kok, sudah mau pelantikan kabinet baru, apa urusannya? Kalau dulu sebelum kita pilpres baru kita kasih mungkin orang kait-kaitkan masuk akal. Ini sudah selesai kok, ya. Enggak ada hutang politik," pungkasnya.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6