HEADLINE: YLKI Usul Sistem 4 Hari Kerja, Tepatkah Diterapkan di Indonesia?

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengusulkan agar Indonesia menerapkan sistem 4 hari kerja dalam satu pekan. Sistem ini sudah dijalankan di sejumlah negara dan nan terbaru tengah diuji coba oleh Jerman.

Sistem 4 hari kerja ini adalah pekerja alias pegawai hanya bakal masuk selama 4 hari dalam satu pekan. Namun memang, bakal ada penyesuaian jam kerja dan tidak bakal mengurangi sasaran nan ditetapkan.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menjelaskan, sistem kerja 4 hari dan 3 hari libur dijalankan oleh Jerman mulai 1 Februari 2024. Kebijakan ini diperkirakan bisa mendongkrak produktivitas para karyawan.

Jerman telah memulai masa uji coba masa kerja 4 hari kepada 45 perusahaan. Meskipun hari kerjanya berkurang, bayaran bagi para pekerja di Negeri Panzer tidak bakal mengalami perubahan.

"Per 1/2/2024, Jerman menerapkan uji coba sistem 4 hari kerja. Tujuannya agar pekerja lebih senang dan produktif," kata Tulus Abadi kepada Liputan6.com, seperti ditulis Senin (12/2/2024). 

Jika Indonesia mau mengangkat sistem tersebut, Tulus menyarankan diujicoba di wilayah Jabodetabek, nan saat ini tetap jadi patron dari aktivitas dan ekonomi di lingkup nasional.

Selain bisa mendongkrak produktivitas, menurut pertimbangannya, penambahan waktu libur kerja 1 hari itu juga bakal turut berkontribusi terhadap nomor penyebaran polusi di Jabodetabek. 

"Bukan hanya agar warganya lebih senang dan produktif, tapi juga lingkungan di Jakarta dan Bodetabek agar beristirahat sejenak dari pemanfaatan dan polusi (udara, suara, air, tanah)," ungkapnya.

Namun, Tulus tak mau Indonesia hanya sekadar latah menerapkan sistem kerja seperti itu. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut imbas dari penerapan kebijakan tersebut.

"Tentu tak bisa serta merta disamakan dengan Jerman. Harus ada kajian mendalam dari beragam sisi, baik ekonomi, sosial, dan kesiapan-kesiapan regulasinya, lantaran menyangkut jam kerja dan lain-lain," ujarnya.

Penelitian Membuktikan

Beberapa mahir menilai pengurangan masa kerja menjadi 32 jam dalam seminggu adalah langkah maju dalam upaya memperjuangkan keseimbangan kehidupan bagi para pekerja ke arah nan lebih baik.

Menurut Karen Foster guru besar sosiologi di Universitas Dalhousie di Halifax, susah membayangkan perihal tersebut bisa diadopsi hingga seluruh bumi lantaran kita telah terbiasa dengan patokan waktu kerja hingga 40 jam.

Pada pertengahan September 2023, serikat pekerja United Auto Workers (UAW) dan tiga serikat pekerja di Amerika Serikat -- Ford Motor Company, General Motors, dan Stellantis -- melakukan pemogokan.

Salah satu tuntutan mereka adalah pengurangan lama kerja. Tetap dibayar penghasilan full, meskipun hanya bekerja selama 32 jam, dikutip dari laman cbc.ca, Senin (12/2/2024).

Foster mengatakan, beberapa orang mungkin susah membayangkan dibayar dengan penghasilan nan sama tapi pekerjaan nan lebih sedikit. Namun, menurutnya perihal ini berangkaian dengan masalah produktivitas.

“Gerakan empat hari kerja dalam seminggu sangat berangkaian dengan penelitian nan menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, bisa mencapai tingkat produktivitas nan sama dalam lama kerja nan lebih singkat.”

Mengurangi kelelahan, meningkatkan kesehatan hingga beberapa faedah lain bakal dirasakan jika manusia bekerja empat hari dalam seminggu, kata Foster.

“Pekerja tiba di tempat kerja dengan kondisi pulih. Mereka tidak perlu lagi rehat di tempat kerja,” katanya.

"Dan saya pikir bakal banyak orang nan dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan ketika berada di bawah kendali dibandingkan jika Anda mempunyai tenggat waktu nan sangat panjang."

Perusahaan nan Sudah Membuktikan 

Matt Juniper, salah satu pendiri Praxis PR nan berbasis di Toronto, awalnya merasa skeptis terhadap patokan kerja empat hari dalam seminggu. Setelah memandang data, Juniper memutuskan untuk mencoba perihal tersebut selama enam bulan.

Perusahaannya menerapkan model kerja nan bayar 100 persen bayaran untuk 80 persen pekerjaan, sehingga karyawannya bakal dibayar bayaran penuh, meski hanya empat hari dalam seminggu.

Karyawan Juniper bekerja dengan agenda nan berbeda-beda. Beberapa pekerja dijadwalkan dari Senin hingga Kamis sementara nan lain dijadwalkan pada Selasa hingga Jumat.

Setelah mempelajari banyak penelitian, data, dan mulai memetakan seperti apa kerja empat hari dalam seminggu, dia sangat terkesan dengan hasilnya sehingga perusahaannya mengangkat langkah ini secara permanen.

Juniper mengatakan, ada beberapa pengukuran nan mereka gunakan untuk memastikan model tersebut berhasil, termasuk hasil bisnis, kepuasan klien, dan kepuasan karyawan.

"Saya memandang peningkatan signifikan dalam perubahan pada metrik inti tersebut dan orang-orang merasakan semangat baru terhadap apa nan kami lakukan,” katanya.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Pemerintah: 5 Hari Kerja Masih Efektif

Badan Kepegawaian Negara (BKN) tetap belum membahas adanya buahpikiran memangkas waktu kerja menjadi 4 hari dalam satu minggu. BKN menilai sistem kerja saat ini tetap relevan dengan kebutuhan dan beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Nanang Subandi mengatakan sistem kerja 4 hari dalam seminggu baru diterapkan di beberapa negara. Namun, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum melakukan pembahasan tersebut.

"Isu waktu kerja 4 hari tersebut belum memunculkan pembahasan konkret apapun di dalam negeri, lantaran rumor tersebut berasal dari penerapan nan dilakukan negara lain," kata Nanang kepada Liputan6.com, Senin (12/2/2024).

"Termasuk dalam lingkup manajemen ASN, sampai saat ini belum ada pembahasan perihal itu," sambungnya.

Dia menjelaskan, saat ini sistem kerja nan melangkah bagi ASN adalah 5 hari dalam seminggu. Artinya ada 2 hari sebagai waktu libur bagi aparatur negara. Meski, kata dia, ada sejumlah golongan ASN nan tetap bekerja di hari libur.

"Secara umum pengaturan 5 hari kerja ASN tetap dipandang relevan dengan kebutuhan jasa saat ini, apalagi di beberapa sektor jam kerja ASN tidak mengenal hari libur, contohnya sektor kesehatan dan pelayanan umum sejenis," tuturnya.

Nanang menegaskan, sistem manajemen keahlian ASN sudah diatur lebih lanjut melalui PP Manajemen PNS dan PPPK. Pada beleid itu diatur mengenai sasaran kerja organisasi dituangkan ke dalam sasaran kerja perseorangan secara terstuktur.

"Artinya, setiap perseorangan PNS mempunyai sasaran kerja nan merujuk pada sasaran organisasi sesuai tusinya (tugas dan fungsi)," tuturnya.

Dengan demikian, sistem nan melangkah saat ini dinilai tetap jadi ramuan nan efektif untuk kerja ASN di seluruh lembaga Tanah Air. Mekanisme saat ini juga berkedudukan dan memonitor keahlian pegawai untuk meningkatkan produktivitas.

Sebaiknya Uji Coba Dulu

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, sistem 4 hari kerja dalam seminggu merupakan langkah nan positif. Sistem ini dapat di coba berlakukan di sektor non-esensial terlebih dahulu, terutama di pekerja sektor jasa.

“Selama bukan sektor non-esensial seperti kesehatan, pemadam kebakaran, kemudian jasa masyarakat maka boleh saja dicoba sistem 4 hari kerja,” kata Bhima kepada Liputan6.com dalam pesan singkat pada Senin (12/2/2024).

Menurutnya, akibat positif 4 hari kerja sudah bisa dilihat dalam banyak studi di beragam negara. Dampak positif ini di antaranya adalah tingkat stres pekerja nan menurun, profuktivitas meningkat, dan waktu nan dihabiskan dengan family meningkat.

Adapun support pada permintaan untuk sektor rekreasi atau  pariwisata nan berpotensi naik hingga mendorong kualitas ekonomi nan lebih baik.

“Pemerintah dan pelaku upaya sebaiknya mulai menerapkan wacana ini di beberapa perusahaan untuk di kaji akibat positif negatifnya,” imbuh Bhima.

Namun Bhima juga menambahkan, jika sistem 4 hari kerja diberlakukan, Pemerintah perlu memastikan pengaturan soal bayaran minimum tidak berubah.

“Jangan sampai perubahan hari membikin bayaran minimum jadi lebih rendah, padahal produktivitas nan dihasilkan sama,” jelasnya.

Ia juga berambisi agar Pemerintah melakukan sosialisasi ke pelaku upaya sehingga tidak menimbulkan celah PHK sepihak dengan adanya sistem 4 hari kerja.

Pengusaha Tolak Tegas 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) belum sepakat dengan waktu kerja 4 hari dalam satu minggu. Pasalnya, perihal itu dinilai bakal menurunkan produktivitas kerja.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani menjelaskan banyak aspek nan berpengaruh pada produktivitas kerja. Salah satunya adalah lama waktu kerja dalam satu pekan, saat ini bertindak 5 hari kerja dalam seminggu.

"Sehingga andaikan kita bakal mengurangi hari kerja nan pastinya akhirnya bakal mengurangi jam kerja, maka kita bakal lebih susah lagi untuk menyaingi produktivitas negara lainnya di Asean," ujar Shinta kepada Liputan6.com, Senin (12/2/2024).

Dia menilai, pengaturan waktu kerja di suatu negara sangat berpengaruh pada tingkat produktivitas negara tersebut. Shinta menyebut aspek ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Aturan tersebut menjelaskan, Indonesia tetap menerapkan waktu kerja 40 jam per minggu dengan kemungkinan lembur 4 jam per hari dengan 5 alias 6 hari kerja per minggu.

"Berdsarkan statistik ILO (Indonesia Labour Organization) tahun 2021, produktivitas Indonesia berada pada posisi ke 5 di ASEAN, di bawah Singapore, Brunei, Malaysia, dan Thailand," tegasnya.

Selain patokan waktu tadi, Shinta menyinggung soal tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia nan didominasi lulusan SMP ke bawah sebesar 58 persen. Ini berkaca pada info Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2024.

"Sedikit banyak tingkat pendidikan nan rendah bakal berkontribusi pada rendahnya produktivitas," kata dia.

Bursa Bisa Kacau

Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) John C.P. Tambunan menilai penerapan empat hari kerja dalam sepekan belum waktunya diterapkan di Indonesia. Hal itu mengingat Indonesia tetap tergolong negara upper middle income country berasas info Bank Dunia.

Di mana jumlah pekerja umum sekitar 55,2 juta, lebih mini jika dibandingkan dengan jumlah pekerja informal sekitar 83,3 juta. "Jadi penerapan 4 hari kerja tidak bakal efektif diterapkan di Indonesia," kata John kepada Liputan6.com, Senin (12/2/2024).

Lebih spesifik, penerapan empat hari Bursa dalam sepekan berakibat kurang baik untuk Bursa. Lima hari kerja nan bertindak saat ini dinilai tetap kurang dan perlu ada penambahan. Penambahan dimaksudkan untuk menyesuaikan waktu perdagangan bursa luar negeri.

"Karena saat kita libur di hari Sabtu, pasar Amerika tetap jalan. Begitu juga kenapa rencananya Bursa mau tambah jam perdagangan, ditambahkan 1 jam di awal agar sama dengan market Singapore dan ditambahkan 1 jam di penutupan untuk rekonsiliasi setelah market Singapore tutup," jelas John.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy mengatakan akibat penerapan empat hari kerja dalam sepekan tetap perlu dikaji lebih jauh.

Namun secara umum, Irvan menjelaskan jika negara lain punya lima hari kerja alias hari trading, sementara Indonesia hanya punya 4 hari, maka bakal ada waktu penyesuaian perkembangan info dan trading di negara-negara besar terhadap Indonesia.

"Contoh sederhananya jika kita libur, sementara bursa lain buka. Kalau dunia turun saat kita libur, misalnya, maka saat buka kemungkinan turunnya langsung dalam. Tapi untuk akibat keseluruhannya kudu dilakukan pengkajian lebih dahulu," kata Irvan.

Kata Pekerja

Nala (27 tahun), tenaga kerja swasta di area SCBD, Jakarta Selatan, menilai sistem 4 hari kerja dapat memberikan efektivitas nan cukup baik pada aktivitasnya ketika bekerja. Tetapi di sisi lain, kebijakan itu juga berpotensi memperketat pemisah waktu penyelesaian pekerjaannya.

Hal itu lantaran tugas Nala sebagai tenaga kerja di bagian Human Resource alias HR, di mana sudah ada ketentuan mengenai pemisah waktu perekrutan tenaga kerja baru di tempatnya bekerja.

“Kalau buat efektivitas secara personal, ( sistem 4 hari kerja) sepertinya bakal lebih efektif untuk saya. Karena bakal ada banyak waktu istirahat, dan tidak bakal jenuh ketika kerja dan lebih fokus. Tapi dalam beberapa perihal jadinya bakal memperpanjang proses pekerjaan saya,” ungkapnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (12/2/2024).

“Dengan pekerjaan saya sekarang sebagai HR, saya diberi waktu 5 hari melakukan interview, memproses lamaran, hingga offering para pelamar kerja. Tapi jika usulan 4 hari kerja diberlakukan, berfaedah dari sasaran (bulanan) nan diberlakukan 20 hari kerja jadi menurun ke 18 hari kerja,” jelas Nala.

“Yang tadinya bisa dibagi per hari kemudian pekerjaan tiap harinya kudu lebih kebut dan padat,” tambah dia.

Di sisi lain, dengan bertambahnya hari libur, Nala juga merasa bakal semakin konsentrasi bekerja.

Maka dari itu dia berharap, jika sistem 4 hari kerja diberlakukan suatu hari bakal adanya penyesuaian kebijakan pada sistem bekerja.

“Dengan adanya sistem 4 hari kerja dan 3 hari libur, diharapkan ada persiapan dari segi SOP-nya, alias mungkin kebijakan perusahaan juga ikut menyesuaikan pada sasaran penyelesaian, agar pekerjaan tetap dapat dijalankan dengan normal,” imbuhnya.

Daftar 6 Negara Terapkan 4 Hari Kerja Seminggu

Berikut ini daftar 12 negara nan mengangkat sistem 4 hari kerja, mengutip euronews.com, Senin (12/2/2024):

1. Jerman

Jerman menjadi tempat pengetesan terbaru selama kerja empat hari seminggu dengan proyek percontohan baru nan melibatkan 45 perusahaan nan dimulai pada bulan Februari.

Mulai tanggal 1 Februari, 45 perusahaan di Jerman mulai menguji 4 hari kerja dalam seminggu dalam sebuah penelitian nan bakal berjalan total enam bulan.

2. Belgia

Belgia memperkenalkan empat hari kerja dalam seminggu bagi tenaga kerja nan menginginkannya. Belgia menjadi negara pertama di Eropa nan membikin undang-undang selama empat hari dalam seminggu.

Pada Februari 2022, tenaga kerja Belgia mendapatkan kewenangan untuk bekerja penuh dalam seminggu dalam empat hari, bukan lima hari biasanya tanpa kehilangan gaji.

Undang-undang baru ini mulai bertindak pada 21 November tahun 2023 lalu, nan memungkinkan tenaga kerja memutuskan apakah bakal bekerja empat alias lima hari seminggu. Namun perihal ini tidak berfaedah mereka bakal bekerja lebih sedikit – mereka hanya bakal mempersingkat jam kerja mereka menjadi lebih sedikit hari.

3. Portugal

Portugal sedang menguji coba empat hari kerja dalam seminggu. Menyusul keberhasilan program uji coba lainnya di benua Eropa, Portugal telah mengambil langkah maju dan berasosiasi dengan semakin banyak negara nan mencoba konsep kerja empat hari seminggu.

Sebagai bagian dari program percontohan nan didanai pemerintah nan diumumkan pada awal Juni tahun 2023 lalu, 39 perusahaan swasta telah mendaftar untuk mengambil bagian dalam inisiatif ini dalam kemitraan dengan golongan pembelaan nirlaba 4 Day Week Global.

4. Inggris

Uji coba di Inggris telah dipuji sebagai 'sangat sukses'. Perusahaan-perusahaan di Inggris nan menjalankan uji coba enam bulan dari empat hari kerja dalam seminggu sekarang berencana menjadikan minggu kerja nan lebih pendek menjadi permanen, setelah memuji penelitian tersebut sebagai "sangat sukses".

Mayoritas – sekitar 92 persen – perusahaan nan mengambil bagian dalam uji coba ini memutuskan untuk mempertahankan kebijakan empat hari seminggu setelah masa uji coba, dan memuji uji coba ini sebagai “terobosan besar” pada awal tahun ini.

5. Skotlandia

Di Skotlandia, percobaan pemerintah terhadap pegawai negeri sipil dimulai pada akhir Januari 2024, sementara pemerintah Welsh mengumumkan pada musim semi tahun 2023 lampau bahwa mereka juga sedang mempertimbangkan momen uji coba sendiri.

Beberapa perusahaan di Skotlandia telah memulai pengurangan jam kerja mereka di hadapan pemerintah, dengan UPAC Group nan berbasis di Glasgow baru-baru ini mengatakan bahwa para karyawannya bakal menikmati empat hari kerja dalam seminggu dengan penghasilan nan sama setelah menjalankan program percontohan nan sukses.​

6. Wales

Di Wales, seruan untuk menerapkan empat hari seminggu dimulai ketika Petitions Committee di Senedd (parlemen Welsh) merekomendasikan pada 24 Januari 2023, agar pemerintah Welsh melakukan skema percontohan, setelah publikasi laporan mengenai pendapat tersebut.

Pemerintah Welsh saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan uji coba setelah menugaskan laporan nan diterbitkan pada bulan Mei tahun lampau oleh Komisaris Generasi Masa Depan nan merekomendasikan uji coba selama empat hari kerja dalam seminggu dilakukan di sektor publik.​

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6