DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU ITE, Ubah Ketentuan 'Pasal Karet'

Sedang Trending 3 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Sembilan fraksi di DPR menyetujui hasil rancangan Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nan dibahas oleh Komisi I dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Mereka antara lain PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Demokrat, PKS, PKB, PAN, dan PPP.

DPR dalam revisi ini mau menyempurnakan ekosistem digital, khususnya untuk memperbaiki transaksi ekonomi digital.

"Seluruh fraksi sudah menyampaikan padangan akhir tehadap perubahan UU ITE untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, ini dari DPR-nya dulu kami ketok," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

UU ITE nan sampai saat ini tetap menjadi masalah (pasal karet) adalah Pasal 27 dan 28. Pada Pasal 27 ayat 1 diatur mengenai patokan muatan kesusilaan serta ditambah penjelasan Pasal 27 ayat 2 mengenai ketentuan perjudian.

Pada pasal 27a, diatur penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang nan dengan sengaja menyerang kehormatan alias nama baik orang lain, dengan langkah menuduhkan sesuatu perihal dengan maksud agar perihal tersebut diketahui umum dalam corak info elektronik dan/atau arsip elektronik nan dilakukan melalui sistem elektronik.

Pasal 27b ditambah ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang nan dengan sengaja dan tanpa kewenangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan info elektronik dan/atau arsip elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri diri sendiri alias orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk mendapatkan suatu peralatan nan sebagian alias seluruhnya milik orang tersebut alias milik orang lain alias memberi utang, membikin pengakuan utang, alias menghapus piutang.

Perubahan pada Pasal 28 Tentang Berita Bohong

Kemudian pasal 28 ayat 1 diubah ketentuan tentang larangan kepada setiap orang nan dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan info elektronik dan/atau arsip elektronik nan berisi pemberitahuan bohong alias info menyesatkan nan mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dan transaksi elektronik.

Berikutnya pada Pasal 28 ayat 2 mengenai larangan perbuatan nan sifatnya menghasut, mengajak, alias mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian alias permusuhan terhadap perseorangan dan/atau golongan masyarakat tertentu berasas ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, alias disabilitas fisik.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pengaturan dalam RUU Perubahan Kedua UU ITE ini merupakan kemajuan signifikan dalam perihal tata kelola penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

"Ini juga merupakan pengharmonisan ketentuan pidana/sanksi dengan KUHP Nasional, dan beragam rumor strategis lainnya dalam upaya peningkatan pengakuan serta penghormatan atas kewenangan para pengguna Sistem Elektronik, dan dalam mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi," ujar Budi Arie.

Ia menegaskan pasal itu tidak dicabut, lantaran tetap diperlukan untuk menjaga ruang digital.

Mengirimkan Dokumen Elektronik

Selanjutnya, pasal 29 diatur perubahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang nan dengan sengaja tanpa kewenangan mengirimkan info elektronik dan/atau arsip elektronik secara langsung kepada korban nan berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.

Perubahan rujukan pasal ketentuan larangan kepada setiap orang nan dengan sengaja dan tanpa kewenangan melakukan perbuatan larangan dan mengakibatkan kerugian materiil diatur dalam Pasal 36

Penambahan ketentuan mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap info elektronik dan/atau arsip elektronik nan mempunyai muatan nan melanggar norma dan mempunyai muatan pornografi, perjudian, dan lain-lain.

Pemerintah Berwenang Melakukan Moderasi Konten

Selain itu juga pemerintah berkuasa untuk melakukan moderasi konten nan mempunyai muatan rawan bagi keselamatan nyawa alias kesehatan perseorangan alias masyarakat diatur dalam Pasal 40 Ayat 2b, 2c, 2d

Perubahan kata perlindungan dalam Pasal 40 Ayat 5 dan Pasal 43 Ayat 2 RUU ITE menjadi kata pelindungan, lantaran lebih sesuai dengan makna kalimat dalam kedua norma tersebut.

Penambahan ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital nan adil, akuntabel, aman, dan inovatif diatur dalam Pasal 40a.

Penambahan ketentuan mengenai kewenangan PPNS untuk memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses secara sementara terhadap akun media sosial, rekening bank, duit elektronik dan/atau aset digital diatur dalam Pasal 43 Ayat 5 huruf l.

Perbaikan kata berkerja sama dalam Pasal 43 Ayat 8 RUU ITE menjadi kata bekerja sama aga sesuai dengan norma bahasa Indonesia nan baik.

Perubahan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 45a.

Penyelarasan ketentuan pidana dala Pasal 45b sebagai akibat perubahan Pasal 29 RUU ITE nan diatur norma tersebut.

Pemberlakukan beberapa pasal perubahan UU ITE sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur dalam Pasal II.

Infografis Jokowi Usulkan DPR Revisi UU ITE, Hapus Pasal Karet? (Liputan6.com/Trieyasni)

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Teknologi LP6
Teknologi LP6