BKN Wanti-Wanti Pejabat Tak Curang dalam Seleksi CASN 2023

Liputan6.com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta para pejabat di kementerian dan lembaga untuk tidak bertindak curang selama proses Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023. Pesan nan sama juga diberikan kepada para peserta seleksi CASN 2023.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menegaskan, proses seleksi CASN 2023 alias seleksi CPNS ini diawasi dengan ketat. Bahkan, ada penerapan teknologi terbaru untuk mengawasi penyelenggaraan seleksi CASN.

"Pemanfaatan teknologi terbaru adalah face recognition, sistem penemuan wajah untuk peserta ujian sebagai corak pengesahan nan datang pada saat ujian dan nan mengerjakan soal ujian merupakan peseta nan sudah terdaftar dalam sistem nan sudah dibangun dan bukan joki nan tolong orang lain untuk ikuti seleksi CASN ini," tuturnya dalam Diseminasi Transparansi Seleksi CASN 2023, Senin (20/11/2023).

Haryomo menegaskan, proses seleksi CASN diawasi dengan ketat. Apalagi, arena ini merupakan salah satu nan paling diminati oleh masyarakat.

"Seleksi CASN kudu terbuka untuk publik dan diawasi dengan kepentingan bersama. Apalagi seleksi CASN merupakan salah satu nan paling banyak diminati oleh masyarakat umum," tuturnya.

Tak hanya dari sisi peserta, dia pun meminta para pejabat mengenai dalam seleksi maupun di kementerian dan lembaga untuk turut berpegang pada patokan hukum. Dia menegaskan pejabat untuk tidak terlibat dalam praktik kecurangan.

Salah satu nan disorotinya adalah penyalahgunaan kewenangan sebagai corak kecurangan nan bisa terjadi.

"Saya mau mengingatkan kepada seluruh pejabat publik agar tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan, melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepitisme). Serta tetap memegang teguh integritas dalam terciptanya penyelenggaraan seleksi aparatur sipil negara nan transparan akuntabel dan jauh dari praktik KKN," pintanya.

"Tidak lupa saya membujuk kepada sleuruh lapisan masyarakat utk berperan-serta aktif mengawasi implmentasi kebijakan dan penyelenggaraan proses seleksi CASN serta memberikan aspirasi demi meningkatkan pelayanan publik dan terwujudnya good governance (tata kelola nan baik)," sambung Haryomo.

Keterbukaan info publik alias transparansi info mempunyai peran krusial dalam urusan pelayanan publik. Bahkan, info nan transparan bisa berakibat positif bagi kelangsungan lembaga alias organisasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto mencatat keterbukaan info punya peran krusial dalam penyelenggaraan negara nan transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ruang bagi masyarakat sebagai pengguna info untuk berpartispasi dalam proses pengambilan kebijakan publik," kata dia dalam Diseminasi Transparansi Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023, Senin (20/11/2023).

Dia mencatat, keterbukaan info berakibat pada pelayanan publik. Baik di internal maupun eksternal. Dalam konteks pembentukan kebijakan, keterbukaan info bisa menjadi tameng dari praktik penyalahgunaan wewenang.

"Secara internal dengan terbukanya info diharapkan dapat mengurangi hingga akhirnya dapat menghilangkan penyalaggunaan kewenangan nan dilakukan oleh pejabat di lembaga nan bersangkutan," tegasnya.

Pada saat nan sama, bisa meningkatkan kualitas dari perumusan kebijakan bagi pelayanan publik. Alhasil, diharapkan memberikan akibat positif terhadap publik.

"Selain itu diharapkan dapat meningkatkan mutu perumusan dan penyelenggaraan kebijaksanaaan alias program instansi, lantaran semua info sudah dilakukan sejak keterbukaan, sehingga secara internal semua sudah mengetahui kondisi organisasi secara utuh," tutur Haryomo.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengecek penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2023 untuk susunan di lingkungan Kejaksaan Agung di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional Bali, Jumat (17/11/2023).

Anas tampak didampingi Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali R. Narendra Jatna. Anas memaparkan, tahun ini pemerintah membuka susunan CASN 2023 nan sangat besar di lingkungan Kejaksaan, ialah mencapai 7.846 orang, terdiri atas 6.050 CPNS dan 1.796 PPPK.

"Formasi di Kejaksaan ada sekitar 7.800, sedangkan jumlah pelamarnya mencapai lebih dari 173.000. Artinya ini sangat kompetitif. Semoga semua lancar dan nantinya melahirkan talenta unggul untuk mendukung kerja-kerja Kejaksaan," papar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas tiba di Kantor BKN Bali ketika penyelenggaraan tes belum dimulai, lampau berbincang dengan sejumlah peserta tes.

"Ini dari mana?" tanya Anas kepada peserta tes nan berada di ruang tunggu.

"Dari Jembrana, Pak," jawab peserta tes.

Sejumlah peserta juga menjawab asal daerahnya, mulai dari Denpasar, Badung, hingga Tabanan.

"Melamar di susunan apa?" tanya Anas, nan kemudian dijawab peserta dengan sejumlah susunan nan tersedia di Kejaksaan, seperti jaksa hingga pengelola penanganan perkara.

Anas lantas menyarankan kepada para peserta untuk meminta angan restu orang tua sebelum memulai tahapan tes. "Ini tetap ada waktu menunggu 25 menit, bisa telepon lagi ayah alias ibunya masing-masing untuk minta angan restu," ujar Anas.