Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM Ditunda hingga 2026

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menunda tanggungjawab sertifikasi legal bagi produk-produk upaya mikro dan mini dari semula Oktober 2024 menjadi 2026.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) bagian Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas soal sertifikasi legal di Istana Kepresidenan, seperti dikutip dari Antara, Rabu (15/5/2024).

"Tadi Presiden memutuskan untuk UMKM makanan, minuman dan nan lain itu pemberlakuannya diundur tidak 2024 tapi 2026. Tentu UMKM tersebut adalah nan mikro penjualannya Rp 1 miliar-Rp 2 miliar (per tahun), kemudian nan mini nan penjualannya sampai dengan Rp 15 miliar (per tahun),” tutur Airlangga.

Airlangga menuturkan, kewajiban sertifikasi halal 2026 juga ditetapkan untuk kategori obat tradisional, herbal dan nan lain, produk kimia kosmetik, aksesoris, peralatan gunaan, rumah tangga, dan beragam perangkat kesehatan.

Sedangkan untuk upaya kategori menengah dan besar tanggungjawab sertifikasi legal tetap Oktober 2024. Salah satu pertimbangan diundurnya tanggungjawab sertifikasi legal bagi upaya mikro dan mini adalah lantaran capaian sasaran sertifikasi legal per tahun baru mencapai 4 juta lebih, dari nan ditargetkan sebanyak 10 juta sertifikasi halal.

Adapun untuk produk dari beragam negara lain bakal diberlakukan tanggungjawab sertifikasi halal setelah negara tersebut menandatangani Mutual Recognation Arrangement (MRA).

"Tadi dilaporkan Menteri Agama, sekarang ada 16 negara sudah melakukan MRA, maka negara nan sudah melakukan MRA itu diberlakukan lantaran halalnya disertifikasi di negara asal sehingga barangnya bisa masuk," ujar dia.

Sedangkan untuk negara-negara nan belum menandatangani MRA maka ketentuan belum diberlakukan. Airlangga Hartarto menuturkan, tanggungjawab sertifikasi legal hanya ditujukan bagi upaya nan telah mempunyai NIB alias Nomor Induk Berusaha. Oleh lantaran itu pemerintah mendorong para pelaku upaya pedagang kategori "kaki lima" untuk mendapatkan NIB sebagai syarat sertifikasi halal.

"Syaratnya itu mendapatkan NIB baru sertifikasi, jadi butuh waktu sosialisasi. Karena ada kekhawatiran (pedagang kaki lima) jika NIB pajaknya seperti apa, padahal jika pajak itu kan sudah ada regulasinya jika di bawah Rp500 juta tidak dikenakan pajak dan sebagainya," kata dia.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Catat, UMKM Wajib Punya Sertifikasi Halal Mulai Oktober 2024

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewajibkan kepada para pelaku upaya menengah alias UMKM di Indonesia memiliki sertifikasi halal pada produknya mulai Oktober 2024.

"Sekarang mulai Oktober saya bakal mewajibkan adanya sertifikat halal. Kalau diam-diam saja itu gak bisa begitu," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan di Tangerang dikutip dari Antara, Senin (6/5/2024).

Menurut dia, penerapan kebijakan tersebut bermaksud sebagai meningkatkan kepercayaan konsumen dan produsen terutama atas daya saing produk di pasar global.

Kendati demikian, para pelaku upaya kudu memenuhi standar nan telah ditetapkan seperti memenuhi sertifikasi, standar nasional Indonesia (SNI), izin edar, berat dan kualitas kesehatan dari produk itu sendiri.

Pemerintah pun bakal melakukan pengawasan produk, termasuk kuliner untuk melindungi konsumen dalam negeri.

"Kita tidak mau konsumen itu dirugikan, mulai dari setifikat, jaminan, SNI, izin edar, timbangan, itu kita lindungi, lampau makanan sehat, kudu higienis," ujar dia.

Wajib Halal Oktober

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) RI menjelaskan salah satu tujuan program Wajib Halal Oktober adalah meningkatkan nilai tambah kepada pelaku upaya di tanah air.

"Ada pandangan jika kita Islam maka semua produk terutama makanan dan minuman sudah pasti halal, dan inilah nan perlu kita luruskan," kata Fungsional Ahli Muda Pusat Kerja Sama dan Standarisasi BPJPH A.M Rozak.

Gagasan sertifikasi legal produk tidak serta merta hanya untuk memastikan sebuah produk nan dijual pelaku upaya terjamin kehalalannya. Namun, jauh dari itu, sertifikat halal juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku upaya itu sendiri.

Pengawasan Terhadap Produk Usaha

Terkait pengawasan terhadap produk upaya nan sudah tersertifikasi halal, BPJPH mengatakan perihal itu bakal dimaksimalkan setelah penyelenggaraan program Wajib Halal Oktober.

"Ada tiga tahapan untuk pengawasan produk salah satunya hukuman kepada pelaku upaya hingga larangan penjualan produk," ujarnya.

Saat ini Kemenag khususnya BPJPH tetap menyusun izin pengawasan nan paling cocok diterapkan kepada pelaku upaya di tanah air. Sebab, jangan sampai perihal itu malah menimbulkan kegaduhan di publik.

BPJPH memastikan juga bakal ekstra hati-hati dalam menerapkan hukuman kepada pelaku upaya nan omzet per bulannya tetap di bawah Rp500 juta. Termasuk perlakuan hukuman antara UMKM berpendapatan besar dengan nan tetap kecil.

Rumah Potong Hewan Wajib Punya Sertifikat Halal, Mendag Ungkap Demi Konsumen

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meminta seluruh pengusaha sektor pemotongan hewan dan pemotongan unggas untuk menyajikan produk nan higienis. Hal ini menyusul diwajibkannya sertifikasi halal bagi rumah pemotongan hewan (RPH) per Oktober 2024 nanti.

Guna mendorong perihal tersebut, Mendag Zulkifli meninjau langsung proses pemotongan di RPH Unggas Rawa Kepiting, Jakarta Timur. Mendag berbareng rombongan diketahui tiba di letak sekitar pukul 07.00 WIB.

"Jadi saya membujuk semua teman-teman nan upaya di bagian peternak ayam untuk melakukan pemotongan ayamnya secara sempurna, halal, sehat, bersih," ujar Mendag Zulkifli di RPH Unggas Rawa Kepiting, Jakarta Timur, Sabtu (4/5/2024).

Dia menjelaskan, proses pemotongan unggas dengan prinsip legal tadi tujuannya untuk memastikan produknya higienis hingga di masyarakat. Menurutnya, ini jadi bagian memastikan hak-hak konsumen.

"Halal itu artinya bersih, sehat agar sekali lagi konsumen bisa mendapat ayam nan higienis," katanya.

Mengacu patokan nan dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, RPH masuk dalam kategori nan diwajibkan mengantongi sertifikat halal. Ini masuk pada bagian produk makanan dan minuman. Batas akhirnya dipatok pada 17 Oktober 2024.

"Itu kira-kira intinya dan Oktober kelak memang sudah tidak ditawar-tawar lagi semua kudu pakai sertifikat halal," tegas Zulhas, sapaan akrabnya.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6