Menkominfo Beberkan 5 Alasan UU ITE Perlu Direvisi, Salah Satunya Demi Lindungi Anak di Internet

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - DPR dan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kemkumham menyetujui hasil rancangan Revisi UU ITE nan dibahas Komisi I dan pemerintah di Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam sambutannya di Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan pemerintah menyatakan tanggapan dari pemerintah mengenai pentingnya merevisi UU ITE. Di mana, pemerintah perlu tetap mengedepankan perlindungan kepentingan umum serta bangsa dan negara.

"RUU Perubahan Kedua UU ITE merupakan kebijakan besar Indonesia untuk menghadirkan ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan," kata Budi Arie.

Ia lebih lanjut menyebut, pemerintah bertanggung jawab memenuhi HAM nan dimiliki pengguna internet Indonesia di bumi maya. Termasuk di antaranya menjamin kemerdekaan dalam menyatakan pikiran dan kebebasan beranggapan nan disampaikan via platform komunikasi.

Lebih lanjut Menkominfo Budi Arie Setiadi juga mengatakan, UU ITE telah melangkah 8 tahun sejak diundangkan pada 2008 hingga mengalami perubahan pada 2016 dengan ditetapkan UU No 19 tahun 2016.

"Perubahan pada tahun 2016 memperlihatkan dinamika dari masyarakat nan mau penyempurnaan pasal-pasal UU ITE, khususnya mengenai ketentuan pidana konten ilegal," katanya.

Budi melihat, setelah perubahan pertama, terdapat kebutuhan penyesuaian UU ITE. "Hal ini menunjukkan bahwa norma perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan norma baik secara nasional maupun global," tuturnya.

Menkominfo pun menyebut, ada lima argumen nan mendasari diperlukannya revisi UU ITE nan kedua, beberapa tahun setelah revisi UU ITE pertama dengan hadirnya UU No 19 Tahun 2016. Berikut lima argumen nan mendasari revisi UU ITE:

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Budi Arie Setiadi untuk mengisi kedudukan Menteri Komunikasi dan Informatika nan baru. Budi Arie Setiadi ditugaskan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah Kementerian Kominfo nan belum tuntas, salah satunya p...

1. Penerapan norma-norma pidana dalam UU ITE berbeda-beda di beragam tempat

Budi menilai penerapan norma pidana dalam UU ITE nan berbeda di beragam tempat membikin banyak pihak menganggap norma UU ITE multitafsir, karet, memberangus kemerdekaan perse, hingga menakut-nakuti kebebasan pendapat.

2. UU ITE belum dapat beri perlindungan bagi anak-anak nan memakai internet

Kedua, Budi menyebut, UU ITE dianggap masyarakat belum bisa memberi perlindungan nan optimal bagi pengguna internet di Indonesia, terutama anak nan memakai produk alias jasa digital.

Ia menyebut, jika produk alias jasa digital dipakai dengan tepat, bisa memberikan faedah besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Namun, dalam beragam situasi, anak belum mempunyai kapabilitas alias keahlian untuk memahami beragam akibat alias potensi pelanggaran kewenangan anak nan mungkin terjadi dalam penggunaan produk alias jasa digital.

Menurut Budi, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) nan menyelenggarakan produk alias jasa digital kudu bertanggung jawab memenuhi kewenangan anak dan melindungi anak dari ancaman alias akibat bentuk alias psikis.

3. UU ITE perlu optimalkan peran pemerintah membangun ekosistem digital adil

Budi menilai UU ITE perlu mengoptimalkan peran pemerintah dalam membangun ekosistem digital nan adil, akuntabel, aman, dan inovatif. Apalagi, Indonesia mempunyai potensi ekonomi digital nan besar.

Pada 2022, nilai ekonomi digital ASEAN mencapai USD 194 miliar di mana menurut info Google, Temasek, & Bain pada 2022, Indonesia berkontribusi 40 persen dari nilai tersebut.

Melihat besarnya potensi ekonomi digital Indonesia sekarang dan di masa depan, pemerintah perlu memperkuat izin Indonesia dalam melindungi pengguna jasa digital Indonesia dan pelaku UMKM.

4. Layanan sertifikasi elektronik perlu diperkuat

Budi menyebutkan, argumen UU ITE perlu revisi lagi lantaran Penyelenggara Sertifikasi Elektronik telah memberikan beragam jasa sertifikasi selain tanda tangan elektronik. Mulai dari segel elektronik dan autentikasi situs wen, hingga identitas digital.

Pemerintah, menurut Budi, memandang Indonesia butuh landasan norma nan lebih komprehensif dalam membangun kebijakan identitas digital serta jasa sertifikasi elektronik lainnya.

5. UU ITE dalam penegakan hukum

Budi melihat, dalam melakukan penegakan hukum, UU ITE saat ini tetap memerlukan penguatan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kominfo dalam investigasi tindak pidana siber.

Pasalnya, pelaku tindak pidana memakai rekening bank untuk menyimpan hasil kejahatan nan mereka lakukan. Bukan hanya itu, menurut pemerintah, pelaku kejahatan juga membeli dan memperdagangkan aset digital dalam skema kejahatan mereka.

Budi menyebut, PPNS di sektor Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) butuh kewenangan untuk memerintah PSE dalam memutus akses secara sementara terhadap rekening bank, duit elektronik, dan aset digital.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Teknologi LP6
Teknologi LP6