Menhub Sidak Bus Pariwisata di Ragunan, Ini Temuannya

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menemukan sejumlah bus pariwisata nan tidak mempunyai kelengkapan surat-surat antara lain uji kendaraan bermotor (KIR) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)  saat inspensik mendadak di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu (9/6/2024).

Seiring temuan itu, bus-bus tersebut tidak bakal dibiarkan beroperasi. Adapun Menhub Budi Karya Sumadi berbareng Kakorlantas inspeksi mendadak (sidak) mengenai kelaikan jalan bus pariwisata.

"Kami berbareng Kakorlantas sengaja datang ke Ragunan nan memang terkenal menjadi destinasi wisata. Saya tadi melakukan random check terhadap enam bus. Dari enam bus ini, empat bus tidak melengkapi KIR, apalagi ada nan STNK-nya sudah habis. Uji KIR itu menunjukkan bahwa kendaraan laik jalan, mestinya nan empat tadi tidak boleh jalan," ujar Menhub Budi seperti dikutip dari Antara, Minggu, 9 Juni 2024.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melakukan penegakan norma terhadap bus nan tidak layak jalan, ialah melakukan penahanan terhadap bus nan tidak dapat menunjukkan uji KIR serta mengedukasi pemilik bus pariwisata agar menaati peraturan.

Selanjutnya, pemeriksaan langsung kondisi lapangan alias sweeping bakal terus dilakukan untuk menindak secara langsung pelanggar peraturan.

Menhub Budi mengatakan, surat kendaraan antara lain Uji KIR, STNK dan Surat Izin Mengemudi (SIM) wajib dilengkapi oleh operator dan pengemudi bus umum maupun bus pariwisata sebelum melakukan perjalanan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang.

"Selama ini mungkin kita tahu bahwa beberapa bus pariwisata mengalami kecelakaan. Dari kasus nan ada, kebanyakan mereka tidak mempunyai syarat-syarat perjalanan seperti surat Uji KIR, STNK dan nan lain," kata Menhub Budi

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Pesan Menhub Budi

Budi juga berpesan kepada penumpang untuk memastikan bus pariwisata nan ditumpanginya layak jalan. Salah satunya dengan meminta pengemudi menunjukkan surat Uji KIR dan kelengkapan kendaraan lainnya. Pengecekan izin dan kelaikan armada bus juga bisa dilakukan melalui https://mitradarat.dephub.go.id.

Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan Korlantas Polri mendukung upaya-upaya untuk menertibkan bus pariwisata dan bakal melakukan sweeping setiap minggunya di lokasi-lokasi wisata untuk mencegah kecelakaan nan melibatkan kendaraan.

"Pada sidak hari ini bakal kita lakukan penindakan dan kita sampaikan kepada perusahaan operator untuk mengganti kendaraan dengan nan sudah komplit surat-suratnya. nan suratnya belum ada kelak kita hentikan. Ini bakal kita lakukan sesuai kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan," ujar Slamet.

539 Bus Pariwisata Bolos Uji KIR Selama Libur Waisak, Kemenhub Beri Sanksi

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) pikulan bus pariwisata selama periode libur peringatan Waisak 2024. Atas perihal itu, ditemukan ada 539 bus yang tidak melakukan perpanjangan uji KIR.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan Pihaknya memeriksa sebanyak 984 bus pariwisata nan tersebar di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, NTB serta sebagian Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Dari 984 unit bus nan diperiksa, terdapat 445 bus alias 45 persen nan memenuhi aspek manajemen dan persyaratan teknis.

"Sementara didapati tetap banyak bus nan tidak memenuhi aspek manajemen dan persyaratan teknis ialah sebanyak 539 bus alias 55 persen dari total kendaraan nan diperiksa," ujar Hendro dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).

Perpanjangan uji KIR

Dia merinci, bus nan tidak memenuhi aspek manajemen dan persyaratan teknis tersebut sebagian besar lantaran tidak melakukan perpanjangan uji kir.

Bus-bus tersebut langsung dilakukan ramp check oleh para pengetes kendaraan untuk kepantasan operasional serta diberikan hukuman tilang.

"Untuk nan hasil ramp check-nya menunjukkan secara teknis kendaraan tidak laik jalan diminta untuk mengganti kendaraannya," ungkapnya

"Kemudian, tindakan selanjutnya ialah kami bakal memanggil perusahaan-perusahaan pikulan pariwisata nan tidak memenuhi persyaratan dan tidak sesuai ketentutan untuk diberi hukuman administratif dan dilakukan pembinaan," tegas pejabat Kemenhub itu.

Cek Acak

Hendro menegaskan ke depannya bakal dilakukan pengecekan secara random di bangak lokasi. Nantinya, sasaran pemeriksaannya tak sebatas pada kepantasan operasional bus.

"Ke depan pengawasan dan pemeriksaan secara random alias _random checking_ bakal terus dilakukan di seluruh wilayah melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Tidak hanya memeriksa izin operasional dan kelaikan armada bus, melainkan juga bakal dilakukan pengecekan dan pendataan karoseri beserta hasil produksinya," bebernya.

Apabila ditemuken kendaraan nan dibuat, dirakit, alias dimodifikasi oleh karoseri tidak sesuai dengan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) maka bakal ditindaklanjuti. Pengecekan random juga bakal dilakukan terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB).

"Kami bakal tindak lanjut andaikan ada penyelenggaraan pengetesan berkala kendaraan bermotor nan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semuanya diharapkan bekerja dengan baik dan sesuai dengan patokan nan berlaku," pungkasnya.

Selain Sopir, Perusahaan hingga Pengusaha Bus Pariwisata Nakal Bakal Dibuat Jera

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berbareng Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, dan para master transportasi dan pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) merapatkan barisan untuk mengevaluasi operasi bus pariwisata.  

Menhub Budi menyampaikan langkah-langkah nan bakal ditempuh untuk memberikan rasa jera pada pelaku pelanggaran peraturan, khususnya pada pikulan darat nan menakut-nakuti keselamatan penumpang. Seperti pada kecelakaan Bus Trans Putera Fajar nan terjadi di Subang, Jawa Barat pada 11 Mei 2024. 

"Dalam jangka pendek, kami bakal melakukan penegakan norma dengan pasal-pasal dan penyelidikan nan benar. Sehingga bukan saja supir nan salah, tetapi kudu ada pihak lain nan turut bertanggung jawab," tutur Menhub dalam keterangan tertulis, Kamis (16/5/2024).

Selanjutnya, sebagai upaya sistematis dan terukur, Kemenhub bersama Korlantas Polri dan pemangku kebijakan mengenai bakal membentuk proyek percontohan di enam provinsi ialah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. 

Tujuannya untuk dilakukan pendataan, evaluasi, dan sosialisasi keselamatan bus pariwisata dan bus umum, termasuk prosedur ramp check.

"Kami sudah sepakat berbareng Korlantas Polri, Dinas Perhubungan, dan Organda untuk melakukan pendataan dan evaluasi. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) nan mempunyai personil hingga tingkat provinsi juga memberikan dukungan," lanjut Menhub.

Penyelidikan Dilakukan Hati-Hati

Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, para master telah memberikan banyak masukan dan rekomendasi mengenai upaya meningkatkan keselamatan bus umum dan bus pariwisata. Sejalan dengan masukan para pakar, penyelidikan kasus kecelakaan bus pariwisata bakal dilakukan secara teliti dan penuh kehati-hatian. 

"Semua nan terlibat dalam peristiwa kecelakaan lampau lintas seperti di Subang bakal kita periksa. Artinya si pengusaha hingga perusahaan karoseri, lantaran ada indikasi perubahan corak dimensi dari deck biasa menjadi high deck, itu juga kemungkinan ada pasalnya serta bakal diterapkan di kasus tersebut," ia menambahkan.

Korlantas Polri berbareng dengan Ditlantas, Kasatlantas serta stakeholder perhubungan nan ada di wilayah baik kabupaten, kota maupun provinsi, bakal bekerja-sama untuk menangani bus pariwisata maupun bus umum nan ada. 

"Mulai dari hulu, alias mulai dari pool bus nan ada di kota/kabupaten sampai dengan ke hilir, artinya penegakan norma di jalan. Ini bakal kita lakukan secara bersama-sama. Di luar enam provinsi tadi juga bakal kita lakukan di seluruh Indonesia," papar Aan. 

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6