Gugat Aturan Pajak Hiburan ke MK, Pengusaha Saat Ini Tetap Pakai Tarif Lama

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) telah resmi mengusulkan uji materiil patokan pajak intermezo 40-75 persen. Untuk itu, asosiasi mengimbau para pelaku upaya sektor intermezo tetap tetap menggunakan tarif pajak hiburan yang lama.

Hal ini tertuang dalam surat info nan ditandatangani Ketua Umum GIPI, Hariyadi sukamdani dan Sekjen GIPI, Pauline Suharno. Surat info itu menyebut, proses norma soal patokan pajak intermezo tengah melangkah di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan begitu, pelaku upaya diimbau tetap menggunakan tarif pajak intermezo nan sebelumnya.

"Dengan mulai berjalannya proses norma di Mahkamah Konstitusi, maka DPP GlPl menyampaikan sikap bahwa selama menunggu putusan Uji l/lateri di Mahkamah Konstitusi, maka pengusaha jasa intermezo (diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa) bayar pajak intermezo dengan tarif lama," seperti dikutip dari salinan Surat Edaran tersebut, Selasa (13/2/2024).

Hariyadi menyampaikan, langkah ini dilakukan agar dapat menjaga keberlangsungan upaya intermezo dlskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa terhadap kenaikan tarif nan bakal berakibat pada penurunan konsumen.

Subtansi Gugatan

Informasi, Dewan Pengurus Pusat GIPI telah mendaftarkan gygatan uji materiil ke Mahkamah Konstitus pada 7 Februari 2024 jam 13.56 WIB dengan nomor Tanda Terima Pengajuan Permahonan Online dengan nomor 23/PAN.ONLINE/2024 dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen No. 23-1/PUU/PAN.MK/AP3 tertanggal 7 Februari 2A24 jam 13.59 WIB.

Subtansi gugatannya ialah Pengujian Materil atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 58 Ayat (2) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 nan menyebut bahwa unik tarif PBJT atas jasa intermezo pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan pating rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

"Adapun angan DPP GIPI dalam Pengujian Materil ini bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mencabut Pasal 58 Ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sehingga penetapan Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) nan termasuk dalam Jasa Kesenian dan Hiburan adalah sama, ialah antara 0-10 persen," tutur Hariyadi.

"Dengan dicabutnya Pasal 58 Ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka tidak ada lagi diskriminasi penetapan besaran pajak dalam upaya Jasa Kesenian dan Hiburan," pungkasnya.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6