Daftar UMP 2024 di 15 Provinsi, Siapa Tertinggi?

Sedang Trending 3 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah provinsi telah menetapkan dan mengumumkan kenaikan bayaran minimum provinsi alias UMP 2024. Adapun Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sudah mewanti-wanti Gubernur di seluruh provinsi di Indonesia menetapkan dan mengumumkan UMP 2024 paling lambat pada 21 November 2023.

"Gubernur kudu menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2023. Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat tanggal 30 November 2023 dan sudah ada penetapan UMP, " kata Fauziyah dalam aktivitas koordinasi teknis persiapan penetapan bayaran minimum tahun 2024 dan penerapan struktur dan skala bayaran di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Adapun kenaikan Upah Minimum ini sesuai petunjuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, sebagai corak penghargaan terhadap pekerja/buruh nan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional selama ini.

Jelang pemisah akhir, beberapa pemerintah wilayah telah menetapkan besaran UMP nan bakal bertindak di wilayahnya pada tahun depan.

Berdasarkan rangkuman Liputan6.com, terdapat beberapa wilayah nan sudah mengumumkan besaran UMP nan bakal diterima pekerja di wilayahnya, berikut daftarnya, Rabu (22/11/2023):

1. DKI Jakarta

Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2024 resmi naik menjadi Rp5.067.381. UMP 2023 naik 165.583 dari UMP 2023 sebesar Rp 4.901.798.

"Jadi rupiahnya dari Rp 4,9 juta jadi Rp 5.067.381 (UMP 2024)," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Selasa (21/11/2023).

Heru mengatakan, pihaknya menggunakan alfa sebesar 0,3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

"Dewan pengupahan mewakili pengusaha keahlian mereka alfanya 0,2. Permohonan serikat pekerja tentunya lebih dari itu," ujar Heru.

"Maka Pemda DKI menetapkan alfa tertinggi 0,3 sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2023. Pemda DKI tidak bisa melewati peraturan pemerintah nan sudah ditetapkan, ialah alfanya maksimum 0,3," sambungnya.

2. Aceh

Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki resmi meningkatkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 menjadi Rp3.460.672, alias mengalami kenaikan 1,38 persen dibandingkan UMP Aceh 2023 sebesar Rp3.413.666.

“Penjabat Gubernur Aceh telah menetapkan UMP Aceh untuk 2024 sebesar Rp3,460 juta, tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1666/2023 tentang penetapan UMP Aceh 2024,” kata Kepala Disnaker Aceh Akmil Husein dikutip dari Antara, Selasa (21/11/2023).

Akmil menjelaskan, keputusan tersebut ditetapkan setelah Gubernur menerima rekomendasi kenaikan penyesuaian UMP Aceh dari Dewan Pengupahan Aceh melaksanakan sidang pleno pada 17 November 2023 lalu.

Sebelum keputusan diambil, kata dia lagi, terdapat dua usulan nan disampaikan oleh majelis pengupahan provinsi ialah usulan dari unsur pemerintah dan pengusaha nan mengusulkan kenaikan sebesar 1,38 persen dari UMP sebelumnya. Kemudian, usulan dari serikat pekerja dengan kenaikan 15 persen dari bayaran minimum.

3. Sumatera Barat

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 untuk Sumatera Barat (Sumbar) telah diputuskan berasas SK Gubernur Nomor : 562-768-2023 tertanggal 20 November 2023, UMP 2024 Sumbar diputuskan naik menjadi Rp 2,81 juta dari Rp 2,74 juta.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan, penetapan UMP 2024 tersebut telah melewati proses sesuai patokan nan berlaku, salah satunya pembahasan dalam rapat Dewan Pengupahan.

Rapat digelar Kamis 16 November 2023 nan melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar dengan jumlah keanggotaan sebanyak 15 orang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindag, BPS, Perguruan Tinggi, Apindo dan Serikat Pekerja.

"Nilai kenaikan UMP Sumbar pada 2024 sudah melalui kesepakatan berbareng termasuk perwakilan perusahaan dan serikat pekerja," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (20/11/2023).

Ia berambisi kenaikan Upah Minimum atau UMP itu, meskipun tidak terlalu besar, bisa memberikan akibat nan positif terhadap perekonomian masyarakat.

4. Jambi

Pemerintah Provinsi Jambi memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi pada 2024 sebesar Rp 3.037.121. Angka ini naik 3,2 persen alias Rp 94 ribu dari UMP 2023 nan sebesar Rp 2.943.121.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jambi Sudirman menjelaskan, draf keputusan kenaikan UMP 2024 ini segera ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris.

"Kita tetap menunggu Gubernur Jambi Al Haris untuk menandatangani Upah Minimum Provinsi tahun 2024 nan diperkirakan dalam waktu dekat sudah disetujui dan ditandatangani gubernur," kata Sudirman dikutip dari Antara, Senin (20/11/2023).

Kenaikan UMP 2024 tersebut berasas hasil rapat antara Pemprov Jambi, Dewan Pengupahan, asosiasi pengusaha, pekerja dan akademisi pada Kamis 16 November 2023 lampau di Kantor Dinas ketenagakerjaan Provinsi Jambi.

Sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini dalam menetapkan UMP Pemprov Jambi menerapkan formulasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023.

5. Bali

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akhirnya memutuskan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 100 ribu menjadi Rp 2.813.672. Pada 2023, UMP bali tercatat Rp 2.713.672.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menjelaskan, penetapan UMP 2024 ini berasas kalkulasi berbareng majelis pengupahan menggunakan formula baru Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) nan tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.

“Kami sepakat menetapkan UMP, hasil buletin aktivitas sudah kami laporkan ke Pj Gubernur Bali dan terbit keputusan gubernur nomor 979/03-M/HK/2023 tentang UMP Bali 2024, besarannya adalah Rp 2.813.672 alias jika dibandingkan dengan 2023 naik sebesar 3,68 persen,” kata dia dikutip dari Antara, Senin (20/11/2023).

Dengan keputusan ini maka mulai 1 Januari 2024 kelak seluruh perusahaan kudu menerapkan izin pengupahan ini. Penerapan UMP bertindak pada tahun pertama, sementara tahun berikutnya mengikuti skala upah.

6. Sulawesi Barat

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Dewan Pengupahan Provinsi Sulbar menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 sebesar Rp2.914.958,00.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri mengatakan bahwa Dewan Pengupahan Sulbar terdiri atas unsur Pemerintah Sulbar, Apindo, akademikus, serta perwakilan serikat pekerja dan serikat pekerja telah menetapkan UMK Sulbar.

Andi mengatakan melansir Antara, Jumat (17/11/2023), penetapan UMP Sulbar berasas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Penetapan UMP itu, kata dia, juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang Tata Cara Penetapan UMP, berasas info pertumbuhan ekonomi, nilai rata-rata konsumsi rumah tangga, dan serapan tenaga kerja.

UMP Sulbar nan ditetapkan tersebut naik 1,5 persen alias Rp43.163,00 dari Rp2.871.795,00 pada tahun 2023 menjadi Rp2.914.958,00 pada tahun 2024.

"Pemerintah meningkatkan UMP Sulbar lantaran nilai kebutuhan rumah tangga nan juga meningkat. Hal itu telah menjadi bahan pertimbangan kenaikan di Sulbar," katanya.

7. Lampung

Lampung menjadi salah satu provinsi nan sudah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menetapkan bayaran minimum provinsi (UMP) 2024 bagi pekerja di daerahnya sebesar Rp 2,7 juta.

"Setelah mempertimbangkan beragam variabel nan digunakan dalam menentukan bayaran minimum provinsi (UMP) 2024 di Lampung, dari situ majelis pengupahan telah menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Lampung mengenai besaran UMP Lampung ialah sebesar Rp 2.716.497 per bulan dan ini disetujui serta di tanda tangani pada Senin (20/11) sore," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung Agus Nompitu di Bandarlampung, dikutip dari Antara, Selasa (21/11/2023).

Ia mengatakan bahwa penetapan UMP Lampung pada 2024 sebesar Rp 2,7 juta tersebut telah di tandatangani serta disetujui oleh Gubernur Lampung melalui Surat Keputusan dengan nomor G/694/V.08/HK/2023 tentang penetapan bayaran minimum provinsi (UMP) tahun 2024.

"Dengan telah dikeluarkannya surat keputusan penetapan UMP Lampung tersebut, maka dapat dikatakan penetapan telah memenuhi tenggat waktu nan diberikan oleh pemerintah pusat ialah pada hari ini kudu sudah diumumkan," katanya.

8. Kepulauan Babel

Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Babel 2024 sebesar Rp 3.640.000. Angka ini naik 4,04 persen jika dibandingkan dengan UMP 2023.

"Saya sudah menandatangani UMP 2024 dan ini termasuk UMP cukup tinggi di Indonesia," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal AZ, di Pangkalpinang, dikutip dari Antara, Selasa (21/11/2023).

Penetapan UMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024 sebesar Rp 3.640.000 ini sudah disepakati dan disahkan untuk diberlakukan pada 1 Januari 2024.

"Banyak perihal nan mempengaruhi UMP tahun depan, diantaranya Babel merupakan provinsi kepulauan nan tetap mengandalkan pasokan beragam kebutuhan pokok dari luar daerah," ujarnya.

Menurut dia UMP Kepulauan Babel cukup tinggi dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa, misal Brebes nan tetap di bawah Rp2 juta, lantaran beragam aspek dan kondisi wilayah nan berbeda.

"Kita sudah menyepakati dengan serikat pekerja dan lantaran sudah disepakati maka saya tandatangani UMP tahun depan ini," katanya.

9. Sumatera Utara

Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 di Sumatera Utara (Sumut) ditetapkan Rp 2.809.915 alias naik 3,67 persen dari UMP 2023 sebesar Rp 2.710.493. Penetapan UMP 2024 itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi nan naik turun dan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Selain itu, penetapan UMP 2024 berasas kalkulasi berbareng majelis pengupahan menggunakan formula baru Kemenaker nan dimuat dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.

Demikian disampaikan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin setelah Rapat Koordinasi Penetapan UMP di Medan, Selasa (21/11/2023), dikutip dari Antara.

"Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi dan saran Dewan Pengupahan Pemprov Sumut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi nan naik turun lantaran geopolitik global, inflasi dan kesejahteraan pekerja di Sumut, juga merupakan parameter penetapan UMP nan menggunakan formula PP Nomor 51 Tahun 2023," kata Hassanudin.

Pemprov Sumut juga bakal membentuk tim monitoring untuk memastikan struktur bayaran itu bertindak di semua perusahaan nan ada di Sumut.

"Kita bakal corak tim monitoring untuk memastikan ini diterapkan dan untuk kabupaten/kota sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, tetapi tetap merujuk pada peraturan-peraturan nan ada,” ujar Hassanudin.

10. Sulawesi Tenggara

Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi Tenggara pada 2024 sebesar Rp 2.885.964. Angka ini naik 4,60% dibanding UMP 2023 nan sebesar Rp 2.758.984.

"Jadi, kenaikan UMP 2024 Sulawesi Tenggara sebesar Rp 126.979,50 sen," kata Andap Budhi Revianto dikutip dari Antara, Selasa (21/11/2023).

Didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara LM Ali Haswandy, Andap menyampaikan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tenggara bertindak bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

"UMP tahun 2024 ini bertindak di seluruh kabupaten/kota se-Sultra nan belum mempunyai bayaran minimum kabupaten/kota," katanya.

Ia menambahkan, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara mengenai penetapan bayaran minimum provinsi bertindak dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dia mengatakan, perusahaan tidak boleh memberikan bayaran lebih rendah dari ketentuan bayaran minimum provinsi.

11. Jawa Barat

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.057.495, alias mengalami kenaikan 3,57 persen dibandingkan dengan UMP Jawa Barat 2023.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan bahwa dasar kalkulasi UMP tahun 2024 ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan dengan mempertimbangkan aspirasi dari asosiasi pengusaha maupun serikat pekerja.

"Kami Pemprov sudah mendengar aspirasi nan masuk. Kami juga telah menerima rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Dasar kalkulasi UMP ini adalah PP 51 Tahun 2023, sehingga ditetapkan UMP tahun 2024 naik sebesar 3,57 persen," kata Bey di Bandung dikutip dari Antara, Selasa (21/11/2023).

Terkait dengan nilai kenaikan nan jauh dibandingkan nan diminta oleh pekerja sebesar 15 persen, Bey mengatakan bahwa pihaknya mengambil keputusan setelah mendengar beragam aspirasi, termasuk dari para pekerja baik melalui unjuk rasa maupun nan disampaikan melalui Dewan Pengupahan.

"Kami tetap merujuk pada PP 51 Tahun 2023 nan merupakan pegangan kami dan kami yakini sudah mengakomodasi semua kepentingan," ucapnya.

12. Gorontalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo merilis Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2024 senilai RPemerintah Provinsi Gorontalo merilis UMP 2024 senilai Rp3.025.100 alias naik 1,19 persen dibandingkan Tahun 2023.p3.025.100 alias naik 1,19 persen dibandingkan Tahun 2023.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Wardoyo Pongoliu di Gorontalo, Selasa mengatakan penetapan UMP 2024 tertuang dalam SK Gubernur Gorontalo Nomor 446/32/XI/2023 tanggal 21 November 2023.

Penetapan tersebut melalui proses panjang dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Gorontalo.

"Penetapan ini secara berjenjang telah melalui tahapan proses nan panjang dan telah mengakomodir pihak pekerja dan pengusaha sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan," kata Wardoyo dikutip dari Antara, Selasa (21/11/2023).Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol itu berambisi UMP bisa diterapkan oleh perusahaan khususnya perusahaan berskala menengah dan besar.

Perlindungan daya beli pekerja dan keberlangsungan suasana bumi upaya menjadi pertimbangan penetapan UMP.

13. Sumatera Selatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 senilai Rp3.456.874 (Rp3,45 juta).

"Berdasarkan Surat Keputusan 889/KBTS/Disnakertrans/2023, UMP 2024 (UMP Sumsel 2024) nan ditetapkan senilai 3,45 juta," kata Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni, dikutip dari Antara, Selasa (21/11/2023).Ia menjelaskan surat keputusan itu berasas dari hasil rapat nan dilakukan pada Senin (20/11) berbareng dengan Dewan Pengupahan Sumsel.

"Dalam rapat tersebut, penetapan UMP 2024 itu juga mempertimbangkan dinamika dan kondisi dari wilayah Sumsel,” katanya pula.

Fatoni mengatakan UMP itu bertindak bagi pekerja nan masa kerjanya belum mencapai satu tahun, serta bagi perusahaan nan mengupah pekerjanya lebih tinggi daripada besaran UMP 2024 itu dilarang menurunkannya.

"Namun, bagi pekerja nan masa kerjanya di atas satu tahun itu dapat disesuaikan oleh perusahaan masing-masing. Lalu, bagi perusahaan besaran upahnya itu lebih tinggi dilarang untuk menurunkan," kata dia lagi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel Deliar Marzoeki mengatakan besaran UMP 2024 itu naik Rp52.629 alias 1,55 persen dari UMP 2022 senilai Rp3.404.177,24 (Rp3,40 juta).

14. Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Kaltim 2024 sebesar Rp 3.360.858 alias naik 4,98 persen dari UMP 2023 sebesar Rp 3.201.396.

"Kami sudah memfasilitasi dan melakukan mediasi antara serikat pekerja, asosiasi pengusaha, serta Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim untuk menetapkan UMP 2024," kata Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik, dikutip dari Antara, Selasa (21/11/2023).

Akmal menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan meminta pemerintah wilayah untuk memberikan kepastian norma mengenai penetapan UMP.

"Tentunya, kami menetapkan UMP itu berbasis musyawarah nan sudah disepakati bersama-sama," ujarnya lagi.

Akmal Malik menyampaikan pemerintah provinsi juga diminta pemerintah pusat untuk memperhatikan keseimbangan dengan provinsi tetangga.

"UMP provinsi tetangga lebih rendah dari kami. Kami berambisi ke depan, ketika dinamikanya lebih baik lagi, bakal ada pertumbuhan ekonomi nan lebih baik. Tapi sekali lagi, posisi pemerintah itu hanya memfasilitasi dan memediasi," katanya pula.

15. Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parwansa menyatakan, Pemprov Jawa Timur telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim 2024 naik sebesar 6,13 persen alias sebesar Rp 125.000. Artinya, UMP Jatim 2024 menjadi Rp 2.165.244,30, nan sebelumnya tahun 2023 sebesar Rp 2.040.244,30.

Ketetapan naiknya UMP Jatim 2024 tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubenur Jawa Timur Nomor: 188/606/KPTS/013/2023 tanggal 20 Nopember 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

"Kenaikan UMP Tahun 2024 menggunakan formula penghitungan bayaran minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu nan sesuai dengan izin nan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat," ujar Khofifah dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

Dia menyatakan, penetapan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Dengan menggunakan info statistik nan dirilis oleh Badan Pusat Statistik, sebagai dasar kalkulasi penyesuaian Upah Minimum, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024.

Dia menambahkan, data-data nan dipergunakan dalam kalkulasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur Tahun 2024 antara lain Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut provinsi sebesar Rp 1.323.486. Pemerintah juga memandang rata-rata banyaknya personil rumah tangga menurut provinsi sebesar 3,53 hingga rata-rata banyaknya personil rumah tangga nan bekerja menurut provinsi sebesar 1,66.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6