Curhat Buruh: UMP 2024 Kena Pajak untuk Bayar Kenaikan Gaji PNS 8 Persen

Sedang Trending 3 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok serikat pekerja menyayangkan putusan kenaikan bayaran minimum provinsi, alias UMP 2024 nan secara rata-rata kurang dari 5 persen. Angka itu dianggap tidak setara jika dibandingkan dengan kenaikan gaji PNS tahun depan nan sampai 8 persen. 

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan, ketetapan upah minimum tahun depan tidak setara jika dibandingkan dengan PNS. Sebab menurutnya, aparatur sipil negara juga digaji oleh pajak nan dipotong dari pendapatannya. 

"Jelas kenaikan bayaran pekerja jauh dari kenaikan ASN. Seharusnya pemerintah memperhatikan perihal ini, golongan nan menyumbang pajak untuk penghasilan PNS adalah buruh," ujar Elly kepada Liputan6.com, Rabu (22/11/2023).

Elly menganggap kehidupan pekerja seperti budak sistem oligarki. Pasalnya, bayaran nan mereka dapatkan kena pangkas pajak untuk dialokasikan sebagai penghasilan PNS nan dapat kenaikan 8 persen di tahun depan, juga untuk pensiunan nan terima lonjakan 12 persen. 

"Buruh juga rakyat dimana setiap penghasilan bakal dipotong pajak, shopping saja terkena pajak. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kaum pekerja sebagai pembayar pajak kepada negara untuk kehidupan para ASN," tuturnya. 

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah juga mengeluhkan kenaikan UMP 2024 nan dianggap tak sepadan. 

Menurut dia, pekerja telah berjuang keras agar bayaran minimum tahun depan bisa terangkat hingga 15 persen. Namun pemerintah lebih memilih kenaikan penghasilan PNS di atas kaum pekerja. 

"Kita juga sama-sama tahu, pemerintah baru saja menetapkan kenaikan penghasilan untuk PNS itu 8-12 persen. Tentu, kenaikan bayaran nan ada pada hari ini sangat tidak memenuhi apa nan jadi aspirasi dari kelas pekerja alias kaum buruh," ungkapnya. 

UMP 2024 Resmi Naik, Ekonom: Belum Bisa Dongkrak Daya Beli

Sebagian kepala wilayah telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sesuai dengan patokan nan telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Sejauh ini, sudah ada 33 provinsi nan menetapkan kenaikan UMP 2024.

Secara persentase, kenaikan tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8,73 persen. Sementara itu, kenaikan UMP 2024 paling rendah tercatat  di Provinsi Gorontalo hanya 1,19 persen.

Namun, perlu dicatat, persentase ini tidak berfaedah besaran nominal kenaikannya pun menjadi nan paling tinggi. Diketahui, UMP 2024 naik berkisar 1,19-4,89 persen di seluruh Indonesia.

Direktur Eksekutif dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai kenaikan UMP 2024 tetap terlalu kecil. Hal ini bisa berakibat pada pertumbuhan daya beli lantaran bayaran berkontribusi pada daya beli masyarakat.

“UMP 2024 dengan kenaikan nan terlalu rendah bisa menakut-nakuti pertumbuhan ekonomi tahun depan. Sulit ya bisa tumbuh 5 persen tahun depan dengan stimulus bayaran nan terlalu rendah,” kata Bhima dalam pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu (22/11/2023).

Menurut Bhima, kenaikan UMP rata-rata nasional tetap terlalu kecil, dengan nomor idealnya di atas 10 persen. 

“Melihat tekanan inflasi pangan nan cukup berisiko menggerus daya beli. Inflasi bahan pangan tetap tinggi dan diperkirakan tahun depan inflasi pangan nan tinggi berlanjut,” jelas Bhima.

“Kalau naiknya bayaran dibawah 5 persen, pekerja mana bisa hadapi inflasi, belum pentingnya soal kontribusi pekerja agar menikmati bagian pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya. 

Ia menekankan, menjaga daya beli pekerja merupakan perihal nan krusial agar di tahun depan perekonomi Indonesia bisa lebih tahan hadapi guncangan. 

“Karena konsumsi rumah tangga tetap jadi motor pertumbuhan ekonomi nan bakal diandalkan tahun 2024,” jelasnya.

Urgensi Penolakan pada Formula Upah Minimum nan Rendah

Bhima menyebut, beberapa pemda semestinya menolak formula bayaran minimum nan terlalu rendah

“Bahkan Pemda DKI punya kewenangan unik dibanding wilayah lainnya mengenai dengan penetapan bayaran merujuk pada Pasal 26 UU DKI Jakarta nan tetap berlaku,” katanya.

Dia menambahkan, selama pasal 26 tetap bisa memberi ruang pengaturan industri dan perdagangan dimana bayaran merupakan komponen nan tidak terlepaskan dari kebijakan ekonomi, maka gubernur DKI bisa manfaatkan izin itu. 

“Jadi tidak perlu merujuk UU Cipta Kerja soal formulasi upah. Kalau bisa lebih baik dari hasil formula UU Cipta Kerja kenapa tidak? Dengan bayaran nan naik lebih tinggi maka perputaran ekonomi juga makin naik, nan shopping makin banyak dan berakibat ke pendapatan daerah,” pungkasnya.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6