Berantas Penyelundup Benih Bening Lobster, KKP: Kami Tak Takut

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen untuk terus memberantas penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ilegal.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tidak takut untuk memberantas pengepul lobster demi menjaga keamanan aset negara.

"Saya enggak takut, lantaran untuk kepentingan negara, dan banyak mendapat faedah dari situ dan sekali lagi tidak untuk kepentingan pribadi," ujar Trenggono dalam konvensi pers di instansi KKP, Rabu (15/5/2024).

Senada, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rudy Heriyanto juga mengatakan pihaknya sangat tegas dalam memberantas pengepul lobster. KKP membujuk lembaga dan abdi negara penegak norma mengenai untuk bekerja sama memberantas pengepul lobster.

"Sudahilah rasa takut kami apalagi untuk negara dan lagi enggak perlu khawatir. Karena saat mau menjalankan ini kami sudah minta pendampingan dari Kejagung, juga minta monitoring dari KPK jadi tidak usah khawatir," ujar dia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Project Management Office (PMO) 724 untuk mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster. 

"Hari ini kita meluncurkan PMO 724. PMO ini salah satunya dengan pemberantasan terlarangan bibit lobster," kata Menteri Trenggono.

PMO ini bakal berfokus pada beberapa aspek, yaitu:

- Pelaksanaan langkah operasional penerapan kebijakan pengelolaan lobster.

- Koordinasi antar lembaga mengenai dalam penerapan kebijakan dan program nan mendukung tata kelola lobster berkelanjutan.

- Pemantauan dan pertimbangan aktivitas penangkapan BBL dan pembudidayaan lobster.

- Penyuluhan dan komunikasi kepada stakeholder tentang pentingnya menjaga keberlanjutan perikanan lobster.

"Muara dari semua langkah nan dilakukan dalam perbaikan tata kelola BBL, termasuk melalui pembentukan PMO 724 ini adalah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam global supply chain lobster, dan pembudidayaan lobster semakin berkembang, sehingga sumber daya BBL ini membawa faedah bagi Masyarakat,” kata KKP dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Berantas Ekspor Bibit Lobster Ilegal, Menteri Trenggono Bentuk PMO 724

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Project Management Office (PMO) 724 untuk mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, lobster merupakan salah satu kekayaan laut Indonesia mempunyai nilai ekonomi nan besar.

"Hari ini kita meluncurkan PMO 724. PMO ini salah satunya dengan pemberantasan ekspor ilegal bibit lobster," kata Trenggono dalam Konferensi Pers Peluncur PMO 724, di instansi KKP, Rabu (15/4/2024).

Ia menuturkan, pembentukan PMO 724 bakal melibatkan kementerian, lembaga dan otoritas terkait, di antaranya adalah Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kepolisian RI,TNI Angkatan Laut, hingga Kejaksaan Agung. Pembentukan PMO ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nantinya, Jokowi bakal menerbitkan Peraturan Presiden mengenai PMO tersebut untuk memperkuat kebijakannya.

Sekretaris Jenderal KKP sekaligus Ketua Pelaksana PMO 724 Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan, Indonesia selama ini hanya dapat memandang aset bangsa nan mempunyai potensi besar, termasuk lobster, diekspor ke luar tanpa mendapat untung bagi negara.

Padahal jika dihitung dalam kurun waktu setahun, pendapatan nan bisa masuk ke negara dari budidaya lobster dapat mencapai Rp 1,5 triliun.

"Suatu nomor nan besar daripada selama ini memandang cerah lobster keluar negeri tanpa bisa memanfaatkan. Harapan kami dengan Perpres kami dengan stakeholder lain semakin kuat sehingga kita lebih berdikari pengaturan penegakan norma lobster nan ilegal," pungkasnya.

Rugikan Negara Rp 1,4 Miliar, Kementerian Kelautan Ciduk Kapal Asal Filipina di Sulawesi

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap satu kapal pengangkut ikan asal Filipina di perairan di Laut Sulawesi. Kapal ini rupanya sudah beraksi selama tahunan melakukan penangkapan terlarangan di wilayah Indonesia.

Atas praktik ini, kerugian negara ditaksir mencapai  Rp 1,4 miliar. Ini merupakan hitungan dari potensi kerugian atas hilangnya sumber daya perikanan nan diangkut ke negara lain secara ilegal.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono menegaskan tindakan penangkapan kapal terlarangan wajib dilakukan.

"Operasi semacam ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menjaga kedalulatan sumber daya perikanan Indonesia serta memberikan pesan kuat kepada pelaku illegal fishing bahwa kami bakal tindak tegas,” ujarnya.

Dia mengatakan, setelah adanya penangkapan, diketahui jika aktivitas penangkapan ikan terlarangan ini sudah terjadi sejak 2022 lalu. Bahkan, hasil tangkapan di laut Indonesia dibawa ke Filipina untuk dijual.

Tidak Dilengkapi Dokumen

"Berdasarkan pengakuan dari nahkoda kapal tersebut, pihaknya telah melakukan pengangkutan ikan di perairan Indonesia ke General Santos (Gensan) Filipina sejak tahun 2022 sampai Maret 2024, tanpa arsip sama sekali namalain Illegal,” kata Pung Nugroho.

Sementara itu, Kepala Stasiun PSDKP Tahuna, Bayu Y Suharto menjelaskan kronologi penangkapan kapal ikan Filipina tersebut. Dia dengan armada Speedboat Pengawas (SP) Napoleon 39 sukses menghentikan, memeriksa dan menahan Kapal FB.CA. F-01 alias KM. EPM pada 18 Maret 2024, pukul 11:14 (WITA) di Perairan Pelabuhan Perikanan Dagho WPPNRI 716.

Dengan penangkapan tersebut, Stasiun PSDKP Tahuna sukses menjaga potensi valuasi kerugian negara dari penangkapan illegal fishing sebesar Rp 1.420.650.000. Angka tersebut didapatkan dari kalkulasi total ikan nan diangkut ke Gensan Filipina dalam kurun tiga tahun terakhir.

Kapal Filipina nan berjenis kapal pengangkut ikan tersebut mempunyai 4 orang ABK nan berkebangsaan Filipina dengan muatan kurang lebih 2 ton Tuna.

“Kapal tersebut juga masuk ke teritorial Laut Sulawesi dengan tidak dilengkapi arsip perizinan pengangkutan ikan nan sah, apalagi menggunakan arsip palsu,” ujar Bayu.

Saat ini, Kapal Filipina tersebut berada di Stasiun PSDKP Tahuna untuk diproses norma lebih lanjut.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6