Jalin Sinergi dengan Berbagai Lembaga, OJK Perkuat Fungsi Audit Internal

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan kementerian, lembaga, dan lembaga/asosiasi pekerjaan di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC) dalam mendukung stabilitas sistem finansial Indonesia.

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam sambutannya pada aktivitas Forum Penguatan Fungsi Governance, Risk, and Compliance (GRC) dengan tema "Sinergi dan Kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Stakeholders dalam Rangka Diseminasi Standar Audit Internal Terkini” mengatakan untuk mendukung terwujudnya stabilitas sistem finansial Indonesia, diperlukan penguatan peran dan kegunaan Internal Audit di lembaga masing-masing.

“Antara lain melalui asuransi dan konsultansi atas efektivitas GRC dan internal control untuk memastikan bahwa penerapan tata kelola dan tujuan organisasi bisa tercapai,” kata Sophia dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (9/6/2024).

Forum Penguatan Fungsi GRC merupakan inisiasi OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) nan diselenggarakan secara berkala sejak 2023 untuk mendiskusikan isu-isu GRC terkini.

Sophia menambahkan sebagai bentuk komitmen OJK untuk memperkuat governansi, Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko OJK telah mengadopsi Global Internal Audit Standard (GIAS) dalam pedoman umum audit internal dan bakal terus melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas kegunaan audit internal OJK.

“OJK bakal terus meningkatkan sinergi dan kerjasama berbareng kementerian, lembaga, dan lembaga/asosiasi pekerjaan di bagian GRC untuk dapat memperkuat penyampaian pesan krusial OJK mengenai penguatan governansi dan penegakan integritas di Sektor Jasa Keuangan Indonesia,” jelas Sophia.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Panduan Praktik Audit Internal

Pada gelaran ini topik pembahasan mengenai penerapan (GIAS) terbaru nan bakal bertindak efektif Januari 2025 mendatang. Forum diikuti oleh lebih dari 3.900 pekerjaan auditor internal di sektor publik dan swasta, akademisi, serta stakeholders terkait baik nan datang secara online maupun offline.

Dalam sesi paparan narasumber, President of Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia Angela Simatupang menyampaikan GIAS 2024 terdiri dari 5 (lima) domains, 15 (lima belas) guiding principles, dan 52 (lima puluh dua) standards. 

Menurut Angela, setiap prinsip didukung oleh standar nan berisi persyaratan, pertimbangan untuk implementasi, dan contoh bukti kesesuaian dalam rangka mendukung peningkatan inklusivitas dan transparansi auditor internal di masa depan.

Peluncuran GIAS diharapkan menjadi pedoman praktik audit internal secara dunia nan telah akomodasi kebutuhan sektor publik maupun swasta. 

“Implementasi standar tersebut diharapkan bisa memperkuat pekerjaan GRC, mendukung peningkatan kualitas kegunaan audit internal, dan mendorong integritas melalui perencanaan strategis audit internal berbasis GRC,” kata Angela

Respons Laporan BPK, OJK Perbaiki Regulasi Industri Perbankan Syariah

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan menghargai hasil pemeriksaan BPK terhadap kepatuhan atas pengaturan dan pengawasan aktivitas perkreditan dan pembiayaan sektor perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Hasil ini dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK II Tahun 2023 dan berkomitmen untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil pemeriksaan tersebut.

Dikutip dari keterangan OJK, Kamis (6/6/2024), berkenaan dengan temuan BPK dengan rekomendasi untuk menyempurnakan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia melalui penyusunan program kerja turunan dari roadmap, OJK telah melakukan beberapa hal, ialah OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023 – 2027 pada 27 November 2023.

Dalam Roadmap tersebut dicantumkan visi OJK dalam pengembangan dan penguatan industri perbankan Syariah Indonesia, ialah “Mengembangkan perbankan Syariah nan sehat, efisien, berintegritas, dan berkekuatan saing, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

Rencana Implementasi

Selanjutnya dalam roadmap tersebut telah dicantumkan program kerja dan rencana penerapan dari masing-masing pilar dan strategi dalam RP3SI.

Kedua, OJK telah menyusun POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum nan diterbitkan pada pada 14 September 2023. POJK ini mengatur aspek tata kelola umum nan bertindak bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Apa Saja Tugas OJK?

Selanjutnya, untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola dalam penerapan prinsip Syariah, OJK menerbitkan POJK Nomor 2 Tahun 2024 pada tanggal 15 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sementara itu, atas temuan BPK dengan rekomendasi untuk menyelaraskan ketentuan pengawasan atas penghimpunan dan penyaluran biaya pada saat BPR/BPRS nan dinyatakan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) dengan peraturan LPS, dapat dijelaskan bahwa OJK telah menerbitkan POJK No.28 Tahun 2023, nan dalam Pasal 21 di POJK dimaksud ditegaskan mengenai larangan melakukan aktivitas penghimpunan biaya dan penyaluran dana, merupakan salah satu tindakan pengawasan OJK nan dapat diperintahkan kepada Bank Dalam Penyehatan.

OJK dan LPS juga telah memperbaharui Nota Kesepahaman dalam MOU-9/D.01/2023 tanggal 14 September 2023, nan menyebut bahwa OJK senantiasa memberitahukan perubahan status pengawasan Bank dan tindakan pengawasan OJK terhadap Bank dalam Penyehatan kepada LPS. OJK senantiasa berkoordinasi dengan LPS secara berkepanjangan berasas Nota Kesepahaman dimaksud.

Sementara mengenai hasil pemeriksaan BPK terhadap keahlian pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan nan dilakukan pencabutan izin upaya (CIU), dapat diinformasikan OJK sedang dalam proses melakukan penyempurnaan regulasi, antara lain mengenai dengan tanggungjawab penyediaan neraca penutupan bagi Perusahaan Pembiayaan nan dilakukan CIU dalam corak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai peraturan turunan sesuai petunjuk UU P2SK.

Selain itu, OJK telah melakukan penyempurnaan SOP mengenai proses CIU Perusahaan Pembiayaan, antara lain dengan meminta tersedianya neraca penutupan terhadap Perusahaan Pembiayaan tersebut.

OJK berkomitmen melakukan perbaikan secara berkepanjangan dalam penyelenggaraan tugasnya, untuk semakin memperkuat sektor jasa finansial dan pelindungan konsumen secara berkesinambungan.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6