Kominfo Lanjutkan Operasional BTS 4G di Daerah 3T Usai Terhambat Kasus Korupsi

Sedang Trending 2 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melanjutkan perjanjian jasa BTS 4G untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Menkominfo Budi Arie Setiadi, operasional jasa BTS 4G dilanjutkan sesuai pengarahan Presiden Joko Widodo saat penyerahan DIPA Kementerian Tahun Anggaran 2024. Hal ini dilakukan agar pemanfaatan alokasi anggaran pemerintah konsentrasi pada hasil.

Adapun kelanjutan operasional BTS 4G dilakukan seiring penandatanganan perjanjian operation & maintenance BTS 4G nan sudah dibangun dan jadi aset BAKTI.

"Dengan kelanjutan operasional BTS 4G ini, jasa sinyal dari site BTS aset BAKTI bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara optimal," kata Budi Arie, dalam keterangan pers Kominfo, dikutip Senin (4/12/2023).

Penandatanganan perjanjian operation & maintenance BTS 4G berjalan setelah kesepakatan pengakhiran perjanjian payung antara BAKTI Kominfo dan perwakilan konsorsium BTS 4G pada hari Rabu (29/11/2023).

Penandatanganan perjanjian dilakukan antara antara Dirut BAKTI dengan perwakilan konsorsium.

Untuk konsorsium Paket 1 dan 2, Kemitraan Fiberhome, Telkominfra, dan MTD, penandatanganan diwakili oleh Deng Mingsong.

Sementara Konsorsium Paket 3, Kemitraan Lintasarta, Huawei, dan Sei diwakili oleh Ginandjar Alibasjah.

Sedangkan untuk konsorsium Paket 4 dan 5, Kemitraan IBS dan ZTE Indonesia diwakili oleh Makmur Jaury.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Budi Arie Setiadi untuk mengisi kedudukan Menteri Komunikasi dan Informatika nan baru. Budi Arie Setiadi ditugaskan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah Kementerian Kominfo nan belum tuntas, salah satunya p...

Sempat Tertunda lantaran Kasus Hukum Akibat Korupsi BTS 4G

Sebelumnya, publikasi perjanjian Operation & Maintenance BTS 4G ini sempat tertunda lantaran kasus norma nan tengah berjalan.

Namun, BAKTI melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan melakukan koordinasi dengan Tim Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung untuk mendapatkan support review dan pendampingan.

Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar menyebut, jasa kepada masyarakat menjadi prioritas agar penduduk wilayah 3T bisa memanfaatkan akses telekomunikasi.

"Penegakan norma nan dilakukan Kejaksaan Agung mengenai Proyek BTS 4G, tidak berhujung di proses peradilan, tetapi demi inklusi digital masyarakat di desa 3T,” ujarnya.

“Kejaksaan Agung juga melakukan pendampingan dalam penyelesaian proyek ini agar alim norma dan bebas penyimpangan. Semua itikad baik ini diejawantahkan oleh BAKTI Kominfo melalui penandatanganan perjanjian ini,” jelasnya.

Kasus Hukum Korupsi BTS 4G

Terkait kelanjutan proses norma korupsi BTS 4G, Kejaksaan Agung (Kejagung) sukses mengupayakan pengembalian duit dari personil III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi sebesar 2 juta dolar USD alias senilai Rp31,4 miliar dari total Rp40 miliar, mengenai korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

Setelah itu, Kejagung siap mengusut dugaan aliran biaya sebesar Rp70 miliar nan mengalir ke Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Perlu kami informasikan, semua info pasti kami tindaklanjuti, bahwa kelak bakal ada perkembangan alias tidak, kami tidak bisa berandai-andai, tapi semua bakal kami telusuri," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2023).

Menurut Kuntadi, duit Rp40 miliar nan diterima tersangka Achsanul Qosasi merupakan upaya pengondisian hasil audit BPK terhadap kerugian negara di kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

"Sehingga bisa disimpulkan penyerahan duit tersebut sama sekali tidak mengenai pengondisian penanganan perkara nan sedang kami lakukan," jelas Kuntadi.

Aliran Dana

Sejauh ini, biaya nan mengalir ke Komisi I DPR RI diduga merupakan bagian dari upaya pengondisian penghentian penanganan kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

"Saat ini tetap kami dalami duit ini 2.021.000 USD ini nan diterima AQ berapa, SDK berapa, tetap kami dalami. Tapi nan jelas tim telah sukses mengkondisikan kepada semua pihak agar mengembalikan duit nan bukan kewenangan mereka. Sisa duit nan belum dikembalikan kami upayakan dikembalikan," Kuntadi menandaskan.

Sebelumnya, dalam persidangan terungkap adanya aliran duit nan diduga masuk ke Komisi I DPR RI berjumlah Rp70 miliar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar Rp40 miliar.

Hal itu terungkap dari kesaksian Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama.

Uang kepada Komisi I DPR diduga diserahkan di sebuah rumah di Gandul dan Hotel Aston Sentul lewat sosok perantara atas nama Nistra Yohan itu.

Sementara, dalam sidang Windi mengaku turut menyerahkan duit mengenai proyek BTS 4G kepada seseorang berjulukan Sadikin, selaku perwakilan dari BPK RI. Uang sebesar Rp40 miliar itu diberikan kepada Sadikin di parkiran Hotel Grand Hyatt dalam pecahan mata duit asing.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Teknologi LP6
Teknologi LP6