Marak Anak Muda Terjerat Pinjol, Perlu Pembatasan Usia?

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan ketentuan mengenai dengan penilaian repayment capacity nan wajib dilakukan sebelum memfasilitasi pendanaan kepada Penerima Dana sesuai dengan SEOJK 19/2023 tentang penyelenggaraan LPBBTI.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman, mengatakan, perihal itu menanggapi persoalan mengenai maraknya anak muda nan belum punya penghasilan namun terlilit hutang pinjaman online (pinjol)

"Saat ini OJK telah menetapkan ketentuan mengenai dengan penilaian repayment capacity nan wajib dilakukan sebelum memfasilitasi pendanaan kepada Penerima Dana," kata Agusman, dikutip dari pernyataan tertulisnya, Kamis (4/4/2024).

Adapun beberapa aspek nan di cek antara lain jumlah pinjamandibandingkan dengan penghasilan dari penerima dana, selain itu juga dilakukan pembatasan terhadap jumlah pinjaman nan dapat diajukan terhadap penyelenggara fintech P2P lending.

"Dengan adanya ketentuan tersebut, semestinya sudah tidak terdapat penerima biaya nan tidak mempunyai penghasilan nan dapat menerima pendanaan (pinjaman) pada fintech P2P lending," ujarnya.

Batas Usia

Kemudian, mengenai dengan batas usia, tetap mengacukan terhadap ketentuan perikatan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Selanjutnya, andaikan penerima biaya sudah tidak mempunyai keahlian untuk melakukan pembayaran, maka penerima biaya dapat mengusulkan permohonan restrukturisasi terhadap penyelenggara fintech P2P lending.

"Restrukturisasi dapat dilakukan dalam perihal permohonan restrukturisasi telah disetujui oleh Pemberi Dana selaku kreditur," pungkasnya.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

OJK Blokir 2.481 Pinjol Ilegal Sepanjang Januari 2023 hingga Februari 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir 233 pinjaman online (pinjol) terlarangan pada 1 Januari hingga 13 Februari 2024, sehingga jumlah pinjol terlarangan nan diblokir OJK sepanjang 1 Januari 2023 hingga 13 Februari 2024 mencapai 2.481 pinjol.

“Sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2024, Satgas PASTI telah menghentikan 3.031 entitas finansial terlarangan nan diantaranya terdiri dari 40 investasi ilegal, dan 2.481 pinjaman online ilegal,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, di Jakarta, Senin.

Sementara itu, jumlah pengaduan pinjol terlarangan mencapai 3.121 pengaduan sampai dengan 26 Februari 2024. Ditambah dengan pengaduan investasi terlarangan sebanyak 175 pengaduan, OJK menerima 3.296 pengaduan entitas ilegal.

Untuk memperkuat upaya perlindungan konsumen, selain memblokir entitas ilegal, OJK juga menyusun ketentuan internal mengenai pengawasan perilaku pelaku upaya jasa finansial (PUJK) alias market conduct nan komplementer dengan pengawasan sektoral/prudensial.

Ketentuan itu terdiri dari tindakan preventif dan proaktif dalam menyikapi setiap perilaku PUJK, sehingga mendukung penegakan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat.

Pada kesempatan sebelumnya, Friderica alias nan berkawan disapa Kiki mengatakan pinjol ilegal tetap terus tumbuh lantaran tingkat literasi finansial masyarakat nan tetap rendah.

Tingkat literasi finansial digital masyarakat saat ini dinilai tetap belum memadai dalam menyikapi tawaran pinjol terlarangan khususnya mengenai dengan info nan tersedia dalam perangkat digital (ponsel).

Masih rendahnya literasi finansial tersebut, juga berakibat pada banyaknya korban praktik investasi ilegal.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6