Gubernur Sumatera Barat Putuskan UMP 2024 Naik Jadi Rp 2,81 Juta

Sedang Trending 4 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 untuk Sumatera Barat (Sumbar) telah diputuskan setelah melalui rapat nan cukup panjang. Berdasarkan SK Gubernur Nomor : 562-768-2023 tertanggal 20 November 2023, UMP 2024 Sumbar diputuskan naik menjadi Rp 2,81 juta dari Rp 2,74 juta.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan, penetapan UMP 2024 tersebut telah melewati proses sesuai patokan nan berlaku, salah satunya pembahasan dalam rapat Dewan Pengupahan.

Rapat digelar Kamis 16 November 2023 nan melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar dengan jumlah keanggotaan sebanyak 15 orang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag, BPS, Perguruan Tinggi, Apindo dan Serikat Pekerja.

"Nilai kenaikan UMP Sumbar pada 2024 sudah melalui kesepakatan berbareng termasuk perwakilan perusahaan dan serikat pekerja," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (20/11/2023).

Ia berambisi kenaikan UMP itu, meskipun tidak terlalu besar, bisa memberikan akibat nan positif terhadap perekonomian masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Nizal Ul Muluk menyebut kenaikan UMP Sumbar pada 2024 itu sekitar Rp68.973 alias 2,52 persen dari UMP tahun 2023.

Ia menyebut secara umum ada tiga variabel nan menentukan UMP pada 2024 ialah pertumbuhan ekonomi, tingkat Inflasi, dan koefisien alpha (berkisar dari 0,10 - 0,30).

Besaran alpha tersebut menurutnya sangat ditentukan oleh tingkat besaran bayaran dan tingkat besaran penyerapan tenaga kerja.

Nizam mengatakan rumusan penghitungan UMP 2024 itu merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021. 

UMP 2024 Jambi

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jambi memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi pada 2024 sebesar Rp 3.037.121. Angka ini naik 3,2 persen alias Rp 94 ribu dari UMP 2023 nan sebesar Rp 2.943.121.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jambi Sudirman menjelaskan, draf keputusan kenaikan UMP 2024 ini segera ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris.

"Kita tetap menunggu Gubernur Jambi Al Haris untuk menandatangani Upah Minimum Provinsi tahun 2024 nan diperkirakan dalam waktu dekat sudah disetujui dan ditandatangani gubernur," kata Sudirman dikutip dari Antara, Senin (20/11/2023).

Kenaikan UMP 2024 tersebut berasas hasil rapat antara Pemprov Jambi, Dewan Pengupahan, asosiasi pengusaha, pekerja dan akademisi pada Kamis 16 November 2023 lampau di Kantor Dinas ketenagakerjaan Provinsi Jambi.

Sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini dalam menetapkan UMP Pemprov Jambi menerapkan formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023.

Sekda Provinsi Jambi Sudirman menuturkan bahwa hari ini surat penetapan UMP tersebut bakal segera diserahkan kepada Gubernur Jambi Al Haris untuk ditandatangani dan setelah surat UMP tersebut ditandatangani Gubernur maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi segera melaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Ditanyakan mengenai apakah bakal ada revisi mengenai dengan kesepakatan tersebut, Sekda mengatakan tidak ada, lantaran itu sudah dimusyawarahkan berbareng majelis pengupahan.

"Karena ini sudah dimusyawarahkan oleh Pemprov, Dewan Pengupahan, Asosiasi, kenaikan UMP tersebut akibat dari inflasi Jambi yang rendah coba inflasi tinggi pasti kenaikan UMP juga tinggi seperti tahun sebelumnya," kata Sudirman.

UMP 2024 Bali

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akhirnya memutuskan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 100 ribu menjadi Rp 2.813.672. Pada 2023, UMP bali tercatat Rp 2.713.672.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menjelaskan, penetapan UMP 2024 ini berasas kalkulasi berbareng majelis pengupahan menggunakan formula baru Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) nan tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.

“Kami sepakat menetapkan UMP, hasil buletin aktivitas sudah kami laporkan ke Pj Gubernur Bali dan terbit keputusan gubernur nomor 979/03-M/HK/2023 tentang UMP Bali 2024, besarannya adalah Rp 2.813.672 alias jika dibandingkan dengan 2023 naik sebesar 3,68 persen,” kata dia dikutip dari Antara, Senin (20/11/2023).

Dengan keputusan ini maka mulai 1 Januari 2024 kelak seluruh perusahaan kudu menerapkan izin pengupahan ini. Penerapan UMP bertindak pada tahun pertama, sementara tahun berikutnya mengikuti skala upah.

Adapun parameter nan digunakan dalam menentukan UMP Bali 2024 beberapa diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan alpa nan ditetapkan.

“Nah memang ada ditentukan antara 0,1-0,3 untuk teman-teman di perwakilan tenaga kerja maupun pengusaha, tugas pemerintah ini sebetulnya sebagai penyedia kesepakatannya di mana agar pembangunan tetap berjalan, sehingga saat rapat tersebut dihasilkan kenaikan 0,21 persen jika disetarakan naik Rp100 ribu,” ujar Setiawan.

Jika dibandingkan dengan kenaikan UMP 2022 ke 2023, kenaikan di tahun ini condong lebih sedikit, di mana saat itu UMP Bali melangkah 2022 Rp2.516.971 dan naik sebesar Rp196.701 alias 7,81 persen.

UMP 2024 Sulawesi Barat

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Dewan Pengupahan Provinsi Sulbar menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 sebesar Rp2.914.958,00.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri mengatakan bahwa Dewan Pengupahan Sulbar terdiri atas unsur Pemerintah Sulbar, Apindo, akademikus, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat pekerja telah menetapkan UMK Sulbar.

 Andi mengatakan melansir Antara, Jumat (17/11/2023), penetapan UMP Sulbar berasas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Penetapan UMP itu, kata dia, juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang Tata Cara Penetapan UMP, berasas info pertumbuhan ekonomi, nilai rata-rata konsumsi rumah tangga, dan serapan tenaga kerja.

UMP Sulbar nan ditetapkan tersebut naik 1,5 persen alias Rp43.163,00 dari Rp2.871.795,00 pada tahun 2023 menjadi Rp2.914.958,00 pada tahun 2024.

"Pemerintah meningkatkan UMP Sulbar lantaran nilai kebutuhan rumah tangga nan juga meningkat. Hal itu telah menjadi bahan pertimbangan kenaikan di Sulbar," katanya.

Andi berterima kasih kepada beragam pihak, baik dari pihak pelaku usaha, akademikus, maupun serikat buruh/pekerja, nan bersama-sama merumuskan UMP demi kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan pembangunan di Sulbar.

Ia berambisi agar UMP Sulawesi Barat tersebut dijalankan perusahaan untuk kesejahteraan tenaga kerjanya lantaran mereka juga adalah aset perusahaan nan butuh hidup dengan layak.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6