Hakim Minta Elon Musk Bersaksi dalam Penyelidikan SEC Terkait Akuisisi Twitter

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Hakim Amerika Serikat (AS) meminta  CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk kudu bersaksi mengenai akusisi Twitter pada 2022 dalam penyelidikan Komisi Sekuritas dan Bursa AS alias US Securities and Exchange Commission (SEC).

Dikutip dari CNBC, ditulis Senin (12/2/2024), SEC sedang menyelidiki apakah Elon Musk melakukan penipuan pada 2022 saat miliarder tersebut membeli saham Twitter dan meningkatkan kepemilikan saham sebelumnya.

Elon Musk menyelesaikan akuisisi Twitter pada Oktober dengan nilai USD 44 miliar. Setelah akuisisi, Elon Musk mengganti Twitter menjadi X.

Pada perintah 10 Februari 2024, pengadil federal Laurel Beeler menulis, meski Elon Musk dan tim hukumnya beranggapan panggilan pengadilan SEC mengenai masalah itu merupakan pelecehan terhadap miliarder tersebut, regulator finansial federal berada dalam wewenangnya dan panggilan pengadilan bersfiat pasti dan mencari info nan relevan untuk penyeledikan mereka.

Regulator finansial federal dan Elon Musk sekarang mempunyai waktu satu pekan untuk menetapkan tanggal dan letak kesaksiannya. Elon Musk, pengacaranya Alex Spiro dan SEC tidak merespons permintaan komentar.

Elon Musk telah berulang kali berupaya menantang dan mencabut kewenangan regulator. Misalnya dia telah meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatalkan perjanjian penyelesaian nan dia dan Tesla buat dengan SEC sebelumnya. Elon Musk sebelumnya kudu mempunyai “pengasuh twitter” nan menyetujui unggahan tentang upaya kendaraan listrik sebelum unggah di media sosial.

Pengacara Elon Musk menilai, perjanjian itu menetapkan kondisi nan tidak konstitusional bagi Elon Musk dan merupakan pelanggaran terhadap kewenangan kebebasan berpendapat.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Hakim Batalkan Paket Kompensasi CEO Tesla Elon Musk Setara Rp 882,79 Triliun

Sebelumnya diberitakan, seorang pengadil di Delaware pada Selasa, 30 Januari 2024 membatalkan paket kompensasi penghasilan CEO Tesla Elon Musk senilai USD 56 miliar alias sekitar Rp 882,79 triliun (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 15.764).

Hakim di Delaware memutuskan, majelis dewan perusahaan kandas membuktikan "rencana kompensasi itu adil” alias menunjukkan banyak bukti mereka telah bermusyawarah dengannya.

Dikutip dari CNBC, Rabu (31/1/2024), nilai saham Tesla turun sekitar 3 persen seiring buletin keputusan gugatan nan diajukan oleh pemegang saham Tesla Richard Tornetta.

Hakim Kathaleen McCormick menuturkan, kepada para pihak dalam gugatan tersebut untuk berkompromi tentang apa nan bakal menjadi perintah akhir nan mengarahkan Elon Musk untuk mengembalikan kompensasi nan telah dia terima berasas rencana itu.

Elon Musk dapat mengusulkan banding atas keputusan tersebut ke Mahkamah Agung Delaware.

Dalam keputusan setebal 200 halaman, McCormick menuturkan, paket pembayaran penghasilan nan diberikan Tesla kepada Elon Musk pada 2018 adalah rencana kompensasi terbesar dalam sejarah perusahaan publik. Paket kompensasi itu menjadikan Elon Musk menjadi centi-miliarder dan orang terkaya di dunia.

Rencana tersebut telah menawarkan Elon Musk kesempatan untuk mengamankan 12 tahap opsi saam nan bakal diberikan jika kapitalisasi perusahaan meningkat sebesar USD 50 miliar dan Tesla meraih sasaran pendapatan.

"Apakah orang terkaya di bumi dibayar lebih? Penggugat pemegang saham dalam gugatan derivative ini mengatakan demikian. Ia klaim direktur Tesla Inc melanggar tanggungjawab fidusia dengan memberikan rencana kompensasi ekuitas berbasis keahlian kepada Elon Musk,” ujar McCormick.

"Dalam kajian terakhir, Elon Musk meluncurkan proses mengemudi mandiri, mengkalibrasi ulang kecepatan dan arah sesuai keinginannya. Prosesnya hasilkan nilai nan tidak adil. Dan melalui litigasi ini, penggugat meminta penarikan kembali,” tulis hakim.

McCormick memutuskan Tornetta telah membuktikan Elon Musk "mengendalikan Tesla” dan proses nan mengarah pada persetujuan majelis atas kompensasinya "sangat cacat”.

Respons Elon Musk

Ia menyebutkan, Elon Musk mempunyai “hubungan nan luas” dengan orang-orang nan menegosiasikan paket Tesla untuk paket itu termasuk personil manajemen nan terikat pada Elon Musk di antaranya penasihat umum Todd Maron, mantan pengacara perceraiannya.

"Tidak ada bukti nan lebih besar mengenai status Elon Musk sebagai pengontrol unik transaksi selain sikap majelis terhadap Elon Musk selama proses nan hasilkan hibah,” ujar McCornick.

Ia menuturkan, sederhananya baik komite kompensasi maupun majelis tidak bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan saat menegosiasikan rencana kompensasi Elon Musk. “Faktanya nyaris tidak ada bukti negosiasi sama sekali,” kata dia.

“Daripada bermusyawarah melawan Elon Musk dengan pola pikir pihak ketiga, komite kompensasi bekerja bersamanya, nyaris seperti badan penasihat,” dia menambahkan.

Elon Musk tidak segera menanggapi permintaan komentar. Namun, dalam unggahan di platform X dulu berjulukan Twitter, Elon Musk menulis  jangan pernah memasukkan perusahaan Anda ke negara bagian Delaware.

Pada unggahan berikutnya, dia memulai jajak pendapat dengan pertanyaan, “Haruskah Tesla mengubah status pendiriannya menjadi Texas, rumah dari instansi pusat fisiknya?,”  tulis dia.

Dalam sebuah pernyataan, Pengacara Tornetta, Greg Varallo mengapresiasi keputusan pengadilan.

“Kami sangat berterimah kasih atas keputusan pengadilan nan menyeluruh dan sangat berdasar dalam menolak paket penghasilan majelis Tesla nan sangat besar untuk Musk,” ujar dia.

“Kerja keras pengadilan bakal memberikan faedah langsung bagi penanammodal Tesla, nan bakal memandang dilusi dari paket penghasilan besar ini terhapuskan,” Varallo menambahkan.

Incar 25% Saham Tesla

Adapun keputusan McCormick didasarkan pada temuan Elon Musk, bukan majelis dewan dan pemegang sahamnya nan mengendalikan Tesla, setidaknya ketika menyangkut pertanyaan mengenai penetapan kompensasinya.

"Selain 21,9 persen sahamnya, Elon Musk adalah CEO superstar nan paradigmatic, nan memegang beberapa posisi perusahaan paling berpengaruh (CEO, chairman dan pendiri), menikmati hubungan erat dengan kepala nan ditugaskan untuk bermusyawarah atas nama Tesla dan mendominasi proses nan hasilkan persetujuan majelis atas rencana kompensasinya,” tulis Hakim tersebut.

Sementara itu, pengacara Elon Musk dan Tesla menuturkan, keputusan pengadilan tidak dapat membuktikan bunyi pemegang saham telah diinformasikan sepenuhnya lantaran pernyataan proksi secara tidak jeli menggambarkan kepala utama sebagai independent dan menyesatkan menghilangkan rincian proses.

Awal bulan ini, Elon Musk mengincar 25 persen kendali bunyi atas Tesla. Saat ini, Elon Musk mempunyai sekitar 13 persen saham perusahaan secara langsung.

"Saya merasa tidak nyaman mengembangkan Tesla menjadi pemimpin dalam AI dan robotika tanpa mempunyai 25 persen kendali suara. Cukup berpengaruh, tapi tidak terlalu berpengaruh sehingga saya tidak bisa digulingkan,” tulis dia dalam platform X.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6