Bahaya, Hanya 36% Bus Pariwisata yang Penuhi Syarat dari 118 yang Diperiksa

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Menyikapi adanya beberapa kejadian kecelakaan nan menimpa pikulan pariwisata, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap kelaikan bus pariwisata.

Di momen libur panjang Isra Mikraj dan Imlek, telah diperiksa sebanyak 118 bus pariwisata di wilayah DKI Jakarta, Banten dan juga Jawa Barat.

"Tidak hanya di sekitar ibu kota, tapi kami telah menyurati Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) seluruh Indonesia guna melakukan monitoring dan pengawasan terhadap bus pariwisata nan beraksi ke letak wisata di setiap daerah," ujar Direktur Lalu Lintas, Ahmad Yani, Minggu (11/2/2024).

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dinas Perhubungan Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten) di area-area wisata.

Yani menjelaskan, pada 8-9 Februari telah diperiksa 118 bus pariwisata di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan didapati 66 bus alias 36 persen memenuhi persyaratan administrasi.

Sisanya, ditemukan tidak memenuhi persyaratan manajemen seperti status KIR dan Kartu Pengawasan (KPS) nan meninggal maupun tidak terdaftar.

"Kami menemukan di lapangan tetap banyak bus-bus pariwisata nan tidak memenuhi syarat administrasi. Ada 26 bus nan KIR-nya mati, dan ada 45 bus nan KPS-nya mati. Sedangkan sisanya ada juga nan tidak terdaftar sebagai bus pariwisata," urai Yani.

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Panggil Pemilik Bus

Kemudian, dia menyatakan Kemenhub tidak tinggal tak bersuara pada bus pariwisata nan tidak memenuhi persyaratan administrasi. Pihaknya bakal menindaklanjuti dengan melakukan pembinaan dan pemanggilan ketua perusahaan untuk penjelasan dan pemberian hukuman adminsitratif, sesuai dengan ketentuan berlaku.

"Kami berambisi dengan adanya sosialisasi dan pengawasan seperti ini semua pemilik pikulan wisata dapat memprioritaskan aspek keselamatan dan keamanan pengguna pikulan umum," ungkapnya.

Adapun, untuk kasus kecelakaan nan melibatkan pikulan pariwisata, Ia juga menegaskan telah melakukan pemanggilan terhadap ketua Perusahaan Otobus (PO) nan terlibat kecelakaan.

Diberi Sanksi

Tujuannya, untuk menjelaskan mengenai manajemen keselamatan nan diterapkan oleh perusahaan, seperti pemeliharaan, jam kerja pengemudi, sistem manajemen keselamatan dan perizinan nan dimiliki.

"Perusahaan otobus (PO) tersebut juga bakal diberikan pembinaan berupa hukuman administratif meliputi pembekuan izin dan pengembangan usaha." Imbuh Yani.

Ke depan, Ditjen Perhubungan Darat juga mengundang stakeholders mengenai secara terbatas. Semisal, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Organisasi Angkutan Darat (Organda), Praktisi Transportasi dan unit kerja internal mengenai untuk memberikan masukan terhadap kebijakan nan kudu diterapkan.

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6