Mau Suntik Mati PLTU, Jokowi Tanyakan Komitmen Joe Biden di JETP

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden soal komitmen pendanaan suntik meninggal PLTU batu bara dari golongan negara maju nan tergabung dalam Just Energy Transition Partnership (JETP).

Seperti diketahui, Indonesia tengah menanti pencairan biaya JETP senilai USD 20 miliar, alias setara Rp 300 triliun. Sebagian besarnya dicairkan dalam corak pinjaman alias utang, dan sebagian mini hibah untuk mendorong program transisi energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah memohon agar JETP tidak mengenakan kembang komersil untuk porsi pinjamannya.

"Dananya ada, cuman kan nyaris sama dengan biaya komersil. Kemarin juga dipertanyakan oleh pak Presiden ke pak Biden, bahwa kudu ada sumber biaya nan bukan hubungannya memudahkan, tidak seperti commercial finance," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Namun begitu, Arifin menambahkan, biaya JETP tidak hanya berfokus pada pensiun awal PLTU batu bara. Pasalnya, ada lima program nan diusung dalam langkah mencapai transisi energi.

"Kan kita juga minta JETP 5 program. Early retirement (pensiun dini), transmission, baseload renewable, kemudian renewable nan tidak baseload, kemudian untuk ekosistemnya," papar dia.

Dampak Perubahan Iklim

Adapun dalam kuliah umum di Stanford University, San Francisco, Amerika Serikat, Jokowi menyoroti urgensi kerjasama dan langkah strategis dalam menghadapi akibat perubahan suasana nan semakin mengancam.

RI 1 menyatakan, tanpa kerjasama dan langkah strategis konkret, keberlanjutan dan kelestarian bumi nan kita cintai tidak mungkin terjamin. Perubahan suasana dan transisi daya diakui oleh Jokowi sebagai rumor mendesak di tengah kondisi bumi nan tidak stabil.

Indonesia, menurut Jokowi, telah mengambil peran dan komitmen nyata untuk mengatasi tantangan tersebut. "Untuk Indonesia, komitmen kami tidak perlu diragukan. Indonesia walks the talk, not talk the talk," tegasnya dikutip dari laman setkab.go.id.

Soal pendanaan iklim, Jokowi menekankan perlunya pendekatan nan membangun daripada membebani. Presiden mencatat bahwa pendanaan suasana tetap mengikuti pola upaya konvensional, seperti lembaga finansial komersial.

Jokowi beranggapan bahwa pendanaan kudu lebih berkarakter membangun, bukan berbentuk utang nan hanya bakal menambah beban negara-negara miskin dan berkembang. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memaparkan upaya Indonesia dalam melakukan transisi energi, salah satunya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

PLTU Cirebon-1 Bakal Disuntik Mati Akhir Tahun Ini

Sebelumnya, Pemerintah memastikan bakal memulai proses pensiun awal alias suntik meninggal PLTU Cirebon-1 di akhir tahun ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai, PLTU tersebut jadi nan paling memungkinkan untuk dipensiunkan.

"PLTU Cirebon-1, lantaran kan nan paling memungkinkan," ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Arifin menyebut, pensiun awal PLTU Cirebon-1 bakal memakai sokongan biaya dari Asian Development Bank (ADB) melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM). Adapun pelaksanaannya masuk dalam comprehensive investment and policy plan (CIPP) dari Just Energy Transition Partnership (JETP).

Namun, dia belum tahu berapa detil alokasinya. "Uangnya dari ADB JETP. (Berapa?) Ini kan baru udah principalnya, tapi udah ada kajiannya. Dananya kan saya belum inget," imbuhnya.

Lebih lanjut, Arifin juga memastikan PLTU Cirebon-1 belum bakal serta merta berakhir beraksi pada akhir 2023. Namun lebih kepada penyetopan lebih sigap dari usia beraksi semestinya hingga 2045.

"Sekarang kan di JETP kan disetujui dulu CIPP-nya. Nanti kan baru dibahas dengan stakeholder, abis itu kudu disetujui oleh sponsor. Dan diharapkan bulan ini bisa selesai," terang Menteri ESDM.

Ditemui pada kesempatan terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin pun membenarkan soal rencana pensiun awal PLTU Cirebon-1 tahun ini.

"PLTU Cirebon-1 itu atu perihal nan kayaknya lagi dikerjain tuh. Mudah-mudahan bisa di-announce," kata Rachmat.

99 PLTU Siap Ikut Perdagangan Perdana Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kesiapannya untuk mulai mengawasi proses perdagangan karbon melalui bursa karbon. Dalam penyelenggaraan perdana, telah terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara nan bakal ikut perdagangan karbon pada 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, penyelenggaraan perdana bursa karbon direncanakan mulai pada September 2023.

Sebagaimana diketahui, OJK telah menerbitkan POJK No.14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon sebagai patokan pendukung dalam penyelenggaraan perdagangan karbon melalui Bursa Karbon.

Dalam prosesnya, POJK tersebut telah mendapat persetujuan dalam rapat konsultasi berbareng Komisi XI DPR RI beberapa waktu nan lalu.

“Perkembangan tersebut, tentunya meningkatkan optimisme kita untuk mencapai sasaran penyelenggaraan perdana unit karbon di Bursa Karbon pada akhir September," kata Hasan dalam keterangan resminya, Senin (4/9/2023).

Dengan berlakunya POJK No. 14/D.04/2023 Perdagangan Karbon di Bursa Karbon, diharapkan dapat meminimalisir multitafsir atas ketentuan perundang-undangan dan kemungkinan pelanggaran atas ketentuan.

Tujuan Perdagangan Karbon

Hal ini sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan perdagangan karbon di Indonesia, ialah memberikan nilai ekonomi atas unit karbon nan dihasilkan ataupun atas setiap upaya pengurangan emisi karbon.

Menurut ia, untuk mendorong suksesnya penyelenggaraan perdana unit karbon di Bursa Karbon, telah terdapat 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, nan berpotensi ikut perdagangan karbon tahun ini. Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU Batu Bara nan beraksi di Indonesia.

Selain dari subsektor pembangkit listrik, perdagangan karbon di Indonesia juga bakal diramaikan oleh sektor lain nan bakal bertransaksi di bursa karbon seperti sektor Kehutanan, Perkebunan, Migas, Industri Umum, dan lain sebagainya.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6
↑