Kemnaker Takut RPP Kesehatan Ganggu Industri Rokok, Bakal PHK Massal?

Sedang Trending 6 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP Kesehatan) nan jadi patokan turunan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan ini diisukan bisa memicu PHK akibat larangan iklan produk tembakau/rokok pada media penyiaran dan digital.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, tak memungkiri jika RPP Kesehatan mungkin bakal berpengaruh kepada hubungan industrial, khususnya di industri rokok.

Ia lantas menyinggung Pasal 425 ayat ayat (1) huruf b, nan mengatur setiap orang nan memproduksi alias mengimpor produk tembakau kudu mematuhi standar maksimal kadar nikotin dan tar nan ditetapkan oleh menteri.

"Kami mengusulkannya menjadi, memenuhi standar maksimal kadar nikotin dan tar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pertimbangannya, penetapan standar maksimal kadar nikotin dan tar oleh Depkes bakal menyebabkan tumpang tindih regulasi, dan ketidakpastian usaha," kata Indah dalam sesi konvensi pers, dikutip Rabu (22/11/2023).

"Kalau ketidakpastian usaha, kami cemas bakal menganggu keberlangsungan usaha. Karena keberlangsungan upaya terganggu khususnya di industri rokok/tembakau, nan pada umumnya industri padat karya, kami cemas berakibat pada pengurangan pekerja. Itu sebabnya hubungan nan jelas ya, jika keberlangsungan upaya terganggu maka pekerja pun kami khawatirkan berkurang," paparnya.

Pakai SNI

Untuk itu, Indah usul agar memakai SNI saja. Dengan pertimbangan itu disusun dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait. "Termasuk perwakilan dari kementerian/lembaga lain. Kemnaker juga ikut di situ, dan juga melibatkan pakar, konsumen," imbuhnya.

Namun begitu, Indah menilai bahwa tidak semua izin termasuk RPP Kesehatan bisa dikaitkan dengan ancaman PHK. Padahal menurutnya, patokan itu dibentuk untuk menciptakan perbaikan.

"Saya minta juga nih, jangan terus terhasut dengan ancaman PHK. Kalau ada ketidaksesuaian dalam regulasi, maka disampaikan. Demikian pula dengan RPP Kesehatan," ujar Indah.

"Itu tujuannya bagus, ialah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di republik ini. Sehingga seluruh rakyat Indonesia mempunyai akses nan lebih baik lagi terhadap kesehatan," sambungnya.

Demi Generasi Emas

Menurut dia, RPP Kesehatan datang guna menciptakan generasi emas nan lebih sehat dan berkualitas. Oleh karenanya, Kemnaker disebutnya mendukung tujuan mulia tersebut.

"Bahwa dalam RPP Kesehatan itu ada pasal-pasal/ketentuan-ketentuan nan mungkin bakal berakibat pada ketenagakerjaan, khususnya hubungan industrial di Indonesia, maka kami Kemnaker sudah menyampaikan pandangan kami kepada Kementerian Kesehatan dalam rapat-rapat tingkat kementerian," tuturnya.

Alasan Industri Tembakau Harus Terlibat dalam Penyusunan Aturan Turunan UU Kesehatan

Penyusunan patokan turunan UU Kesehatan terus didesak agar membuka pintu seluas-luasnya terhadap partisipasi publik dan pemangku kepentingan mengenai untuk memberikan masukan.  Imbauan ini cukup berdasar lantaran pada awal penyusunan UU Kesehatan juga menghasilkan sejumlah pasal nan multitafsir dan menimbulkan polemik di publik, misalnya pasal unsur adiktif berupa produk tembakau.

Menurut pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiyansah, keterlibatan industri tembakau mempunyai peran nan krusial dalam penyusunan patokan turunan mengenai produk tembakau pada UU Kesehatan ini. Pasalnya, mereka adalah pihak nan bakal berakibat secara langsung dari patokan tersebut.

 Dia menjelaskan, jika mau mengurangi resistensi publik, tentu nan pertama kudu dilakukan adalah melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk industri tembakau, terhadap perumusan patokan turunan ini.

Soal partisipasi publik, melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022, Presiden Jokowi telah mengamanatkan bahwa partisipasi masyarakat diperlukan dalam pembuatan undang-undang. Termasuk dalam proses perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan alias keputusan, dan diundangkan. Seperti diketahui bersama, Kemenkes sendiri berencana menjadikan 108 Peraturan Pemerintah (PP) nan terpisah menjadi hanya satu PP, termasuk soal patokan tembakau.

“Kemenkes bisa membaginya ke beberapa klaster dan menempatkannya dengan tepat, dengan pembagian klaster tersebut, patokan ini bakal lebih mudah dipahami lantaran publik dapat memandang dari sisi kemanfaatan dan kepentingannya tidak dirugikan,” ujarnya.

 Sampai dengan saat ini Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan sektor penyumbang penerimaan negara terbesar lewat cukai. Kontribusi ini diperkuat melalui keberhasilan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Oleh lantaran itu, jika industri ini semakin ditekan melalui izin nan eksesif, maka bakal ada beberapa wilayah nan merugi, penerimaan negara dapat berkurang, apalagi ada akibat meningkatnya jumlah pengangguran.

Menanggapi perihal tersebut, Ketua Kebijakan Publik DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Danang Girindrawardana meminta sebaiknya pemerintah dapat bersikap lebih bijak dengan tidak menyerahkan semua patokan IHT ini kepada Kemenkes.

Dikutip dari info Kementerian Perindustrian, total tenaga kerja nan terserap dalam industri rokok sebanyak 5,98 juta orang nan terdiri dari 4,28 juta orang bekerja di sektor manufaktur dan industri dan 1,7 juta orang sisanya bekerja di sektor perkebunan.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6