Berantas Ekspor Bibit Lobster Ilegal, Menteri Trenggono Bentuk PMO 724

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Project Management Office (PMO) 724 untuk mengawal kebijakan transformasi tata kelola lobster.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, lobster merupakan salah satu kekayaan laut Indonesia mempunyai nilai ekonomi nan besar.

"Hari ini kita meluncurkan PMO 724. PMO ini salah satunya dengan pemberantasan ekspor terlarangan bibit lobster," kata Trenggono dalam Konferensi Pers Peluncur PMO 724, di instansi KKP, Rabu (15/4/2024).

Dijelaskan, pembentukan PMO 724 bakal melibatkan kementerian, lembaga dan otoritas terkait, di antaranya adalah Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kepolisian RI,TNI Angkatan Laut, hingga Kejaksaan Agung. Pembentukan PMO ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nantinya, Jokowi bakal menerbitkan Peraturan Presiden mengenai PMO tersebut untuk memperkuat kebijakannya.

Sekretaris Jenderal KKP sekaligus Ketua Pelaksana PMO 724 Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan, Indonesia selama ini hanya dapat memandang aset bangsa nan mempunyai potensi besar, termasuk lobster, diekspor ke luar tanpa mendapat untung bagi negara.

Padahal jika dihitung dalam kurun waktu setahun, pendapatan nan bisa masuk ke negara dari budidaya lobster dapat mencapai Rp 1,5 triliun.

"Suatu nomor nan besar daripada selama ini memandang cerah lobster keluar negeri tanpa bisa memanfaatkan. Harapan kami dengan Perpres kami dengan stakeholder lain semakin kuat sehingga kita lebih berdikari pengaturan penegakan norma lobster nan ilegal," pungkasnya.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6