Badan Usaha Jalan Tol Kini Berhak Kembangkan Pusat Bisnis di Pinggir Tol Lewat PP 23/2024

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Liputan6.com, Jakarta - Beberapa kebijakan baru mengenai pengelolaan jalan tol terbit dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Salah satunya, badan upaya jalan tol (BUJT) diberi kewenangan untuk mengembangkan area sekitar jalan tol nan dimilikinya sebagai pusat bisnis. 

"Dalam perihal pengusahaan Jalan Tol layak secara finansial alias telah mencapai tingkat kepantasan finansial nan ditetapkan, maka pengembangan area dapat menjadi bagian dari pengusahaan Jalan Tol dengan tidak menurunkan tingkat kepantasan finansial Jalan Tol nan ditetapkan," bunyi Pasal 27 PP 23/2024.

Bunyi patokan itu dikonformasi oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Triono Junoasmono.

Pria nan berkawan disapa Yongki ini mengatakan, BUJT diperbolehkan untuk memperluas area komersial di luar rest area jalan tol untuk tujuan bisnis, semisal mengembangkan kota mandiri. 

"Rest area itu menjadi bukan hanya tempat untuk istirahat, tapi bisa ada pengembangan untuk area industri, alias pariwisata dan lain sebagainya. (Bangun kota mandiri?) Misalnya seperti itu," ujar Yongki di Bali, Sabtu (25/5/2024).

Yongki mengkonfirmasi, kebijakan ini jadi perihal baru nan ditawarkan kepada BUJT melalui PP 23/2024. Perusahaan jalan tol diperkenankan membuka lahan baru untuk kawasan bisnis, dengan catatan tidak meninggalkan standar pelayanan minimal (SPM) dalam pengelolaan tol.  

"Memang scope utamanya untuk pelayanan jalan tol. Tapi kita membuka bukan berfaedah hanya unik untuk pengguna jalan tol," kata Yongki. 

"Dia (BUJT) bisa mengembangkan untuk area lain. Jadi pengembangan di situ bisa lebih besar lagi. Scope area lahan BUJT bisa diperluas tidak hanya untuk jalan tol saja," tuturnya. 

* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Rincian Aturan Rest Area dalam PP 23/2024 Soal Jalan Tol

Sebelumnya, Pemerintah telah merilis patokan baru mengenai jalan tol. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024. Ada banyak sektor nan diatur salah satunya mengenai rest are di jalan tol.

Dikutip dari PP No 23/2024, Jumat (24/5/2024), pada Jalan Tol antarkota dan perkotaan kudu menyediakan tempat rehat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol alias sering disebut dengan rest area.

Dalam pasar 9 disebutkan tempat rehat dan pelayanan kudu disediakan paling sedikit satu untuk setiap jarak 5O kilometer (km) pada setiap jurusan.

Setiap tempat rehat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apa pun dari luar Jalan Tol, selain untuk tempat rehat dan pelayanan dengan pengembangan dapat diberikan akses terbatas ke luar Jalan Tol.

Tempat rehat dan pelayanan sebagaimana dimaksud dapat dikembangkan dengan menambah akomodasi penunjang lainnya berupa:

a.penambahan area promosi produk tertentu dan wilayah serta promosi upaya mikro, upaya kecil, dan upaya menengah;

b.penambahan area letak perpindahan untuk orang dan barang/logistik;

c.pengembangan untuk lokasi wisata dan area industri;

d.fasilitas inap; dan/atauarea bermain anak.

Sedangkan dalam Pasal 10 disebutkan bahwa pengusahaan tempat rehat dan pelayanan dilakukan dengan mengakomodasi upaya mikro, upaya kecil, dan upaya menengah melalui pola kemitraan.

Untuk mengakomodasi upaya mikro, upaya kecil, dan upaya menengah sebagaimana dimaksud Badan Usaha Jalan Tol kudu mengalokasikan lahan paling sedikit 30% dari total luas lahan area komersial untuk upaya mikro, upaya kecil, dan upaya menengah, baik untuk Jalan Tol nan telah beraksi maupun untuk Jalan Tol nan tetap dalam tahap perencanaan dan konstruksi.

Ternyata Definisi Jalan Bebas Hambatan, Jalan Tol dan Tol Berbeda, Ini Penjelasannya!

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Aturan ini ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024 dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di tanggal nan sama.

Dalam ketentuan umum nan tertuang di Bab 1 Pasal 1 memuat mengenai beragam arti mengenai jalan dan jalan tol. Ternyata ada perbedaan arti nan mencolok antara jalan bebas hambatan, jalan tol dan tol sendiri.

Dikutip dari patokan tersebut, Jumat (24/5/2024), definisi jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lampau lintas dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Sedangkan arti alias pengertian dari jalan tol adalah jalan bebas halangan nan merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional nan penggunanya diwajibkanmembayar.

Sedangkan arti dari tol sendiri adalah sejumlah duit tertentu nan wajib dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.

Batas Kecepatan

Dalam bab 1 pasal 1 ini juga didefinisikan mengenai Pengguna Jalan Tol. Disebutkan bahwa pengguna jalan tol adalah setiap orang nan menggunakan kendaraan bermotor dengan membayarto1.

Untuk jalan tol sendiri kudu mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan nan lebih tinggi daripada Jalan Umumnon To1 nan ada dan dapat melayani arus lampau lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi.

Jalan tol nan digunakan untuk lampau lintas antarkota didesain berasas kecepatan rencana paling rendah 80 km per jam dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 km per jam. 

* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.

Sumber Bisnis LP6
Bisnis LP6