Cadangan Batu Bara Turun, PLN Group Putar Otak Kembangkan Bahan Bakar PLTU

Liputan6.com, Jakarta PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) telah melakukan kajian pengembangan Coal Blending Facility (CBF) sebagai pengganti solusi mengatasi menurunnya persediaan batu bara. Hal ini merupakan upaya untuk memperkuat keandalan pasokan daya primer pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan, seiring meningkatnya krisis daya dunia, pasokan batu bara untuk pembangkit semakin terbatas, PLN telah melakukan penemuan tata kelola daya primer untuk menjamin keandalan listrik nasional.

Menurut Iwan, penemuan CBF nan digagas PLN dan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) tepat, lantaran bakal memasok batubara dalam jumlah nan cukup, berbobot baik dan tepat waktu. Sehingga rantai pasok daya nan telah dibangun PLN bakal semakin kokoh dengan adanya CBF.

"Termasuk kerjasama dengan PT KBS nan bakal membantu PLN memperoleh batubara dengan kalori nan sesuai melalui CBF dan menjamin pengiriman batubara tepat waktu," tuturnya.

Batu Bara Berkalori Tinggi

Iwan mengungkapkan, langkah kerja CBF adalah dengan mencampur batu bara berkalori tinggi dan rendah sehingga mencapai kalori nan dibutuhkan Pembangkit.

"Saya optimis dengan support KBS rantai pasok kami bakal semakin andal. Hal ini juga menampakkan sinergi kuat antar sesama BUMN untuk bersama-sama menerangi seluruh Indonesia," tambahnya.

Dengan adanya penemuan ini, Iwan optimis pembangkit PLN tidak bakal mengalami derating alias penurunan daya mampu. Sehingga, pasokan listrik untuk masyarakat tetap terjamin.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan menyampaikan, CBF adalah salah satu strategi PLN EPI merespon keterbatasan pasokan batubara di beberapa pembangkit berkekuatan uap (PLTU) di sepanjang tahun 2023. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah pembangkit nan dikelola PLN mengkonsumsi batubara di bawah standar boiler.

"CBF memungkinkan PLTU untuk mendapatkan spesifikasi batubara nan optimum sesuai dengan standar kebutuhan boiler. Waktu pengirimannya juga lebih singkat," jelas Mamit.

Mamit mengakui hadirnya CBF telah memberikan rasa kondusif untuk pembangkit. Karena strategi ini bisa menjamin kualitas dan jumlah batubara menyesuaikan kebutuhan pembangkit.

Value creation CBF adalah dapat memasok sesuai spesifikasi optimum nan diminta pembangkit. Bahkan biaya pengadaan batubaranya juga terbilang lebih murah," pungkas Mamit.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden soal komitmen pendanaan suntik mati PLTU batu bara dari golongan negara maju nan tergabung dalam Just Energy Transition Partnership (JETP).

Seperti diketahui, Indonesia tengah menanti pencairan dana JETP senilai USD 20 miliar, alias setara Rp 300 triliun. Sebagian besarnya dicairkan dalam corak pinjaman alias utang, dan sebagian mini hibah untuk mendorong program transisi energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah memohon agar JETP tidak mengenakan kembang komersil untuk porsi pinjamannya.

"Dananya ada, cuman kan nyaris sama dengan biaya komersil. Kemarin juga dipertanyakan oleh pak Presiden ke pak Biden, bahwa kudu ada sumber biaya nan bukan hubungannya memudahkan, tidak seperti commercial finance," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Namun begitu, Arifin menambahkan, biaya JETP tidak hanya berfokus pada pensiun awal PLTU batu bara. Pasalnya, ada lima program nan diusung dalam langkah mencapai transisi energi.

"Kan kita juga minta JETP 5 program. Early retirement (pensiun dini), transmission, baseload renewable, kemudian renewable yang tidak baseload, kemudian untuk ekosistemnya," papar dia.

Adapun dalam kuliah umum di Stanford University, San Francisco, Amerika Serikat, Jokowi menyoroti urgensi kerjasama dan langkah strategis dalam menghadapi akibat perubahan suasana nan semakin mengancam.

RI 1 menyatakan, tanpa kerjasama dan langkah strategis konkret, keberlanjutan dan kelestarian bumi nan kita cintai tidak mungkin terjamin. Perubahan suasana dan transisi daya diakui oleh Jokowi sebagai rumor mendesak di tengah kondisi bumi nan tidak stabil.

Indonesia, menurut Jokowi, telah mengambil peran dan komitmen nyata untuk mengatasi tantangan tersebut. "Untuk Indonesia, komitmen kami tidak perlu diragukan. Indonesia walks the talk, not talk the talk," tegasnya dikutip dari laman setkab.go.id.

Soal pendanaan iklim, Jokowi menekankan perlunya pendekatan nan membangun daripada membebani. Presiden mencatat bahwa pendanaan suasana tetap mengikuti pola upaya konvensional, seperti lembaga finansial komersial.

Jokowi beranggapan bahwa pendanaan kudu lebih berkarakter membangun, bukan berbentuk utang nan hanya bakal menambah beban negara-negara miskin dan berkembang. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memaparkan upaya Indonesia dalam melakukan transisi energi, salah satunya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).