Kecelakaan Bus Putera Fajar di Subang, Menhub Cari Tersangka Baru

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan penegakan norma terhadap kasus kecelakaan bus Putera Fajar di Subang, Jawa Barat, terus berlanjut. Bahkan, dia membuka kemungkinan ada pihak lain nan bertanggung jawab.

Saat ini, pihak kepolisian baru menetapkan pengemudi bus sebagai tersangka. Menhub Budi menegaskan bakal menindak tegas pihak-pihak lain nan disinyalir terlibat dan menyebabkan kecelakaan.

"Dalam jangka pendek, kami bakal melakukan penegakan norma dengan pasal-pasal dan penyelidikan nan benar. Sehingga bukan saja supir nan salah, tetapi kudu ada pihak lain nan turut bertanggung jawab," ungkap Menhub Budi dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/5/2024).

Selanjutnya Kemenhub berbareng Korlantas Polri dan pemangku kebijakan mengenai bakal membentuk proyek percontohan di enam provinsi ialah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Tujuannya untuk dilakukan pendataan, evaluasi, dan sosialisasi keselamatan bus pariwisata dan bus umum, termasuk prosedur ramp check.

"Kami sudah sepakat berbareng Korlantas Polri, Dinas Perhubungan, dan Organda untuk melakukan pendataan dan evaluasi. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) nan mempunyai personil hingga tingkat provinsi juga memberikan dukungan," kata dia.

Komitmen Korlantas

Sementara itu, Ka Korlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan mengatakan, para master telah memberikan banyak masukan dan rekomendasi mengenai upaya meningkatkan keselamatan bus umum dan bus pariwisata.

Sejalan dengan masukan para pakar, penyelidikan kasus kecelakaan bus pariwisata bakal dilakukan secara teliti dan penuh kehati-hatian.

"Semua nan terlibat dalam peristiwa kecelakaan lampau lintas seperti di Subang bakal kita periksa. Artinya si pengusaha hingga perusahaan karoseri, lantaran ada indikasi perubahan corak dimensi dari deck biasa menjadi high deck, itu juga kemungkinan ada pasalnya serta bakal diterapkan di kasus tersebut," ucapnya.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Dilakukan Menyeluruh

Korlantas Polri berbareng dengan Ditlantas, Kasatlantas serta stakeholder perhubungan nan ada di wilayah baik kabupaten, kota maupun provinsi, bakal bekerja-sama untuk menangani bus pariwisata maupun bus umum nan ada.

"Mulai dari hulu, alias mulai dari pool bus nan ada di kota/kabupaten sampai dengan ke hilir, artinya penegakan norma di jalan. Ini bakal kita lakukan secara bersama-sama. Di luar enam provinsi tadi juga bakal kita lakukan di seluruh Indonesia," papar Irjen Pol Aan.

Turut datang dalam rapat koordinasi ini antara lain Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetono, dan pemerhati kebijakan publik Agus Pambagyo.

Aturan Kepemilikan Bus Diperketat

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memperketat pengawasan terhadap kepemilikan bus guna mencegah kecelakaan berulang. Ini termasuk info kepemilikan hingga pengecekan rutin.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku telah mengantongi sejumlah langkah untuk mencegah kecelakaan bus terjadi kembali. Apalagi berkaca pada kasus kecelakaan maut bus Putera Fajar di Subang, Jawa Barat.

Dia menegaskan, perlu adanya kerjasama dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Balai Pengelola Transportasi Darat di daerah, dan juga setiap Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota.

"Setiap info Perusahaan Otobus (PO) di Pemerintah Pusat dikolaborasikan dengan Pemerintah Daerah dan dilakukan pengecekan kondisi di lapangan agar tidak terjadi ketidaksesuaian. Persyaratan teknis kendaraan sudah menjadi keharusan untuk dipenuhi semua PO bus," ujar Menhub Budi Karya dalam keterangannya, Selasa (14/5/2024).

Dia menuturkan setiap armada bus kudu rutin dilakukan rampcheck dan harapannya pengemudi nan mengemudikan kendaraannya mempunyai reputasi nan baik. Ke depan, pihaknya meminta kepolisian agar melakukan penegakkan norma kepada PO bus nan mempunyai pool alias tempat berkumpul sendiri-sendiri.

Pada kesempatan nan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno juga menyoroti mengenai jual-beli bus. Dia mau ada info nan jelas atas kepemilikan armada tersebut.

"Jika dilihat dari status Bus Trans Putera Fajar, bus tersebut sudah 5 kali terjadi perpindahan kepemilikan hingga adanya modifikasi pada body bus. Ke depan, kami bakal merancang patokan tentang jual beli armada bus agar terdata dan terkontrol sehingga alurnya bakal jelas," kata Hendro.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6