Erick Thohir Dipanggil Luhut ke Singapura, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN nan juga menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, Erick Thohir mengaku dirinya dipanggil oleh Luhut Binsar Pandjaitan ke Singapura guna membahas sejumlah pekerjaan rumah nan sekarang jadi tanggung jawabnya.

Erick Thohir mengatakan, sebelum akhirnya jatuh sakit dan berobat ke Negeri Singa, Luhut telah mengerjakan sejumlah program transisi daya saat menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi. Termasuk rencana kebijakan dan komitmen investasi (CIPP) program pendanaan suasana Just Energy Transition Partnership (JETP).

"Sebagian besar pekerjaan rumah tentu sudah dilakukan oleh senior saya, pak Luhut. Hari Sabtu ini pak Menko manggil saya, pak Menko ad interim," ujar Erick Thohir dalam aktivitas peluncuran arsip CIPP JETP di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

"Jadi saya juga ada rapat di Singapura tanggal 25 ini. Tidak lain tentu tujuan ini untuk melaksanakan komitmen Indonesia untuk dekarbonisasi nan ambisius, serta pembangunan ekonomi nan kuat dan mapan," ungkapnya.

Menurut dia, komitmen tersebut selaras dengan blueprint visi Indonesia Emas 2045 nan mengurai sejumlah sasaran untuk kepentingan Indonesia, juga kepentingan global. "Terutama untuk membuka akses daya bersih nan inklusif serta bisa meningkatkan kualitas SDM, mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan," imbuhnya.

"Dokumen CIPP ini memberikan peta jalan strategis bagi transisi daya ambisius di Indonesia, dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan nan mencakup bagian teknis, keuangan, kebijakan, dan tentu keadilan sosial," kata Erick.

Dokumen CIPP

Erick bilang, peluncuran arsip CIPP menandakan jalinan luar biasa kerjasama Indonesia dengan para mitra International Partners Group (IPG) nan punya visi nan sama untuk membangun Indonesia. Ia mengatakan, Indonesia perlu dijaga bersama-sama untuk mengawal pertumbuhan ekonomi dunia.

"Karena the fact dalam situasi dunia nan saat ini, pertumbuhan ekonomi jadi kunci untuk menjaga daripada penduduk masing-masing negara, untuk mendapatkan kewenangan nan lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian saat ini," ucap Erick Thohir.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memberi tanggapan soal pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden beberapa waktu lalu.

Pertemuan kedua kepala negara tersebut salah satunya membahas soal potensi perdagangan produk nikel antara Indonesia-Amerika Serikat, sebagai bahan baku produksi baterai kendaraan listrik.

Luhut mengatakan, kesepakatan mengenai komoditas mineral krusial atau critical mineral agreement (CMA) ini jadi suatu proses negosiasi nan panjang. Namun, Luhut menilai, kedua negara pada akhirnya sadar bahwa perjanjian itu jadi kepentingan bersama.

"Ya Amerika mengerti betul, tanpa Indonesia mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sebelas kali jumlah mobil listriknya pada tahun 2030," ujar Luhut dikutip dari akun IG resmi @luhut.pandjaitan, Minggu (19/11/2023).

Kata Luhut, dirinya juga telah berbincang dengan pembantu dekat Joe Biden, ialah Amos Hochstein dan Jack Sullivan. Ia menekankan maksud Indonesia soal pelarangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020.

"Intinya sebenarnya jelasin, Indonesia itu sebenarnya masalah survival saja. Kita tidak mem-banned seluruhnya nickel ore itu, tapi setelah turunan ke berapa ya silakan saja, bebas," ungkapnya.

"Tapi biarkan kita juga menikmati, rakyat Indonesia, sampai keturunan kedua alias ketiga nilai tambahnya," kata Luhut Binsar Pandjaitan.

Adapun salah satu misi Jokowi dalam kunjungannya ke Negeri Paman Sam, ialah membahas potensi kerjasama perdagangan mineral krusial (critical mineral agreement) untuk mendorong perdagangan nikel guna produksi baterai kendaraan listrik.

Pasalnya, Washington DC telah mengeluarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) nan jadi batu terjal Indonesia untuk jadi pemain bumi di sektor baterai kendaraan listrik.

Supaya kendaraan listrik bisa mendapatkan separuh dari angsuran pajak, sebagian mineral krusial dalam baterainya kudu diproses di AS alias golongan negara nan mempunyai perjanjian perdagangan bebas, alias free trade agreement (FTA).

Adapun Indonesia tidak mempunyai FTA dengan Amerika Serikat. Itu mendorong pemerintah untuk mencapai kesepakatan mineral krusial dengan Washington, agar produk nikel olahannya bisa dilindungi IRA.