Ekonom Ungkap Tantangan Indonesia Masuk OECD

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita menilai, Indonesia masuk personil Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) bakal terima banyak keuntungan, tetapi sisi lain ada perihal jadi perhatian mengenai kesediaan mempraktikkan platform ekonomi politik di OECD.

Ronny menuturkan, Indonesia masuk OECD alias  Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi mendorong kerja sama ekonomi dengan negara personil OECD lebih mudah dijalin. Hal itu, menurut Ronny bakal sangat baik untuk meningkatkan performa ekspor nasional ke depan.

"Serta bisa mengakses lebih banyak sumber “know how” dari negara-negara personil OECD nan telah masuk kategori negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Jerman. Di satu sisi apalagi sejak satu periode lampau sebenarnya Indonesia sudah menjadi key mitra dari OECD,” kata dia dikutip dari keterangan resmi, ditulis Rabu (15/5/2024).

Ia menambahkan, secara geopolik personil OECD lebih netral dibandingkan memilih menjadi personil BRICS+. “Jadi menjadi personil OECD lebih mewakili spirit politik luar negeri Indonesia nan bebas aktif,” kata dia.

Ronny mengatakan, hanya saja Indonesia juga kudu berkaca kepada kondisi dan praktik ekonomi nan ada di Indonesia saat ini.

“Bagaimanapun, sebagaimana diketahui, keberadaan OECD adalah untuk menguatkan eksistensi ekonomi pasar di satu sisi dan mendorong mulusnya proses institusionalisasi kerakyatan di sisi lain,” kata dia.

Ronny juga memandang secara teknisk ada pula keharusan untuk menangani rumor lingkungan. “Artinya, tentunya kudu ada adjustment nan kudu dilakukan Indonesia agar sesuai platform policy nan di-endorse oleh OECD,” ujar Ronny.

Ia mencontohkan, kebijakan dan praktik ekonomi di Indonesia juga apakah sudah memenuhi kualifikasi menjadi personil OECD. Selain itu, praktik kebijakan lingkungan. “Apakah Indonesia sudah mempunyai praktik kebijakan lingkungan nan sesuai dengan minimum requirement nan diharapkan OECD, misalnya? Kalau sudah, kenapa Eropa tetap bermasalah dengan rumor lingkungan dibalik pelarangan ekspor CPO dari Indonesia ke area Eropa,” kata dia.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Kemampuan Indonesia

Tal hanya itu, menurut Ronny nan menjadi perhatian mengenai bunyi aktivis pro kerakyatan nan memandang ada kemunduran di dalam praktik kerakyatan Indonesia, rumor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di Indonesia nan sangati tinggi dan praktik ekonomi pasar nan tetap jauh dari angan di Indonesia.

“Jadi saya kira, dari sisi idealitas masuk OECD sangat bagus untuk Indonesia lantaran syarat-syarat nan kudu dipenuhi bakal membikin economic governance alias tata kelola ekonomi di Indonesia menjadi lebih baik,” kata dia.

“Namun, masalahnya apakah Indonesia betul-betul bisa memenuhi prasyarat tersebut dan bersedia mulai mempraktikkan platform ekonomi politik apa OECD, sekalipun mungkin bakal bertentangan dengan kepentingan politik sekarang dan pemerintahan nan baru,” dia menambahkan.

38 Negara Setuju Indonesia Masuk OECD, Jokowi Sebut Bakal Permudah Akses Investasi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ragam faedah Indonesia sebagai personil Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) alias Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Salah satunya mendisiplinkan Indonesia untuk menjadi negara maju.

Jokowi menuturkan, pemerintah mengapresiasi besar atas diterimanya Indonesia sebagai personil OECD. “OECD ini krusial sekali, lantaran organisasi ini untuk negara maju,” tutur Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara, Selasa (14/5/2024).

Jokowi mengharapkan, dengan masuknya Indonesia sebagai personil OECD dapat mempermudah Indonesia untuk mengakses beberapa perihal mengenai investasi dan lembaga-lembaga internasional.

"Kita harapkan dengan kita masuk ke sana, bakal mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga internasional nan berfaedah bagi masyarakat kita,” tutur Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, masuknya Indonesia sebagai anggota OECD akan memberikan faedah nan konkret terutama agar Indonesia tidak terjebak ke dalam middle income trap alias perangkat pendapatan menengah.

"Dan kita bisa melompat menjadi negara maju lantaran memang di sana patokan mainnya banyak sekali nan kudu kita ikuti dan ini bakal mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita untuk menjadi negara maju," tutur Jokowi.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, 38 negara personil dari OECD telah menyetujui Indonesia untuk masuk menjadi salah satu personil organisasi itu. Menko Airlangga juga mengatakan bpihaknya sudah menerima peta jalan bergabungnya Indonesia menjadi personil OECD dalam pertemuan dengan personil OECD di Paris pekan lalu.

Indonesia Terima Peta Jalan Aksesi dari OECD, Ini Tanggapan Sekjen ASEAN

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berbareng Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn membahas beberapa rumor penting, antara lain perkembangan proses aksesi Indonesia ke OECD, penjajakan ASEAN-GCC FTA, dan perkembangan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Hal itu dilakukan di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD pada Kamis, 2 Mei 2024 di Paris, Prancis.

Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn menyampaikan ucapan atas pencapaian Indonesia nan baru saja menerima Peta Jalan Aksesi OECD.

"Kesuksesan ini juga dirasakan oleh seluruh personil ASEAN. Kami berambisi negara-negara ASEAN lain juga mengikuti langkah Indonesia, sehingga dapat meningkatkan keterwakilan kepentingan negara-negara ASEAN di OECD," kata Sekjen Kao, dikutip dari keterangan Kemenko Perekonomian, Jumat (3/5/2024).

Sekjen Kao juga menyampaikan angan atas support Indonesia untuk menjajaki perundingan perdagangan bebas antar area ASEAN-GCC FTA. Perjanjian ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan faedah bagi kedua kawasan. Menko Airlangga memberikan respons positif atas inisiatif tersebut.

"Indonesia-UAE CEPA dapat menjadi benchmarking bagi ASEAN dalam mewujudkan FTA antar area tersebut,” ujar Menko Airlangga.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6